2012, UMKM bakal kena pajak hingga 2%

Pajak baru bagi pelaku usaha kecil mikro, kecil dan menengah (UMKM) ditargetkan berlaku awal 2012 menyusul kesepakatan Ditjen Pajak dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Peraturan baru itu mengisyaratkan pelaku usaha dengan omzet hingga Rp300 juta per tahun akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari penjualan. Sementara pelaku usaha dengan omzet antara Rp300 juta hingga Rp4,8 miliar akan dikenakan sebesar 2%.

Penerapan ketentuan ini  masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) mengenai pajak UMKM. Karena pajak penghasilan UMKM merupakan pajak tahunan, maka diharapkan bisa  mulai berlaku 1 Januari 2012.

Pemerintah membidik pelaku usaha UMKM untuk membayar pajak lantaran pelaku usaha tersebut menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Meskipun persentase pajaknya kecil, namun jika diakumulasikan akan cukup besar, karena UMKM menyumbang lebih dari 50% terhadap perekonomian nasional.

Namun demikian, ada banyak pe-er yang perlu diselesaikan pemerintah bila ingin ketentuan pajak bagi UMKM ini bisa sukes.

  • sosialisasi harus dilakukan dengan masif, cepat, dan mampu menjangkau semua UMKM yang tersebar di seantero negeri
  • kemudahan dalam pembuatan laporan pajak. prosedurnya juga harus sederhana, tidak berbelit.
  • ada reward bagi UMKM yang mau bayar pajak. hal ini untuk mendorong agar orang jadi tahu, bahwa bayar pajak UMKM dan yang tidak bayar, ada bedanya.
  • melibatkan stakeholder UMKM, agar faktor pajak tidak menjadi penghambat bisnis UMKM.

About Samsul Hadi

Penggiat UKM

Posted on 30 September 2011, in ekonomi, Pajak, UMKM. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. comment pak Jaelani (milis BDS Indonesia)

    1. Kita menyadari bahwa PAJAK merupakan sumber pembiayaan utama bagi pembangunan, justru dengan membayar KEWAJIBAN PAJAK akan semakin besar kekuatan kita untuk menuntut HAK dalam pemberdayaan dan perkuatan UMKM (keharmonian)

    2. Pajak yang dihitung dari total omzet penjualan adalah Pajak Penjualan (ppn), tetapi pajak penghasilan dihitung berdasarkan Penghasilan pajak dikurangi PTKP kali tarif.
    3. Penghasilan dapat dihitung dari Omzet Penjualan dikurangi HPP+Biaya yang sesuai degan ketentuan pajak, dan dapat dihitung dari = Omzet Penjualan X % tertentu X Tarif Pajak= pajak
    4. Prosentase % tertentu yang harus kita mainkan dalam artian tidak boleh melebihi profit margin dari everage seluruh sektor usaha.

    Berdasarkan hal diatas kita usulkan bahwa jika perhitungan berbasiskan point 2 is okey, jika menggunakan basis point 3 kita harus usulkan dikalikan % tertentu maksimal menurut saya sekitar 10 s/d 15% saja yang dikenakan pajak kemudian dikurangi PTKP setelah itu baru dikalikan 2% akhirnya kurang lebih sama saja dengan point 2. Memang antara point 2 dan 3 terdapat +/- namun bagi UMKM saya tidak begitu significant.

    Pada Kementerian Koperasi dan UKM ada unit yang menangani pajak, yakni pada Deputi Bidang Pembiayaan. Persoalan tarif pajak biasanya diatur oleh Edaran Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.

    Mudah-mudahan bermanfaat, amiin Wass, jaelani

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: