Monthly Archives: Juni 2011

Rektor UNS: UMKM Jadi Program Unggulan

Dalam peresmian Pusat Studi dan Pendampingan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PSP-KUMKM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNS Surakarta, Selasai (28/6), Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof Dr Ravik Karsidi MSi mengatakan, pihaknya akan mendampingi dan menjadikan PSP-KUMKM tumbuh menjadi lebih baik lagi dan juga setuju dengan cara berfikir itu.

“UNS lebih berkomitmen untuk melaunching UMKM di bawah lembaga penelitian dan pengembangan pusat studi dan pendampingan UMKM,” ujarnya.

Ditambahkan, “Kami mendirikan pusat ini agar lebih baik lagi dan BDS (Bisnis Developmnet Services) sebagai pusat studi pendampingan kami.”

Menurutnya, 80% UMKM sebagai lembaga pemberdayaan / pendampingan UMKM ini begitu sangat penting dan kami mempunyai 33 ribu mahasiswa yang terdiri dari 10 fakultas termasuk pasca sarjana, dan 1.800 dosen.

“3 program unggulan di UNS yakni di UMKM, Budaya Jawa, dan Bioversitas,” tutupnya dalam sambutan.

Iklan

Menteri Koperasi Resmikan PSP-KUMKM UNS

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dr Syarief Hasan MM MBA, Selasa (28/6), meresmikan Pusat Studi dan Pendampingan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PSP-KUMKM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNS Surakarta.

Tujuan pendirian PSP-KUMKM UNS di antaranya guna mewujudkan KUMKM yang maju, mandiri, profesional dan mampu bersinergi dengan pelaku kepentingan (usaha) yang lain. Juga dalam rangka perbaikan mutu manajemen dan produk, menciptakan iklim bisnis yang kondusif, mengembangkan kemitraan serta memperluas pasar.

Fokus kegiatan jenis usaha da usaha koperasi, usah mikro, usaha kecil, usaha menengah dan BDS (Bisnis Developmnet Services). Sedang manfat bagi KUMKM yakni untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan manjemen, perluasan promosi dan pemasaran produk, informasi pasar dan hasil penelitian (inovasi) perluasan jejaring kemitraan bisnis serta dukungan kebijakan.

Manfaat PSP-KUMKM bagi BDS itu dalam peningkatan mutu SDM, peningkatan mutu layanan BDS, peningkatan citra BDS, perluasan jejaring kemitraan kerja dan kebangaan profesi.

Sepengggal Langkah Pendirian PSP-KUMKM UNS

Menteri Koperasi & UKM telah meresmikan pendirian Pusat Studi dan Pendampingan KUMKM Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 28 juni 2011. Pendirian PSP KUMKM tersebut menandai satu langkah maju dalam memperkuat kualitas SDM yg melakukan pendampingan terhadap KUMKM, seperti BDS dll.

Di bagian akhir sambutannya, pak Rektor UNS menyebut dengan jelas bahwa PSP KUMKM adalah perwujudan ide lama yang digagas kawan2 BDS tentang BDS Resources Center.  ide tersebut muncul kembali saat ASDEP LPB Menegkop dijabat oleh pak Ahmad Zabadi.

Tampaknya waktu berpihak kepada kita. kawan2 PEACBromo menyiakan proposal awal sebagai bahan diskusi antara rektor UNS, Menegkop, dan ABDSI. Alhamdulillah, tidak ada kendala yang berarti. semua pihak mendukung dengan sepenuh hati, dan mau berkeringat untuk itu.

Berikut ini dokumen yang menginisiasi pendirian PSP-KUMKM UNS.

Usulan Program: 

Fasilitasi Pembentukan

PUSAT STUDI DAN PENDAMPINGAN KUMKM

(BDS Resource  Center)

di UNS Surakarta

 

 1. Nama dan Otorisasi Program
Nama Program  Fasilitasi Pembentukan  PUSAT STUDI DAN PENDAMPINGAN KUMKM (BDSResources
Center)di UNS Surakarta
Sponsor Program Kementerian
Koperasi dan UKM
Pendukung Dinas
Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, ABDSI
Implementor PEACBromo & Tim UNS
Lokasi Solo

2.
Pendahuluan :

Saat ini ada lebih dari 1000
Business development service provider(BDS-P) di seluruh Indonesia baik yang
dibangun oleh Kementrian Koperasi dan UMKM, departemen/kementerian lainnya,
maupun oleh Swiss Contact  serta
inisiatip swasta lainnya. BDS-P diharapkan dapat berperan meningkatkan daya
saing bisnis UMKM.

Namun hingga kini kinerja BDS
belum memperlihatkan hasil yang seperti diharapkan. Untuk itu perlu dilakukan
upaya untuk meningkatkan kinerja BDS-P.

Upaya perkuatan kinerja BDS-P
dilakukan melalui pengembangan usaha para BDS-P. BDS Resource
Center dibutuhkan untuk
menghimpun  sumberdaya yang potensial
tersebar. Himpunan sumberdaya ini akan mencakup kompetensi, dana, jejaring
bisnis, dan penyebaran pengetahuan.

 

3.
Lingkup Program :

Merancangbangun, mengembangkan,
menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan,  mendokumentasikan, dan mempromosikan hasil
akhir program mencakup pembangunan infrastruktur resource center, pengumpulan
kompetensi konsultan, pembangunan database, pengumpulan best practice
pendampingan, dan pelatihan peningkatan kompetensi konsultan serta
sertifikasi, pengembangan kerjasama dengan Lembaga Donor, Pemerintah,
Perguruan Tinggi

 

4. Tujuan Umum :Membangun kapasitas BDS yang dapat
menaikkan daya saing UMKM melalui knowledge management yang dapat diakses
semua stakeholder, pelatihan sumberdaya, sertifikasi/klasifikasi konsutan,
dan kerjasama dengan lembaga donor, Pemerintah dan Perguruan Tinggi

 

5, Tujuan Khusus :

Output
yang diharapkan

Indikator
Pencapaian

Cara
mengukur

1.  Kerjasama program dengan dukungan dana
Mennegkop

2.  Himpunan
informasi kompetensi konsultan

3. Kriteria dan kualifikasi BDS-P

4.  Meningkatnya ketrampilan
konsultasi dan pendampingan BDS-P

5. Terbentuknya Kepustakaan best practice pendampingan

 

1.
Perjanjian kerjasama ditandatangani

2.
BDS Res-Center mempunyai database kompetensi konsultan yang dapat diakses via
internet

3.
20 BDS-P bekerjasama dengan stakeholder utama

4.
100 konsultan dan 80 BDS-P mampu memaparkan proposal/business plan yang
sellable.

5.
BDS Res-Center mempunyai dokumentasi 5 best practice pendampingan

1.  kapan kontrak diteken, jumlah dana yang
diperoleh

2.  Mengakses data
via internet

3.  Konsultan
mempunyai sertifikasi dan diterima oleh stakeholder

4. 15 BDS-P mampu menyediakan jasa konsultasi dan
pendampingan yg berkualitas

5. tersedia kepustakaan yang berisi minimal 5 best
practice pendampingan yg telah dijalankan BDS=P

Matriks
Peran & Tanggungjawab :

Peran
dan Tanggungjawab

 

Uraian
aktifitas

Team
Program

PEACBromo,
UNS, Pengurus ABDSI & Mennegkop

1.  Menyusun rencana
program

2.  Meluncurkan dan
memulai (program launching & kick off) program

3. Melaksanakan aktifitas

3.1.
Otorisasi kerja

3.2.
Verifikasi tindak

3.3.
TeamBuilding

4. Mengendalikan aktifitas

4.1.
Melaporkan Progress

4.2.Menyelenggarakan
rapat tinjauan progress

4.3.
Mengambil tindakan koreksi dan follow up

5  Mendokumentasikan
hasil

    program

6.Mempromosikan hasil program

1.  I, R

2.  I, P

 

 

3.1.  E

3.2.  E

3.3.  E

 

4.1.  R

4.2.  E, R

 

4.3.  E, R

 

5. I,  E

 

6. I,  E

1.
A
 

2.
P

 

 

3.
C

 

 

 

4.
C, R

 

 

 

 

 

5.
C

 

6.
C

Legend : –   I : inisiasi –   R : accountable   –
A : persetujuan  
    – C :
hanya informasi   E : eksekusi 

    –  P : mengusulkan – V : mereview

Proposal FGD BDS Juni 2011

PENDAHULUAN

Diberbagai kesempatan, Bapak Menteri Koperasi & UKM menyampaikan perlunya
pendampingan bagi UMKM. Tentu pernyataan tersebut berdasar bukti nyata di
lapangan, bahwa secara faktual tidak semua UMKM mampu menolong dirinya sendiri.
Lebih banyak lagi dari UMKM tersebut yang butuh bantuan, agar mampu mengatasi
problem usahanya, memiliki daya saing yang tinggi, dan bisa meraih peluang
bisnis yang terbentang dihadapannya.

Pernyataan tersebut diulang lagi oleh Bapak Menteri di hadapan Pengurus Asosiasi BDS Indonesia, saat mereka menghadap pak Menteri untuk Audiensi beberapa waktu lalu. Bapak
Menteri menaruh harapan besar agar ABDSI mampu menjadi mitra pemerintah dalam
mempersiapkan pendamping professional yang handal dan berkinerja tinggi. Peran
tersebut bisa diwujudkan apabila ABDSI melakukan capacity building terhadap
anggotanya, menerapkan standar kompetensi yang jelas, mengembangkan networking
yang prima, dan membangun sinergi dengan pendekatan pemberdayaan terhadap UMKM.
Untuk menjalankan peran tersebut, ABDSI belum memiliki instrument yang memadai.
Untuk itu, gagasan membangun BDS Resource-Center bekerjasama dengan lembaga
yang sudah eksis, perlu jadi opsi yang dipertimbangkan dengan sangat serius.

Peranan BDS-P (Bussiness Development Services Provider – Lembaga Layanan Pengembangan
Usaha/LLPU) sangat jelas didefinisikan di penjelasan pasal 15 Undang-undang
nomor 20 tahun 2008 ttg UMKM, yakni sebagai lembaga yang menyediakan Jasa
Konsultasi dan Pendampingan bagi UMKM. Namun demikian undang-undang tersebut belum
memiliki peraturan pelaksanaan yang terkait dengan peran BDS-P/LLPU, sehingga
komunitas BDS-P yang terwadahi dalam Asosiasi BDS Indonesia perlu berinisiatif
menyampaikan usulan hal-hal yang perlu dibuatkan aturan, agar peran BDS-P dalam
penyediaan jasa konsultasi dan pendampingan bisa berlaksana dengan
sebaik-baiknya.

Komunitas BDS ditantang oleh bapak Menteri Koperasi & UKM untuk mampu menjadi partner
aktif memajukan UMKM di tanah air. Guna menjawab tantangan tersebut, perlu
kiranya diselenggarakan kegiatan yang mempertemukan semua Shareholders utama
BDS, agar diperoleh pemikiran jernih dan solutif untuk peningkatan peran BDS
dalam menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi UMKM.

JENIS KEGIATAN

Seminar, Focus Group, Discussion

TUJUAN KEGIATAN

  • Menginformasikan kebijakan Menegkop terkait pemeranan BDS
    dalam memenuhi ekspektasi undang-undang dan harapan Menteri Koperasi & UKM
  • Mengkonsolidasikan BDS melalui wadah ABDSI agar mampu
    memerankan fungsi organisasi dengan sebaik-baiknya
  • Menyusun rumusan usulan strategis BDS meliputi:
  • Usulan peraturan pemerintah untuk peningkatan peran BDS
    dalam kegiatan fasilitasi dan pendampingan UMKM
  • Usulan standar kompetensi BDS
  • Usulan pembentukan BDS Resource-Center
  • Usulan rencana aksi BDS

KELUARAN (OUTPUT)

  • Kebijakan Menegkop terkait pemeranan BDS dalam memenuhi
    ekspektasi undang-undang dan harapan Menteri Koperasi & UKM terinformasikan
    dengan baik
  • BDS melalui wadah ABDSI terkonsolidasi agar mampu memerankan
    fungsi organisasi dengan sebaik-baiknya
  • Tersusunnya rumusan usulan strategis BDS meliputi:
  • Usulan peraturan pemerintah untuk peningkatan peran BDS
    dalam kegiatan fasilitasi dan pendampingan UMKM
  • Usulan standar kompetensi BDS
  • Usulan pembentukan BDS Resource-Center
  • Rencana Aksi BDS

HASIL (OUTCOME)

  • Meningkatnya kerjasama antara Menegkop
    dengan BDS dalam penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan bagi UMKM
  • Meningkatnya kemampuan dan kualitas BDS
    dalam menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi UMKM
  • Adanya peraturan pemerintah yang bisa
    menjadi landasan operasional bagi pemeranan BDS dalam melayani UMKM
  • Adanya standar kompetensi  yang menjadi rujukan bagi peningkatan
    kualitas layanan BDS terhadap UMKM
  • Terbentuknya BDS Resource-Center yang
    menjadi “kawah candradimuka” SDM pendamping yang berkualitas dan berdedikasi.

MANFAAT (BENEFIT)

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya peran
UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, penciptaan usaha baru, dan ketahanan
ekonomi nasional melalui peran pendampingan oleh BDS.

TARGET PESERTA

Seminar dan FGD ini direncanakan akan diikuti oleh 80 BDS, yang berasal
dari berbagai daerah dengan berbagai kompetensi.

AGENDA KEGIATAN

Waktu

Agenda

Narasumber / Fasilitator

Keterangan

Hari
I
     
09.00 – 17.00 Registrasi Peserta   Panitia
19.00 – 21.00 – Pembukaan

– Sosialisasi Kebijakan Menegkop

Bpk Asdep LPB  
       
Hari
II
     
08.00 – 10.00 Penjelasan FGD tentang agenda
Kebijakan, Standar Kompetensi, BDS Resource-Center, Rencana Aksi
PeacBromo, ABDSI, UNS  
10.15 – 12.00 FGD

  • Usulan kebijakan
  • Usulan standar kompetensi
  • Usulan BDS Resource-Center
  • Usulan rencana Aksi
PeacBromo, ABDSI, UNS Peserta dibagi menjadi 4 group
13.30 – 15.00 FGD (lanjutan) PeacBromo, ABDSI, UNS  
15.30 – 17.00 Presentasi hasil FGD Masing2 group  
19.00 – 21.00 Penyempurnaan dan Perumusan Hasil FGD Masing2 group  
       
Hari
III
     
08.00 – 10.00 Agenda Implementasi Rencana Aksi dan
Membangun komitmen bersama
PeacBromo  
10.00 – 11.00 Penutupan Menegkop  

 

FASILITATOR

  • Asdep urusan pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis
  • Tim UNS Surakarta
  • Tim PeacBromo
  • Tim ABDSI