Category Archives: kewirausahaan

Pelepasan Calon Pengusaha Sapi – Komunitas Bangun Mandiri

Wisuda KBM Sapi

Komunitas Bangun Mandiri (KBM) sebuah program yang membekali para pemuda yatim ketrampilan bisnis yang digagas oleh Mandiri Enterpreneur Center Yayasan Yatim Mandiri dengan dukungan konsultasi dari PEACBromo secara resmi telah mencetak 13 calon wirausaha peternakan sapi.

Pelepasan calon wirausaha ditandai dengan acara wisuda setelah mereka selama 10 bulan mengikuti program ini. Bertempat dibalai desa Branbowan kecamatan Ngasem Bojonegoro (22/12/2011)  sebanyak seratus undangan hadir baik dari instansi pemerintah, dinsos, NGO hingga undangan dari MCL perusahaan koorporasi ekplorasi minyak blok cepu. Para undangan menyimak acara yang dirangkai dengan presentasi bisnis dari peserta terbaik yakni Suminto dan Hamdan Habibi.

Dalam presentasinya, Suminto, peserta terbaik mengatakan, dirinya bersama anggota kelompoknya telah mendapatkan ketrampilan bisnis penggemukan sapi serta akses pemasaran baik pasar hewan local, maupun pasar Jakarta, sehingga dirinya siap untuk mengelola sapi dari invetor, ujarnya.

Hal senada dikatakan Hamdan Habibi, peserta terbaik kedua, yang telah menyiapkan kandang dengan kapasitas 20 ekor di Malo Bojonegoro, yang akan dikelola bersama rekan-rekan alumni KBM dengan system bagi hasil kepada calon investor.

Program KBM ini sendiri telah membekali pesertra ketrampilan bisnis penggemukan sapi yang meliputi pemilihan bakalan, manajemen kandang, pembuatan pakan,kesehatan hewan hingga pembuatan kompos. Peserta sendiri telah praktek secara langsung penggemukan sapi dan pemeliharaan sapi dari investor dengan total 16 ekor sapi yang keuntungannya mencapai lebih dari sepuluh juta.

Iklan

Pak Fadel Dihabisi Beruang Serakah

Saya tidak ingin ikut2an membicarakan urusan copot mencopot pak Fadel yang masuk ranah politik.  Namun ada satu hal yang patut kita sayangkan, menteri yang punya nyali membela ekonomi kerakyatan, justru malah tersungkur. Silahkan simak tulisan pak Rhenald Kasali dibawah ini. Betapa “beruang-beruang lapar” telah menggilas pak Fadel. Terlalu banyak orang yang takut terganggu “kemapanannya” dengan sepak terjang pak Fadel.  Dan ini juga menunjukkan, perjuangan membela kepentingan rakyat banyak, masih jadi simbol politis semata.  apakah kita akan menyerah? tidak. Pak Fadel boleh tersungkur dari kabinet. tapi semangat dan kerja cerdasnya membela rakyat, tidak boleh kita biarkan habis tertelan waktu. selamat membaca.

================================================

Secara pribadi saya tidak mengenalnya, bahkan bertemu saja baru satu
kali. Itu pun di sebuah forum resmi, dalam diskusi tentang ekonomi
kelautan yang diselenggarakan Radio Smart FM di Medan beberapa bulan lalu.

Namun, sejak Indonesia kehilangan Jusuf Kalla sebagai ”pendobrak” dan
”penggerak” ekonomi yang tidak pernah diam dalam ide, saya menemukan
sosok ”bergerak” pada Fadel Muhammad. Selain tangannya dingin, kakinya
ringan bergerak. Seperti yang sering saya katakan kepada para ekonom
muda, ekonomi Indonesia ini bukannya kereta api otomatis yang cuma butuh
jari untuk dijalankan.

Ekonomi kita adalah sebuah kapal besar yang tak akan bergerak kalau
hanya dipikirkan. Ekonomi kita butuh a real entrepreneur yang piawai
menggerakkan, melakukan breaktrough dan siap berperang melawan para
mafioso. Jadi, pemimpin seperti inilah yang kita butuhkan, bukan harus
dikurangi, tetapi perlu diperbanyak. Sayang kalau kita mengabaikannya.

Berperang Melawan Belenggu

Fadel mengagetkan kita saat dia maju berperang melawan ”beruang-beruang
ekonomi” yang memaksa Indonesia melakukan impor komoditas tradisional
yang banyak dikonsumsi rakyat. ”Beruangberuang” itu tidak hanya
memasukkan barang, melainkan juga menyodorkan data-data yang sudah
dipoles yang seakan- akan kita sudah kekurangan segala komoditas dari
beras, daging sapi,sampai garam, dan bawang merah. Pokoknya semua kurang
dan mengancam inflasi.

Lalu apalagi kalau bukan harus impor? Kita melihat Fadel maju ke depan
membongkar kontainerkontainer berisi ikan kembung yang diselundupkan ke
pasar Indonesia. Bukan cuma ikan kembung. Ternyata ikan lele dari
Malaysia yang sangat mudah dikembangbiakkan di sini juga membanjiri
pasar domestik melalui perbatasan Kalimantan, Pelabuhan Belawan, dan
pelabuhan-pelabuhan penting lainnya.

Dari ikan kembung dia bergerak menyelamatkan industri garam rakyat yang
bertahuntahun digempur para importir bangsa sendiri. Impor-impor seperti
itu jelas sangat berbahaya bagi masa depan bangsa ini.Harga impornya
boleh sangat murah, dipasarkan dengan dumping atau tidak, tetapi
perlahan-lahan mematikan ekonomi rakyat yang tersebar di seluruh pesisir
Nusantara.

Setelah pertanian terpuruk, kini petambak garam pun dibunuh bangsa
sendiri. Fadel-lah yang menuntut agar harga dasar garam rakyat
dinaikkan. ”Kalau petambak hanya menerima Rp325 per kilogram, bagaimana
mereka bisa hidup?”gugatnya.Dia pun mengusulkan agar dinaikkan menjadi
Rp900.Petambak garam tentu senang dan mereka bisa kembali bekerja.

Tetapi kabar itu tak berlangsung lama karena kita mendengar Kementerian
Perdagangan hanya mau menaikkan sampai ke Rp700. Itu pun beredar kabar
ada saja pejabat—yang berdalih atas nama pasar bebas—tak mau tanda
tangan. Petambak bisa jadi senang kepada Fadel, tetapi importir dan
pemberi lisensi impor belum tentu.

Kalau petambak garam dimanjakan Presiden, mereka bisa kembali
menyekolahkan anak-anaknya dan makannya bisa lebih terasa enak.Mereka
akan giat berproduksi dan impor garam akan hilang. Apakah benar inflasi
akan terjadi hanya karena harga garam naik? Beberapa orang meragukannya,
pasalnya harga dari petani yang rendah tidak menjamin harga kepada
konsumen ikut rendah.

Bahkan impor murah sekalipun hanya menjadi alasan bagi importir untuk
menguasai pasar.Harga akhir yang dibayar konsumen pun tetap saja tinggi.
Lantas kalau harga dasar petambak dinaikkan, bagaimana nasib importir?
Tentu mereka tidak tinggal diam. Menteri Perdagangan—atas nama
perjanjian dagang yang dipayungi WTO—dan kita semua yang pernah belajar
teori ekonomi, boleh saja percaya pada kompetisi dan pasar bebas.

Tetapi secara moralitas,tak ada bangsa yang secara tulus dan ikhlas
membuka pasarnya secara bebas,murni 100%. Hanya bangsa yang bodohlah
yang membiarkan pintunya dibuka lebar-lebar dan membiarkan
”beruang-beruang ekonomi” menari-nari memorak- porandakan pasar domestiknya.

Sementara pasar timbal-baliknya dibarikade dengan standar dan
peraturanperaturan yang tidak bisa ditembus. Anda tentu masih ingat
betapa sulitnya produkproduk kelautan kita menembus pasar Amerika dan
Eropa. Ketika Indonesia membuka pasar perbankan begitu leluasa bagi
bank-bank asing,misalnya, Bank Mandiri kesulitan membuka satu saja
cabangnya di Kuala Lumpur.

Apalagi membuka cabang dan jaringan ATM. Di Eropa kita juga melihat
betapa sengitnya bangsa-bangsa yang percaya pada pasar bebas membuka
pasar industri keju lokalnya dari gempuran keju buatan Kraft yang
diproduksi secara massal. Di Amerika Serikat masih dalam ingatan kita
pula, barikade diberikan kepada China saat CNOOC (China National
Offshore Oil Corporation) berencana membeli perusahaan minyak Amerika
(UNOCAL).

Sejumlah anggota kongres menekan Presiden Bush (2005) agar pemerintah
membatalkan proposal China tersebut. Keju,minyak,udang,kopi,kertas,
minyak sawit, atau tekstil sekalipun selalu dihadang masuk kalau
industri suatu bangsa terancam. Jadi apa yang terjadi dengan lisensi
impor di negeri ini? Sebuah keluguan atau kesengajaan? Bisakah kita
memisahkan perdagangan dari pertahanan dan keamanan kalau wujudnya sudah
mengancam kehidupan? Siapa peduli?

Pro-Poor

Maka sangat mengejutkan saat pekan lalu kita membaca Fadel Muhammad
tidak lagi menjalankan tugas negara sebagai menteri kelautan dan
perikanan. Sebagai warga negara kita mungkin terlalu rewel untuk
mempersoalkan pencopotannya sebab semua itu adalah hak Presiden. Tetapi
bagi seorang yang menjalankan misi Presiden yang pro poor–pro growth dan
pro job, saya kira pantas kalau nada sesal layak kita ungkapkan.

Dia justru diganti karena membela kepentingan rakyat, pro-poor.
Ibaratnya dia tengah berada di garis depan melawan ”beruang-beruang
ekonomi” yang hanya memikirkan keuntungan sesaat dengan ”membeli”
lisensi impor yang mematikan hak hidup rakyat jelata. Saya sebut mereka
”beruang ekonomi”karena seperti yang dikatakan Fadel, sesendok garam itu
asin,tapi sekapal garam adalah manis.

Hanya beruanglah yang mampu mengendus rasa manis itu. Tahukah
”beruang-beruang ekonomi”itu bahwa petambakpetambak garam dan nelayan
adalah penjaga perbatasan yang melindungi negeri dari segala serangan.
Apa jadinya negeri ini bila hidup mereka dilupakan?

Bukankah lebih baik menjaga pertahanan perbatasan dengan memberikan
kapal-kapal yang bagus dan pekerjaan yang menarik kepada para nelayan
daripada membeli kapal perang yang tak pernah cukup untuk menjaga
bibir-bibir pantai yang begitu luas?

Maka yang mengejutkan publik sebenarnya adalah mengapa bukan ucapan
terima kasih dan bintang yang disematkan pada Fadel; melainkan
serangkaian ucapan defensif dari kelompok-kelompok tertentu?

Karena itu, melalui tulisan ini, saya justru ingin memberi motivasi yang
tulus agar Fadel Muhammad tidak berhenti sampai di sini,melainkan terus
berkarya bagi kaum papa, petani-petani garam, dan para nelayan yang
”kalah” bukan dari persaingan bebas, melainkan dari ”beruang-beruang
ekonomi”yang menjual negeri melalui lisensi impor.

Seorang pemimpin sejati tidak memimpin hanya karena dipanggil
tugas.Pemimpin sejati bertugas karena panggilan. Saya senang membaca
berita bahwa Fadel telah kembali bekerja dengan Yayasan Garamnya.
Selamat bergabung di sektor ketiga. Inilah sektor kemandirian yang
bekerja murni untuk memberantas kemiskinan.

Inilah sektor non-APBN yang memanggil orang-orang yang mau berjuang
tanpa pamrih. Asosiasi Kewirausahaan Sosial yang saya pimpin tentu
senang menyambut Fadel.Saya percaya Fadel pasti bisa berbuat lebih besar
karena dia punya kekuatan perubahan yang justru tak dimiliki politisi
lain. Simpati besar dari rakyat untuk Fadel layak kita sematkan.

RHENALD KASALI Ketua Program MM UI

GENAP-UMKM DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 20/2008

Membaca tulisan Pak Tika Noorjaya tentang GENAP-UMKM di Majalah KARSA Edisi Hari Koperasi 2011, saya tergelitik untuk mencoba memahaminya dalam perspektif Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagai perangkat hukum, UU nomor 20 thn 2008 adalah rujukan mutakhir bagi semua aktivitas pemberdayaan UMKM di tanah air saat ini.  Hal tersebut juga terkait dengan ekspektasi bahwa GENAP-UMKM diharapkan menjadi gerakan nyata. Tidak hanya bergulat di wacana.

RESTUKU

Agenda Restrukturisasi Tatanan Usaha agar Kondusif dan Unggul, dapat dilihat di: Pasal 7 tentang Penumbuhan Iklim Usaha. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana;  c. informasi usaha; d.
kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.

Pasal 16 tentang Pengembangan Usaha menugaskan pemerintah Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan

d. desain dan teknologi. Pasal ini juga mendorong Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha.

Di pasal 17-20 dijelaskan lebih rinci tentang pengembangan usaha di
bidang-bidang tersebut. Contohnya pasal 18 tentang pemasaran, dijelaskan
sebagai berikut: Pengembangan dalam bidang pemasaran, dilakukan dengan cara: a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; b. menyebarluaskan informasi pasar; c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil; e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Terkait dengan dukungan kelembagaan bagi UMKM, pasal 15 menjelaskan bahwa aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha,
konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai
lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam penjelasan pasal 15 disebutkan bahwa:

  • Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya
    kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya.
  • Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.
  • Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha” (bussines development services-providers) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  • Yang dimaksud dengan ”konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

PARDU

Pembiayaan Andalan untuk Revitalisasi Dunia Usaha dengan jelas dijabarkan di dalam UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 22 menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

  1. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan
    lembaga keuangan bukan bank;
  2. pengembangan lembaga modal ventura;
  3. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
  4. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil
    melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan  syariah; dan
  5. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan,  Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

  1. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan
    lembaga keuangan bukan bank;
  2. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan
    lembaga penjamin kredit; dan
  3. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi
    persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses
Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:

  1. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  2. meningkatkan  pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit
    atau pinjaman; dan
  3. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta
    manajerial usaha.

SUPER

Sinergi untuk Penguatan UMKM tercantum dalam bab IX  pasal 38.

  • Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian
    pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  • Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro,
    Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara  nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan  program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap  pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk
    penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah.

TANTANGAN HARI INI

Sejak diundangkan tahun 2008, belum ada satu pun  peraturan pemerintah yang dibuat untuk menindaklanjuti Undanng-Undang nomor 20  tahun 2008 tentang UMKM. Ini sungguh ironi, mengingat klaim pemerintah selama
ini bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Artinya, UU tersebut mandul, dan  tak pernah diaplikasikan karena tidak ada PP-nya. Akhirnya, rangkaian kalimat  indah di UU tersebut hanya sekedar retorika sementara, tanpa pernah dirasakan  manfaatnya oleh UMKM.

Salah satu yang membutuhkan peraturan yang mendesak  adalah pengelolaan dana rakyat oleh LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir)  Menegkop. Dibutuhkan adanya instrumen pengawasan yang kuat dan tegas guna  memastikan LPDB tetap fokus membantu KUMKM yang usahanya layak, namun belum  bankable. Jangan sampai LPDB membiayai koperasi yang besar dan mapan. Juga tentu  tidak pada tempatnya bila LPDB menyalurkan dananya melalui instrumen perbankan.  Pengawasan yang kuat dan tegas tersebut juga dibutuhkan agar LPDB tidak menjadi  instrumen kepentingan politis kelompok tertentu untuk kepentingan jangka pendek  dan pragmatis.

Yang tidak kalah penting, perlu segera adanya PP  yang mengatur memposisikan UMKM sebagai subyek pembangunan. Sudah sekian lama
UMKM hanya sekedar obyek, tanpa daya. Tidak ada usaha serius untuk
memfasilitasi terbentuknya forum atau asosiasi yang mewadahi kepentingan UMKM.  Kalau toh pernah ada Fornas UKM maupun Forda UKM (yang sekarang juga mati  suri), itu atas jerih payah lembaga donor.

Agar semua pihak segera ”bangun” dari tidur  panjang, dibutuhkan ”kelompok penekan”. Dibutuhkan ”Watch Dog” yang kompeten  dan konsisten dalam pemberdayaan UMKM. Pertanyaannya, mampukah GENAP-UMKM
menjalankan peran tersebut?.

BI Bikin Rating Kredit UMKM

Wacana rating kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan digulirkan Bank Indonesia (BI). Rating kredit UMKM ini diperlukan agar bank dalam memberikan kredit mengetahui UMKM itu ke saat ini seperti apa, dan juga agar bank juga yakin ke depannya UMKM ini seperti apa.

Rating kredit UMKM ini juga  bertujuan untuk mempercepat proses kredit dan menurunkan biaya transaksi UMKM dalam berhubungan dengan bank. Wacana pemberlakuan rating kredit untuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong intermediasi sehingga nanti bank tidak ragu lagi untuk membiayai sektor ini.

Seminar Wirausaha “Sukses Berternak Sapi”

Yayasan Yatim Mandiri  melalui unit Mandiri Enterpreneur Center bekerjasama dengan PEAC Bromo sebuah lembaga pendampingan dan pengembangan bisnis yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pelatihan dan pendampingan kewirausahaan,  mendorong pelaksanaan program pengembangan ketrampilan berwirausaha khususnya pada usaha peternakan sapi untuk anak yatim.

Diharapkan hasil pelaksanaan program dapat memberikan nilai tambah yang cukup bagi anak yatim untuk mandiri dalam penghidupannya melalui kemampuan berwirausaha penggemukan sapi.

Sebagai langkah nyata, Seminar motivasi kewirausahaan menjadi langkah awal sosialisasi pelaksanaan program kepada stake holder terkait yaitu Pemerintah Kabupaten, Panti asuhan, Pondok Pesantren dan orsos Islam. Dengan demikian, diharapkan seminar tersebut dapat menjadi input awal kepada calon peserta program untuk memantapkan niat dan tujuannya dalam berwirausaha.

 

Seminar Kewirausahaan Direktori Usaha Peternakan Sapi – Komunitas Bangun Mandiri Bojonegoro,yang di selenggarakan pada tanggal 24 Pebruari 2011 bertujuan untuk  sosialisasi  pelaksanaan program Komunitas Bangun Mandiri, Kewirausahaan sector sapi, dan tergalinya bakat dan potensi peserta melalui proses tanya jawab selama sesi seminar.

“Di sebagian masyarakat, anak yatim kerap mempunyai imej harus dikasihani / disantuni. Melalui program ini kami berharap kegiatan ini dapat memberikan motivasi berwirausaha dikalangan pemuda yatim sehingga yatim dapat menjadi calon wirausaha penggemukan sapi.  Dengan dukungan dari donatur yatim mandiri, kami menawarkan alternatif dengan memberikan pelatihan teknis penggemukan sapi, pelatihan entrepreneur, start up bisnis dan bantuan permodalan agar setelah program anak yatim tersebut dapat mandiri ” jelas Prasetyo selaku Area Manager Program.

Seminar kewirausahaan ini adalah langkah awal sosialisasi program Komunitas Bangun Mandiri sektor sapi, Melalui program ini, diharapkan dapat menciptakan + 35 wirausaha peternakan sapi dalam satu periode pelaksanaan program. Periode program berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan.

 

Sejahterakan Rakyat dengan Berwirausaha

Itulah jargon yang diusung pada hari pencanangan Gerakan Nasional Kewirausahaan oleh Menegkop tanggal 2 februari 2011 lalu di SMESCO UKM, Jakarta.

Namun demikian, pencanangan tersebut menyisakan pertanyaan besar akan komitmen dan keberlanjutannya. karena secara kasat mata, event tersebut bernuansa “PENCITRAAN” sesaat. Tidak ada “Road Map” yang jadi pijakan bagi berjalannya sebuah “Gerakan” sebagaimana yang ingin dicapai lewat GKN. Target pencapaian jumlah wirausahaan 2% tidak jelas, karena tanpa diikuti dengan rencana aksi yang terukur.

Lalu? semuanya kembali berpulang kepada pak Menteri Koperasi & UKM sendiri. label sebagai Koordinator Gerakan Kewirausahaan Nasional sudah didapat oleh Kementerian Koperasi & UKM. namun label tersebut tidak akan bermakna sama sekali, bila tidak diikuti dengan upaya sungguh2, terencana, dan berkelanjutan.

Pe-Er yang sudah jelas, menuntaskan program 1.000 Sarjana Wirausaha yang menjadi salah satu program unggulan Menegkop dua tahun terakhir ini. Tunjukkan intervensi apa saja yang telah dilakukan, dan bagaimana hasilnya. Juga, apakah program tersebut sudah mampu menghasilkan Best Practice? bila ya, perlu dilakukan diseminasi secara luas agar bisa ditiru/direplikasi secara luas.

Kalau mau menoleh sedikit ke belakang, dalam konteks kerjasama APEC, Menegkop sebagai wakil pemerintah di APEC SME-Working Group pernah berkomitmen untuk turut meningkatkan kewirausahaan. Semoga GKN yang digagas kali ini juga punya cantolan ke sana. Agar kita tidak dapat sebutan sinis sebagai bangsa pelupa berkomitmen.

Maaf, rakyat sudah lelah dengan model kerja “Hit and Run”, instant, dan lebih berorientasi kepentingan sesaat. Bila tidak ingin disebut sebagai “PEMBOHONG” oleh rakyat, maka inilah saat yang tepat menunjukkan kinerja nyata. raih “hati” koperasi dan UKM dengan prestasi.

Daya Saing Usaha Penggemukan Sapi Tinggi

Usaha penggemukan sapi di Indonesia memiliki daya saing tinggi dibandingkan dengan Australia. Selain lebih murah, berat badan sapi bakalan yang digemukkan di Indonesia juga tumbuh lebih cepat. Biaya produksi penggemukan sapi di Indonesia lebih murah dan lebih cepat dibandingkan Australia. Biaya produksi penggemukan sapi dari berat awal maksimal 350 kilogram per ekor menjadi 500 kg atau mencapai berat sapi siap potong hanya Rp 15.000-Rp 17.000 per ekor per hari. Bandingkan dengan di Australia yang mencapai Rp 23.000 per ekor per hari.

Untuk mencapai beras sapi ideal siap potong 450-500 kg butuh waktu 120 hari. Dengan begitu, untuk mendapatkan tambahan berat sapi sekitar 150 kg dalam waktu 120 hari butuh biaya produksi Rp 1,9 juta per ekor.

Kondisi sebaliknya terjadi pada usaha pembibitan sapi dan penyediaan bibit sapi bakalan. Dalam usaha pembibitan dan pembesaran hingga sapi bakalan, Indonesia kalah kompetitif dibandingkan dengan Australia.

Untuk menghasilkan sapi bakalan dengan berat maksimal 350 kg per ekor di Indonesia, dibutuhkan tambahan biaya produksi Rp 6,5 juta dibandingkan Australia. Di Australia, sapi begitu lahir dilepas. Di sini tidak bisa. Sapi harus dikandangkan dengan pola intensif.

Tambahan biaya Rp 6,5 juta per ekor baru menghitung biaya pakan. Belum tenaga kerja. Saking mahalnya biaya pembibitan sapi di Indonesia,  untuk menghasilkan pedet—anak sapi—dengan harga jual Rp 3,5 juta per ekor, butuh modal produksi hingga Rp 7 juta.

Meski usaha peternakan sapi di luar penggemukan kalah intensif, masih ada peluang bagi Indonesia untuk menandingi Australia, yaitu dengan memanfaatkan lahan perkebunan sawit atau karet untuk area penggembalaan sapi.

Usaha penggemukan sapi di Indonesia potensial. Tahun 2010 kebutuhan daging sapi nasional mencapai 496.780 ton, setara Rp 29,8 triliun, dengan asumsi harga per kg daging Rp 60.000. Potensi peningkatan konsumsi daging sapi besar karena pada 2011 diproyeksikan konsumsi per kapita daging sapi Indonesia baru 2,10 kg per tahun.

 

Presiden Butuh Dikuliahi, Rakyat Butuh Solusi

[Ternyata, Presiden tidak cukup pede urus negeri ini. Masih butuh dikuliahi Dekan Harvard Kennedy School tentang cara atasi kemiskinan. Maka pantaslah bila saat ini jumlah penduduk miskin meningkat dengan tajam. Walau sudah punya formula triple track+1, namun gamang dalam menjalankannya.]

Ada empat elemen (syarat) untuk penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan. Hal itu disampaikan Profesor David T Ellwood, Dekan Harvard Kennedy School, dalam Presidential Lecture di Istana Negara, Rabu (15/9) pagi.
Keempat hal tersebut adalah ekonomi yang kuat, keunggulan komparatif jangka panjang, kelembagaan dan pemerintahan yang kuat dan efektif, serta program bagi kaum miskin yang dirancang dengan saksama.

Dalam sambutan pengantar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan latar belakang, ketika Indonesia melancarkan Revolusi Gelombang Kedua yang ditandai oleh penguatan demokrasi sekarang ini, Indonesia menerapkan strategi tiga jalur (triple track strategy), yaitu pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan, dan kini strategi itu bahkan telah dilengkapi dengan jalur keempat, yakni pro-lingkungan.

Kepada Prof Ellwood, Presiden menyampaikan, meski Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan melancarkan program meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah yang dipimpinnya menginginkan hasil yang lebih besar lagi. Presiden menilai, topik ceramah yang disampaikan Prof Ellwood, yakni ”Menciptakan Pekerjaan, Mengurangi Kemiskinan, dan Memperbaiki Kesejahteraan Rakyat”, relevan dengan persoalan Indonesia.

Ekonomi kuat

Merinci empat syarat yang disebutkan, Ellwood yang dikenal sebagai guru besar ekonomi-politik menegaskan, tanpa pertumbuhan ekonomi yang kuat, mustahil untuk menghapuskan kemiskinan. ”Pertumbuhan kuat hampir selalu membuka jalan bagi turunnya kemiskinan secara tajam,” lanjut Ellwood dalam ceramah yang dipandu oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Irawan Wirjawan.

Selain kuat, pertumbuhan yang dimaksud Ellwood—yang pernah ikut dalam Kelompok Kerja Reformasi (Program) Kesejahteraan pada era pemerintahan Presiden Bill Clinton—juga meluas, kondisi yang oleh Presiden Yudhoyono dipertegas menjadi ”merata” (equitable).

Adapun untuk keunggulan komparatif jangka panjang, Ellwood menyebutkan perlunya Indonesia bisa menemukan industri, juga produk, yang punya keunggulan komparatif di perekonomian dunia. ”Ini tantangan yang tidak mudah karena perekonomian dunia terus-menerus berubah dan ekonomi nasional pun harus mampu menyesuaikan diri,” lanjut Ellwood.

Melengkapi paparannya, Ellwood juga menyinggung perlunya keunggulan kompetitif yang mewujud dalam teknologi, keterampilan, dan pendidikan dalam upaya memerangi kemiskinan. Pendidikan, misalnya, merupakan hal vital untuk pembentukan keterampilan dan penyesuaian fleksibel.

Institusi dan pemerintahan

Dalam acara yang terselenggara dengan dukungan Rajawai Foundation ini, Prof Ellwood juga menegaskan sentralnya peranan institusi dan pemerintahan. Untuk institusi, satu hal yang pertama disorot adalah adanya aturan hukum (rule of law) yang bisa dipercaya. Sementara untuk pemerintahan, yang dituntut adalah yang berciri kuat, efisien, dan transparan.

Ciri-ciri yang bisa disimak dari pemerintahan seperti itu antara lain punya daya untuk menstimulasi bisnis dan kompetisi, giat membangun infrastruktur, dan mampu meminimalkan korupsi melalui aksi yang transparan, efisien, dan kredibel. Pemerintahan seperti itu juga stabil, teramalkan (predictable), dan tersambung dengan rakyat.

Dirancang baik

Bagian akhir Presidential Lecture digunakan Ellwood untuk membahas program penanganan kemiskinan. Kuncinya, menurut Ellwood, adalah program tersebut dirancang dengan saksama (thoughtfully constructed). Hal itu, menurut Ellwood, diwujudkan dengan adanya lebih banyak program jangka panjang dibandingkan dengan program berjangka pendek.

”Semata memberikan dukungan tunai atau menyediakan makanan gratis atau bersubsidi, sedikit saja bisa membantu menghapuskan sebab-sebab riil kemiskinan,” kata Ellwood.

Situasi yang menurut Ellwood harus ditangani dengan penyediaan pekerjaan ini perlu ditangani segera tanpa ditunda- tunda karena bertindak sekarang daripada nanti bisa mengurangi secara signifikan ongkos dan impak masalah.

Di tengah persoalan kemiskinan yang ada, Ellwood mengingatkan pula tentang sejumlah fenomena yang dihadapi dunia sekarang ini, mulai dari perubahan iklim, perubahan demografik, bencana alam, bencana buatan manusia, pandemi, hingga (kelangkaan) air.

Dalam kompleksitas persoalan itu, akhirnya Ellwood menunjuk satu faktor penting, yakni upaya penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan yang sangat ditentukan oleh kepemimpinan, yang dianggapnya merupakan elemen yang paling penting. Adapun tipe kepemimpinan yang dibutuhkan di sini adalah yang berciri ”bijaksana, efektif, berdaya, dan penuh inspirasi”.

Ceramah Prof Ellwood mendapat tanggapan dan pertanyaan dari hadirin, seperti Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim, dan Ke- tua Komite Inovasi Nasional Zuhal.

Presiden sendiri ketika memberikan kesimpulan mengatakan, bagi negara berkembang seperti Indonesia, kalau ada strategi besar dalam pembangunannya, tidak bisa lain itu harus pembangunan berkelanjutan. Sementara untuk memerangi kemiskinan, orientasi yang dipilih adalah ”bekerja dan mendapat gaji” (work and pay) untuk menopang kebutuhan hidupnya, tidak semata-mata mengandalkan bantuan tunai dan subsidi pangan.

Sumber;http://cetak.kompas.com/read/2010/09/16/04135767/4.syarat.hapus.kemiskinan

Lebaran, Tidak Untuk Semua Orang

Di pojok perempatan jalan Diponegoro kota Bojonegoro, seorang ibu berumur lebih dari 55 tahun tengah berjualan ketan serabi. disela-sela melayani pembeli, dan sesekali menyeka muka karena pedih asap kayu bakar, keluarlah dari mulut si ibu ini serentetan kalimat yang menyentak:

“hidup semakin susah. hasil penjualan kemarin, tidak cukup untuk kulakan hari ini. harga2 terus membumbung, tak terkendali. apa daya saya? cuma jualan ini yang saya bisa. tapi kalau tidak menghasilkan apa2,  bagaimana saya bisa bertahan?”

Jerit tangis si kecil, hanya beberapa hari menjelang lebaran Idul Fitri. operasi pasar yang dilakukan pemerintah, ternyata tidak menjangkau penjual ketan serabi ini. Duh, ternyata tidak semua orang bisa rayakan lebaran kali ini.

Komunike Pemberdayaan UMKM ABDSI

Dipenghujung acara Rapimnas dan Rakornas ABDSI akhir julli 2010 di Jakarta, telah dikeluarkan komunike pemberdayaan UMKM ABDSI.

Rapimnas/Rakornas ABDSI 2010

Rapimnas/Rakornas ABDSI 2010

Peserta Rapimnas dan Rakornas ABDSI berkomitmen mendukung pemberdayaan UMKM nasional, dengan:

A. Mendorong terciptanya bisnis yang berkeadilan bagi UMKM

B. Mendorong peningkatan realisasi KUR (Kredit Usaha Rakyat).

  1. ABDSI akan menyiapkan 200 tenaga pendamping untuk melakukan upaya: a) Menyiapkan UMKM agar memiliki kesiapan dalam memanfaatkan KUR; b) Mendidik UMKM agar memiliki kelayakan usaha dan mampu mengelola dana KUR; c) Mendampingi UMKM agar memiliki kemampuan dalam mengelola, sehingga usahanya maju dan berkembang
  2. Meningkatkan sosialisasi KUR dengan cara yang lebih tepat. Salah satunya adalah meng-clear-kan istilah ”KREDIT TANPA AGUNAN” yang menimbulkan pertentangan antara perbankan dan UMKM.

C. Mendukung upaya penumbuhan wirausaha baru, dengan:

  • Menyiapkan tenaga mentoring dan pendamping
  • Membangun database model-model bisnis aplikatif
  • Mendorong terciptanya chaneling bisnis yang lebih baik

D. Mengusulkan kepada pemerintah agar segera menyusun peraturan operasionalisasi Undang Undang Nomor 20/2008, agar peran BDS/Lembaga Layanan Pengembangan Usaha dalam memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah bisa terlaksana dengan baik, berkualitas,  berkelanjutan, dan terkoordinasi.