Monthly Archives: Mei 2009

Standarisasi Kompetensi BDS? bukan Itu…

Beberapa waktu lalu kementerian Koperasi & UKM mengundang belasan BDS-P dari 7 propinsi untuk mengikuti kegiatan yang dikemas dalam kegiatan peningkatan kapasitas kemampuan BDS.  Pokok pembicaraan di forum tersebut adalah perlu adanya standar layanan kompetensi bisnis yang disediakan oleh BDS-P. Kelihatannya memang sudah tepat. Namun setelah membaca detail rancangan materi yang dibahas, menurut saya telah terjadi kesalahan mendasar dalam menterjemahkan definisi dan kaitan BDS dengan UMKM.

JEBAKAN PROYEK

Pelibatan BDS-P dalam program pengembangan Sentra UKM yang dilakukan kementerian koperasi & UKM sejak tahun 2001, ternyata meninggalkan permasalahan yang tidak sederhana. Telah terjadi “penyempitan” definisi tentang BDS. Hal itu dapat dilihat dari “pengkerdilan” fungsi dan peran BDS hanya sebatas konteks proyek tersebut. Dampak nyatanya adalah “keengganan” berbagai pihak/departemen lain untuk bersinggungan dengan kata dan institusi BDS. Hal tersebut diperparah dengan tidak tuntasnya program pengembangan sentra UKM yang berhenti mendadak di tengah jalan. artinya, exit strategy peran BDS dalam proyek tersebut tidak dilaksanakan dengan baik.

  1. Sulitnya mendapatkan BDS-P yang berkualitas dan mau bekerja dengan UKM di sentra, menjadikan peluang munculnya BDS-P dadakan dengan tawaran jasa seadanya. Ini akhirnya memunculkan kesan, bahwa   BDS-P bisa mengerjakan banyak hal, asal dapat otoritas dari pihak yang membidangi pembinaan UMKM.

Dalam materi rancangan kompetensi BDS yang disiapkan menegkop sebagaimana yang ditemui di forum tersebut, terdapat kalimat “Bentuk-bentuk layanan kepada UMKM yang dibina”. Hal itu berarti hubungan antara BDS-P dengan UMKM adalah hubungan antara pembina dan yang dibina. Apakah ini sudah tepat?. Bila persepsi terhadap BDS masih seperti itu, maka relasi yang akan muncul antara BDS-P dengan UMKM pastilah bukan relasi bisnis yang transparan dan wajar. Semestinya, sedari awal peran BDS-P dalam mengembangkan UMKM didasarkan atas mekanisme pasar jasa pengembangan bisnis. Harus muncul keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Tugas pemerintah adalah mengintervensi salah satu sisi, bila memang terjadi ketidak sinkronan. Dari berbagai penelitian didapati bahwa sebagian besar UKM tidak paham akan keberadaan BDS-P.  Ini artinya ada kebutuhan akan sosialisasi yang sangat besar. Namun sayang hal ini tidak dilakukan dengan baik. ujung-ujungnya, interaksi antara BDS-P dengan UKM sangat rendah, karena memang tidak saling kenal.

JASA SPESIFIK, BUKAN SEKEDAR PENDAMPINGAN

Lalu sebenarnya jasa apa yang dibutuhkan oleh UKM dari keberadaan BDS-P?. Sebuah penelitian yang dilakukan Bappenas di Sragen Jawa Tengah berikut ini bisa menggambarkan dengan baik tentang hal tersebut.

Sektor Masalah Jasa Potensial
Industri Meubel Akses pendanaan/finance Rencana usaha, hubungan ke bank
Peralatan produksi Peralatan sewa-beli-leasing
Pengeringan kayu Fasilitas pengeringan kayu
Kurang informasi pasar tentang

harga dan pembeli

Jasa marketing
Masalah bahasa dengan para

konsumen asing

Jasa penterjemahan, jasa kontak para

Konsumen

Sektor Masalah Jasa Potensial
Tekstil (Batik) Mutu dan harga bahan baku Jasa yang handal untuk pemasokan bahan baku, pembelian curah
Modal kerja terbatas Rencana usaha, hubungan ke bank
Desain baru Jasa desain dengan komputer
Pasar terbatas Jasa perantara
‘Batik Sragen’ ditiru oleh produsen lainnya Jasa untuk hak intelektual, branding, labeling
Akses terbatas ke fasilitas telpon dan fax Jasa komunikasi

Dari tabel tersebut tampaknya nyata, bahwa setiap sektor spesifik, membutuhkan jasa yang spesifik pula.  Semisal untuk industri meubel, ternyata ada peluang bagi berkembangnya BDS-P yang menyediakan jasa penterjemahan, jasa sewa beli peralatan/leasing,  dan beberapa jasa spesifik lainnya. Juga untuk sektor tekstil/batik membutuhkan jasa pemasokan bahan baku, jasa desain, jasa komunikasi, dan jasa untuk hak intelektual, branding, dan labeling. Dengan melihat contoh realitas kebutuhan tersebut diatas, ternyata jenis jasa yang dibutuhkan oleh UKM jumlahnya sangat banyak, dan bervariasi. Selain itu, jasa tersebut bersifat spesifik untuk jenis sektor usaha tertentu pula. Melihat hal tersebut, maka rencana standarisasi kompetensi BDS patut dipertanyakan. Karena ternyata upaya tersebut tidak sinkron dengan realitas di lapangan.

BDS, sebenarnya hanyalah pintu awal untuk mendorong tumbuh kembangnya beragam jasa pengembangan bisnis yang berkualitas dan mampu meningkatkan bisnis UMKM. Dan beragam jasa tersebut bisa ditemukan dengan mudah dalam Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jadi BDS jangan diidentikkan dengan Klinik Konsultasi Bisnis, Pos Ekonomi Rakyat maupun yang lainnya. BDS jauh lebih luas dari itu, dan memiliki filosofi bisnis dan kemandirian yang lebih baik.

PERAN BARU MENEGKOP

Semestinya Menegkop tidak “terjerat” hanya melihat dan berkutat pada BDS yang dikembangkan sendiri dan juga asyik bermain dengan UMKM binaannya sendiri. Banyak agenda strategis yang berkait dengan pengembangan BDS di tanah air butuh tangan dingin Menegkop. Bila merujuk pada peraturan menteri koperasi & UKM nomor 02 /Per/M.KUKM/ I /2008 tentang pedoman pemberdayaan BDS-P untuk pengembangan KUMKM dimana salah satu pasalnya berbunyi “Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengkoordinasikan rencana dan program pemberdayaan BDS-P untuk pengembangan KUMKM secara nasional”, sudah seharusnya menegkop mengambil peran di depan dan menjadi ujung tombak dalam memajukan peran BDS. Hal tersebut juga sejalan dengan UU-UMKM yang menyebutkan bahwa menegkop menjadi koordinator program pemberdayaan UMKM. Inilah yang seharusnya disentuh dan digarap dengan serius.  Contoh konkret dan bisa jadi pelajaran penting adalah adanya kelembagaan baru bernama PI-UMKM (Pusat Inovasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang digawangi oleh Menko Perekonomian (mengapa bukan Menegkop?). Dalam strukturnya, PI-UMKM sangat membutuhkan peran BDS untuk menjadi salah satu kaki pusat inovasi di lapangan.

Krisis finansial global yang juga melanda Indonesia, semestinya juga bisa jadi momentum bagus untuk membangun peran baru BDS. Begitu banyak UMKM yang kehilangan order, kesulitan bahan baku, dan terbelit problem keuangan akibat krisis tersebut. Nah, Menegkop bisa mendorong dan memfasilitasi bertemunya kepentingan UMKM dengan peran baru BDS tersebut. Keberanian menafsirkan tupoksi di lingkungan Menegkop agar relevan dengan tuntutan UMKM terkini, adalah amanat rakyat yang harus ditunaikan.

Iklan

Mendorong Kewirausahaan di Sejumlah Komunitas

profil samsul hadiSedari awal, saya menggunakan blog samsulhadi.multiply.com sebagai media catatan, yakni mencatat perjalanan hidup saya yang berkait dengan banyak pihak. Dan ternyata catatan saya sempat pula dibaca oleh salah satu sahabat lama saya, mas Fatkhul Maskur. sebagai wartawan di Harian Bisnis Indonesia, dia melihat ada hal menarik yang bisa dipublikasikan terkait dengan kegiatan saya dalam pengembangan kewirausahaan.

Memang, beberapa waktu lalu saya sempat mengajar adik2 mahasiswa FE-UI tentang pengembangan kewirausahaan, khususnya dalam pengembangan ekonomi syariah. beberapa paragraf di catatan web itu telah menarik perhatian mas Fatkhul untuk menuliskannya dalam bentuk profil. setelah komunikasi beberapa kali via telpon dan email, akhirnya jadilah profil saya dimuat dalam suplemen khusus Harian Bisnis Indonesia bulan Desember 2008.

Saya sendiri merasa belum banyak yang telah saya perbuat. namun bila pemuatan profil tersebut bisa menginspirasi kawan2 lain untuk berbuat yang lebih baik, mengapa tidak? Indonesia butuh lebih banyak lagi orang2 yang mau bekerja dalam tataran konkret, namun dengan tetap memiliki atensi dalam perumusan strategi kebijakan. kedua kebutuhan tersebut perlu dijalankan dengan pola seiring, agar sumberdaya yang kita miliki bisa dioptimalkan sebaik mungkin.

Jangan seperti Petani Padi, Tetap Miskin

Perum Bulog segera masuk bisnis tepung cassava, setelah menandatangani kerja sama dengan dua pabrikan besar terigu PT Sriboga Raturaya dan PT Nectar Agro Nusantara, awal pekan ini.

Untuk mengetahui pendapat kalangan produsen skala kecil tepung berbahan singkong, Bisnis mewawancarai Ketua Umum Gabungan Koperasi Tepung Rakyat Indonesia (Gakoptri) Samsul Hadi, berikut petikannya;

Apa pendapat Anda terhadap kerja sama Bulog itu?

Peran Bulog dalam bisnis tepung cassava hendaknya didasarkan pada dua hal. Pertama, mendorong keterkaitan agrobisnis singkong (hulu) dengan industri tepung dan industri makanan. Kedua, pengembangan itu didasarkan pada strategi penguatan usaha rakyat agar bisa bersaing dengan usaha besar dan asing.

Singkong saat panen pasti jatuh harganya. Nah, tepung cassava, khususnya modified cassava flour atau mocal, punya kelebihan dalam prosesnya, yakni memberi kesempatan kepada petani untuk mengubah singkong basah menjadi chip kering, di dalamnya termasuk proses fermentasi.

Chip itulah yang mestinya bisa dikerjakan di tingkat petani/ koperasi, karena bisa tahan berbulan-bulan sampai tahunan. Artinya, kalau saat harga singkong jeblok, simpan saja dalam bentuk chip mocal. Nah, Bulog seharusnya bisa membeli chip dari petani ini, jangan hanya dalam bentuk tepung cassava, karena petani dan industri kecil terbatas kemampuannya memproduksi tepung.

Dengan demikian ada nilai tambah di tingkat petani, yang bekerja mengubah singkong basah menjadi chip. Buloglah yang menjaga agar harga chip wajar/ tidak dimainkan tengkulak atau pabrikan tepung cassava.

Harap maklum, daya tahan petani menyimpan chip singkong pasti terbatas. Dia pasti butuh uang. Nah, model resi gudang bisa masuk, tetapi harus disederhanakan, karena petani pasti susah pakai model resi gudang seperti yang ada sekarang.

Kenapa yang digandeng bukan Gakoptri?

Ha ha ha… Mereka [Sriboga dan Nectar] belum ada yang memproduksi tepung mocal. Itu cuma di atas kertas. Kalau toh, memproduksi, seperti Sriboga Semarang, itu baru tahap uji coba. Barangkali Bulog belum pede [percaya diri] kalau berurusan dengan koperasi.

Di internal Bulog memang belum solid, belum ada kelembagaan khusus yang mengurusi bisnis tepung cassava. Itu PR [pekerjaan rumah] pertama yang harus mereka kerjakan. Dua bulan lalu saya dan komunitas tepung mocal plus industri pangan yang siap menggunakan mocal mengadakan diskusi di kantor Bulog lt 10. Rekomendasi dari pertemuan itu sudah disampaikan ke Pak Dirut [Mustafa Abubakar]. Tetapi gak direwes [diperhatikan]. Justru setelah Dirut ke Roma terkait dengan pengembangan pangan alternatif, dan bertemu dengan orang Afrika, Pak Mustafa baru sadar tentang besarnya potensi cassava.

Salah satu titik tekan yang diharapkan Gakoptri adalah apabila Bulog masuk ke bisnis cassava, yang pertama harus mendapat keuntungan adalah petani. Jangan sampai industri menekan harga beli singkong petani di bawah Rp400 per kg.

Mocal punya potensi ke sana, karena harga jualnya bisa didorong mendekati tepung terigu, dan pasti di atas tepung tapioka. PR-nya, bagaimana membagi spread itu agar bagian terbesar-nya dinikmati petani. Jangan seperti petani padi, tetap miskin.

Bagaimana roadmap mocal?

Versi Gakoptri, pada 2011 tepung lokal bisa menyubstitusi 10% terigu impor. Kira-kira 500.000 ton per tahun. Tetapi ini harus dilakukan melalui dukungan pemerintah. Target itu mestinya tidak hanya dipenuhi dari mocal. Ada banyak macam tepung cassava, baik yang modifikasi maupun yang tidak, yang bisa menjadi substitusi terigu, walaupun dengan kadar yang berbeda-beda.

Produksi mocal saat ini?

Khusus untuk mocal, saat ini produksi riil masih di bawah 10.000 ton per tahun. Coba bandingkan, ada satu pabrik tapioka di Lampung, kapasitas produksinya 200 ton tapioka per per hari. Anggap saja pabik itu bekerja 300 hari setahun, artinya 1 pabrik itu saja menghasilkan 60.000 ton.

Artinya, porsi produksi mocal dibandingkan dengan tepung cassava lainnya, masih sangat kecil. Walaupun sebenarnya perbandingan itu tidak fair, karena sebagian besar produk cassava untuk keperluan lem industri plywood, sebagian untuk konsumsi pakan ternak, sedangkan mocal diarahkan untuk food ingredient. Di sini tampak butuh insentif guna mendorong industri baru sebanyak-banyaknya untuk masuk ke produksi tepung mocal.

Cassava itu luas. Mocal hanyalah salah satunya. Pada dasarnya singkong yang dikupas, dijemur kering, lalu di giling menjadi tepung, itu namanya tepung cassava, dan bisa untuk substitusi terigu, walaupun dengan kualitas dan aplikasi yang terbatas pula.

Bila itu yang jadi pilihan, ide menyejahterakan petani dan industri kecil tidak akan terwujud, justru dengan mocal, ada proses fermentasi di tingkat petani/ koperasi. Itulah nilai tambah yang diharapkan bisa terwujud dari proses mocal.

Sebaran produsen mocal?

Pabrik skala kecil sudah jalan di Lampung, Jabar, Jateng, dan Jatim. Tahun ini sosialisasi diperluas ke Sumbar, Sulsel, Sumut, dan NAD. Strateginya mendorong industri kecil lokal di bidang makanan agar menyubstitusinya dengan tepung mocal produsi lokal pula.

Pewawancara : Moh. Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia

Selamat Datang

Waktu yang terus bergerak, selalu meninggalkan jejak. Jejak perbuatan baik, itulah yang semestinya ditinggalkan. Semoga Weblog ini bisa menjadi salah satu cermin untuk menjadikan hari esok selalu lebih baik daripada hari ini, dengan mengaca kepada pengalaman, kesalahan, dan kebodohan yang telah dikerjakan kemarin.

Juga, weblog ini bisa menjadi media silaturahim yang tiada batas bagi siapapun yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat. kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan adalah lawan dari kesejahteraan. Tidak dibutuhkan seribu janji dan sejuta mimpi untuk mewujudkannya. yang dibutuhkan cuma satu, kerja konkret dan langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. semoga semua upaya kita diridhoi-Nya.