Standarisasi Kompetensi BDS? bukan Itu…

Beberapa waktu lalu kementerian Koperasi & UKM mengundang belasan BDS-P dari 7 propinsi untuk mengikuti kegiatan yang dikemas dalam kegiatan peningkatan kapasitas kemampuan BDS.  Pokok pembicaraan di forum tersebut adalah perlu adanya standar layanan kompetensi bisnis yang disediakan oleh BDS-P. Kelihatannya memang sudah tepat. Namun setelah membaca detail rancangan materi yang dibahas, menurut saya telah terjadi kesalahan mendasar dalam menterjemahkan definisi dan kaitan BDS dengan UMKM.

JEBAKAN PROYEK

Pelibatan BDS-P dalam program pengembangan Sentra UKM yang dilakukan kementerian koperasi & UKM sejak tahun 2001, ternyata meninggalkan permasalahan yang tidak sederhana. Telah terjadi “penyempitan” definisi tentang BDS. Hal itu dapat dilihat dari “pengkerdilan” fungsi dan peran BDS hanya sebatas konteks proyek tersebut. Dampak nyatanya adalah “keengganan” berbagai pihak/departemen lain untuk bersinggungan dengan kata dan institusi BDS. Hal tersebut diperparah dengan tidak tuntasnya program pengembangan sentra UKM yang berhenti mendadak di tengah jalan. artinya, exit strategy peran BDS dalam proyek tersebut tidak dilaksanakan dengan baik.

  1. Sulitnya mendapatkan BDS-P yang berkualitas dan mau bekerja dengan UKM di sentra, menjadikan peluang munculnya BDS-P dadakan dengan tawaran jasa seadanya. Ini akhirnya memunculkan kesan, bahwa   BDS-P bisa mengerjakan banyak hal, asal dapat otoritas dari pihak yang membidangi pembinaan UMKM.

Dalam materi rancangan kompetensi BDS yang disiapkan menegkop sebagaimana yang ditemui di forum tersebut, terdapat kalimat “Bentuk-bentuk layanan kepada UMKM yang dibina”. Hal itu berarti hubungan antara BDS-P dengan UMKM adalah hubungan antara pembina dan yang dibina. Apakah ini sudah tepat?. Bila persepsi terhadap BDS masih seperti itu, maka relasi yang akan muncul antara BDS-P dengan UMKM pastilah bukan relasi bisnis yang transparan dan wajar. Semestinya, sedari awal peran BDS-P dalam mengembangkan UMKM didasarkan atas mekanisme pasar jasa pengembangan bisnis. Harus muncul keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Tugas pemerintah adalah mengintervensi salah satu sisi, bila memang terjadi ketidak sinkronan. Dari berbagai penelitian didapati bahwa sebagian besar UKM tidak paham akan keberadaan BDS-P.  Ini artinya ada kebutuhan akan sosialisasi yang sangat besar. Namun sayang hal ini tidak dilakukan dengan baik. ujung-ujungnya, interaksi antara BDS-P dengan UKM sangat rendah, karena memang tidak saling kenal.

JASA SPESIFIK, BUKAN SEKEDAR PENDAMPINGAN

Lalu sebenarnya jasa apa yang dibutuhkan oleh UKM dari keberadaan BDS-P?. Sebuah penelitian yang dilakukan Bappenas di Sragen Jawa Tengah berikut ini bisa menggambarkan dengan baik tentang hal tersebut.

Sektor Masalah Jasa Potensial
Industri Meubel Akses pendanaan/finance Rencana usaha, hubungan ke bank
Peralatan produksi Peralatan sewa-beli-leasing
Pengeringan kayu Fasilitas pengeringan kayu
Kurang informasi pasar tentang

harga dan pembeli

Jasa marketing
Masalah bahasa dengan para

konsumen asing

Jasa penterjemahan, jasa kontak para

Konsumen

Sektor Masalah Jasa Potensial
Tekstil (Batik) Mutu dan harga bahan baku Jasa yang handal untuk pemasokan bahan baku, pembelian curah
Modal kerja terbatas Rencana usaha, hubungan ke bank
Desain baru Jasa desain dengan komputer
Pasar terbatas Jasa perantara
‘Batik Sragen’ ditiru oleh produsen lainnya Jasa untuk hak intelektual, branding, labeling
Akses terbatas ke fasilitas telpon dan fax Jasa komunikasi

Dari tabel tersebut tampaknya nyata, bahwa setiap sektor spesifik, membutuhkan jasa yang spesifik pula.  Semisal untuk industri meubel, ternyata ada peluang bagi berkembangnya BDS-P yang menyediakan jasa penterjemahan, jasa sewa beli peralatan/leasing,  dan beberapa jasa spesifik lainnya. Juga untuk sektor tekstil/batik membutuhkan jasa pemasokan bahan baku, jasa desain, jasa komunikasi, dan jasa untuk hak intelektual, branding, dan labeling. Dengan melihat contoh realitas kebutuhan tersebut diatas, ternyata jenis jasa yang dibutuhkan oleh UKM jumlahnya sangat banyak, dan bervariasi. Selain itu, jasa tersebut bersifat spesifik untuk jenis sektor usaha tertentu pula. Melihat hal tersebut, maka rencana standarisasi kompetensi BDS patut dipertanyakan. Karena ternyata upaya tersebut tidak sinkron dengan realitas di lapangan.

BDS, sebenarnya hanyalah pintu awal untuk mendorong tumbuh kembangnya beragam jasa pengembangan bisnis yang berkualitas dan mampu meningkatkan bisnis UMKM. Dan beragam jasa tersebut bisa ditemukan dengan mudah dalam Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jadi BDS jangan diidentikkan dengan Klinik Konsultasi Bisnis, Pos Ekonomi Rakyat maupun yang lainnya. BDS jauh lebih luas dari itu, dan memiliki filosofi bisnis dan kemandirian yang lebih baik.

PERAN BARU MENEGKOP

Semestinya Menegkop tidak “terjerat” hanya melihat dan berkutat pada BDS yang dikembangkan sendiri dan juga asyik bermain dengan UMKM binaannya sendiri. Banyak agenda strategis yang berkait dengan pengembangan BDS di tanah air butuh tangan dingin Menegkop. Bila merujuk pada peraturan menteri koperasi & UKM nomor 02 /Per/M.KUKM/ I /2008 tentang pedoman pemberdayaan BDS-P untuk pengembangan KUMKM dimana salah satu pasalnya berbunyi “Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengkoordinasikan rencana dan program pemberdayaan BDS-P untuk pengembangan KUMKM secara nasional”, sudah seharusnya menegkop mengambil peran di depan dan menjadi ujung tombak dalam memajukan peran BDS. Hal tersebut juga sejalan dengan UU-UMKM yang menyebutkan bahwa menegkop menjadi koordinator program pemberdayaan UMKM. Inilah yang seharusnya disentuh dan digarap dengan serius.  Contoh konkret dan bisa jadi pelajaran penting adalah adanya kelembagaan baru bernama PI-UMKM (Pusat Inovasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang digawangi oleh Menko Perekonomian (mengapa bukan Menegkop?). Dalam strukturnya, PI-UMKM sangat membutuhkan peran BDS untuk menjadi salah satu kaki pusat inovasi di lapangan.

Krisis finansial global yang juga melanda Indonesia, semestinya juga bisa jadi momentum bagus untuk membangun peran baru BDS. Begitu banyak UMKM yang kehilangan order, kesulitan bahan baku, dan terbelit problem keuangan akibat krisis tersebut. Nah, Menegkop bisa mendorong dan memfasilitasi bertemunya kepentingan UMKM dengan peran baru BDS tersebut. Keberanian menafsirkan tupoksi di lingkungan Menegkop agar relevan dengan tuntutan UMKM terkini, adalah amanat rakyat yang harus ditunaikan.

About Samsul Hadi

Penggiat UKM

Posted on 15 Mei 2009, in BDS/BDSP and tagged , , , . Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. ma'sum ya'ni Bangkalan

    Ruh BDS sperti yg di gaungkan sejak 2001 sudah meninggalkan jaasadnya, kalaupun BDS sementara eksis seperti d jawa Timur ternyata byk BDS penampakan, hal ini akibat kurangnya ketegasan pengurus BDS jawa timur tidak mampu mengawal kereteria sebagai BDS asal pengurus senang bs jadi BDS inilah yg saya maksud BDS Penampakan, mohon kepada semua pihk yg kopeten dengan BDS kembalikan kereteria BDS yg sebenarnya

    • tentu tak bisa digeneralisir.
      bila ada kawan yang menjadi pragmatis, itu sebuah pilihan hidup.

      justru kita dituntut dan konsisten untuk memajukan BDS sesuai dengan tantangan di masanya.

      tetap semangat, selalu berpikir positif, Insya Allah kita selalu berbuat yang terbaik dalam mendukung dan memberdayakan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: