GENAP-UMKM DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 20/2008

Membaca tulisan Pak Tika Noorjaya tentang GENAP-UMKM di Majalah KARSA Edisi Hari Koperasi 2011, saya tergelitik untuk mencoba memahaminya dalam perspektif Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagai perangkat hukum, UU nomor 20 thn 2008 adalah rujukan mutakhir bagi semua aktivitas pemberdayaan UMKM di tanah air saat ini.  Hal tersebut juga terkait dengan ekspektasi bahwa GENAP-UMKM diharapkan menjadi gerakan nyata. Tidak hanya bergulat di wacana.

RESTUKU

Agenda Restrukturisasi Tatanan Usaha agar Kondusif dan Unggul, dapat dilihat di: Pasal 7 tentang Penumbuhan Iklim Usaha. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana;  c. informasi usaha; d.
kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.

Pasal 16 tentang Pengembangan Usaha menugaskan pemerintah Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan

d. desain dan teknologi. Pasal ini juga mendorong Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha.

Di pasal 17-20 dijelaskan lebih rinci tentang pengembangan usaha di
bidang-bidang tersebut. Contohnya pasal 18 tentang pemasaran, dijelaskan
sebagai berikut: Pengembangan dalam bidang pemasaran, dilakukan dengan cara: a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; b. menyebarluaskan informasi pasar; c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil; e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Terkait dengan dukungan kelembagaan bagi UMKM, pasal 15 menjelaskan bahwa aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha,
konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai
lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam penjelasan pasal 15 disebutkan bahwa:

  • Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya
    kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya.
  • Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.
  • Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha” (bussines development services-providers) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  • Yang dimaksud dengan ”konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

PARDU

Pembiayaan Andalan untuk Revitalisasi Dunia Usaha dengan jelas dijabarkan di dalam UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 22 menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

  1. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan
    lembaga keuangan bukan bank;
  2. pengembangan lembaga modal ventura;
  3. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
  4. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil
    melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan  syariah; dan
  5. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan,  Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

  1. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan
    lembaga keuangan bukan bank;
  2. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan
    lembaga penjamin kredit; dan
  3. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi
    persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses
Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:

  1. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  2. meningkatkan  pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit
    atau pinjaman; dan
  3. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta
    manajerial usaha.

SUPER

Sinergi untuk Penguatan UMKM tercantum dalam bab IX  pasal 38.

  • Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian
    pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  • Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro,
    Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara  nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan  program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap  pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk
    penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah.

TANTANGAN HARI INI

Sejak diundangkan tahun 2008, belum ada satu pun  peraturan pemerintah yang dibuat untuk menindaklanjuti Undanng-Undang nomor 20  tahun 2008 tentang UMKM. Ini sungguh ironi, mengingat klaim pemerintah selama
ini bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Artinya, UU tersebut mandul, dan  tak pernah diaplikasikan karena tidak ada PP-nya. Akhirnya, rangkaian kalimat  indah di UU tersebut hanya sekedar retorika sementara, tanpa pernah dirasakan  manfaatnya oleh UMKM.

Salah satu yang membutuhkan peraturan yang mendesak  adalah pengelolaan dana rakyat oleh LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir)  Menegkop. Dibutuhkan adanya instrumen pengawasan yang kuat dan tegas guna  memastikan LPDB tetap fokus membantu KUMKM yang usahanya layak, namun belum  bankable. Jangan sampai LPDB membiayai koperasi yang besar dan mapan. Juga tentu  tidak pada tempatnya bila LPDB menyalurkan dananya melalui instrumen perbankan.  Pengawasan yang kuat dan tegas tersebut juga dibutuhkan agar LPDB tidak menjadi  instrumen kepentingan politis kelompok tertentu untuk kepentingan jangka pendek  dan pragmatis.

Yang tidak kalah penting, perlu segera adanya PP  yang mengatur memposisikan UMKM sebagai subyek pembangunan. Sudah sekian lama
UMKM hanya sekedar obyek, tanpa daya. Tidak ada usaha serius untuk
memfasilitasi terbentuknya forum atau asosiasi yang mewadahi kepentingan UMKM.  Kalau toh pernah ada Fornas UKM maupun Forda UKM (yang sekarang juga mati  suri), itu atas jerih payah lembaga donor.

Agar semua pihak segera ”bangun” dari tidur  panjang, dibutuhkan ”kelompok penekan”. Dibutuhkan ”Watch Dog” yang kompeten  dan konsisten dalam pemberdayaan UMKM. Pertanyaannya, mampukah GENAP-UMKM
menjalankan peran tersebut?.

About Samsul Hadi

Penggiat UKM

Posted on 17 Agustus 2011, in BDS/BDSP, kewirausahaan, Pendampingan, UMKM. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: