Category Archives: Pendampingan

11 Kategori Bagi Para Pejuang UMKM

Saat acara peresmian PSP-KUMKM UNS Surakarta juni 2011 lalu, Pak Rektor UNS dihadapan pak Menteri Koperasi & UKM dengan gamblang menyebutkan keinginannya yang akan menjadikan kampus UNS sebagai KAMPUS UKM. Bila hal ini bisa terwujud, maka UNS akan menjadi kampus pertama dan satu2nya di Indonesia yang concern dalam mendukung pemberdayaan UKM.

Tampaknya pak Rektor tidak main-main. hanya dalam hitungan bulan,  UNS langsung gelar event nasional dg tajuk 1st UNS MSME Summit and Award 2012.  kegiatan yang akan berlangsung tanggal 17-19 feb 2012 di kampus Kentingan Solo, dimeriahkan dengan berbagai agenda kegiatan yang menarik. Ada 5 sesi dialog yang dihelat,  dengan menampilkan narasumber dari berbagai bidang, baik  pemerintah, swasta, maupun para UKM dan pendamping/BDS itu sendiri.

Terkait dengan Award, UNS berkeinginan memberi apresiasi kepada berbagai pihak yang selama ini telah dengan tekun bekerja bagi kemajuan UKM. Ada 11 kategori yang dibuat, dengan mengacu kepada berbagai aspek kinerja.  ke-11 kategori tersebut adalah:

  1. Pemerintah Propinsi pengembangan UMKM terbaik
  2. Pemerintah Kabupaten/Kota pengembangan UMKM terbaik
  3. Pelaksana Klinik Bisnis Tingkat Provinsi terbaik
  4. Pelaksana Klinik Bisnis Tingkat Kabupaten/Kota terbaik
  5. Pengelola BDS terbaik
  6. Perguruan tinggi pengembangan UMKM terbaik
  7. LSM pengembang UMKM terbaik
  8. BUMN pelaksana PKBL/CSR terbaik
  9.  CSR Swasta terbaik
  10. Swasta Jasa Keuangan peduli pengembangan UMKM terbaik
  11. Perorangan peduli pengembangan UMKM

Kita termasuk bangsa yang tidak terampil mengucap terimakasih. tidak terbiasa beri apresiasi atas keberhasilan kawan/rekan lain. UNS telah mengawalinya melalui acara Summit and Award ini. Mari kita dukung agar kebiasaan baik ini berlangsung dengan sukses. Dan bisa berlanjut di tahun2 mendatang.

 

Iklan

Award Bagi BDS Berprestasi

Jika tak ada aral melintang, Insya Allah beberapa kawan kita akan menerima penghargaan di acara 1st UNS MSME Summit and Award 2012 tgl 18 feb nanti di Solo.

Apa yang membuat UNS mau beri penghargaan kepada rekan2 BDS yang notabene masih banyak diragukan kinerjanya oleh berbagai pihak?
Tak bisa dipungkiri, masih ada kelemahan dan kekurangan terhadap kinerja kawan2 BDS dalam mendampingi UKM. Namun, juga tak bisa dipungkiri, sebagian kawan yang lain telah mampu membuat prestasi yang patut diberi apresiasi yang setimpal.

Bila setiap hari yang kita terima adalah cacian, hujatan. maka yang ada di otak kita adalah masalah, kesulitan. Bila yang kita dapati adalah sebuah empati, kebersamaan, maka yang muncul di otak kita adalah harapan, kesempatan.

Itulah yang ada di pikiran pak Rektor UNS, yang juga seorang pendamping UKM kawakan. Beliau paham betul betapa berharganya sebuah perhatian bagi para BDS/pendamping yang telah bekerja dengan sungguh2 di lapangan memajukan UKM. Sehingga mulai tahun ini UNS akan beri Award bagi kawan2 BDS yang berprestasi.

Mari kita sambut dengan suka cita inisiatif dari UNS ini, yang mendapat dukungan penuh dari Kementerian Koperasi & UKM. Pak Menteri Insya Allah akan hadir langsung membuka acara tersebut. Kawan2 BDS seluruh Indonesia melalui DPN ABDSI telah diundang oleh panitia untuk menghadiri rangkaian acara tersebut. Tentu ini sebuah kehormatan bagi kita semua.

Bagi yang bisa hadir, silahkan registrasi dulu melalui email panitia: psp_kumkm@yahoo.com. bagi yang tidak bisa hadir, mohon didoakan agar panitia mampu menyelenggarakan acara tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga berlangsung lancar dan sukses.

Terakhir. Event ini berkait langsung dengan publikasi BDS/pendampingan. kita, sebagai orang2 yang mengaku bekerja sebagai pendamping/BDS, apa yang bisa kita bantu untuk acara di UNS ini?
apakah kita akan datang dengan tangan kosong belaka?
ataukah kita mau bantu pasang meja, dirikan tenda, fotocopy-kan materi, dsb dsb?
juga, ide2/pikiran kreatif apa yang bisa kita sumbangkan agar beban panitia menjadi lebih ringan?

kita punya asosiasi. barangkali asosiasi kita bisa lakukan sesuatu yang bermanfaat.
masih ada beberapa hari untuk berpikir dan berbuat.

Intermediator Teknologi Ristek

Salah satu bidang yg dibutuhkan UKM untuk. Mengembangkan usahanya adalah adanya
dukungan teknologi. Dan ternyata selama ini mereka tidak memiliki cukup akses ke
sumber2 teknologi. Untuk itu Ristek mencoba mengisi kekosongan tersebut dg memfasilitasi adanya
intermediator teknologi.

Saat ini telah ada 30 intermediator inovasi dan telah mengikuti berbagai
pelatihan baik di Indonesia maupun di Jerman selama beberapa bulan.  Dan selama 2 tahun kedepan  mereka dikontrak oleh Ristek untuk bekerja membantu UKM di beberapa propinsi. Oleh Ristek para
sarjana baru tersebut ditempatkan di Balitbangda.

Minggu lalu di Solo saya telah bertemu dengan intermediator mas eko dan mbak
galuh yg ditempatkan di balitbangda jateng. Hari ini saya beruntung bertemu dg
mbak riris, mas aria dan mas rifan Di kantor Kadin Surabaya. Mereka ditempatkan
di balitbangda Jawa Timur.

Walaupun baru memulai terjun di penguatan UKM, namun mereka tampak cukup
memiliki kepercayaan diri. Dukungan ristek dan Business Innovation Center
membuat mereka punya bekal lumayan untuk terjun ke lapangan.

Di Jawa Tengah, balitbangda akan undang BDS se jateng tgl 26 jan ini untuk
bertemu para intermediator tersebut. Artinya, akan dibangun sinergi antara
balitbangda-intermediator-BDS.

Dan, penting untuk diketahui, pada dasarnya para intermediator ini adalah BDS
juga seperti kawan2 yg lain. Mereka mengambil spesialisasi di bidang inovasi-
teknologi.

Berita lengkap tentang kegiatan mereka bisa dibaca di: http://www.ristek.go.id/file/upload/Pengumuman/2011/pelatihan_intermediator_teknologi/pelatihan_intermediator_teknologi.html. juga baca pula di: http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/cid/1/id/9439

 

Selamat datang anak2 muda.
Anda cukup punya nyali untuk bertarung di rimba UKM.
Semoga waktu 2 tahun yg anda miliki, cukup menjadikan anda sebagai pendekar
tangguh sebagai konsultan/pendamping bidang teknologi.

Klinik UKM Jatim, Dari 4 Menjadi 10+2

LAYANAN KLINIK UKM JAWA TIMUR

Layanan Klinik UKM

Tidak terasa, tanggal 13 maret 2012 nanti Klinik UKM Jawa Timur akan berumur 4 tahun. sebuah usia yang masih muda bagi sebuah lembaga baru tentunya. Namun demikian, kiprah Klinik UKM Jatim ini sudah melampaui batas wilayah propinsi. Indikatornya jelas, diantaranya setiap bulan selalu menerima tamu dari berbagai pelosok negeri untuk studi banding, melihat secara langsung,   dan belajar bagaimana Klinik UKM bekerja dan melayani masyarakat.

Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur sebagai pengelola Klinik UKM tersebut juga kecipratan banyak berkah. sudah tidak terhitung lagi banyaknya undangan kepada pejabat dinas untuk ceramah di berbagai daerah menceritakan kisah sukses Klinik UKM. Dan, berkat kesuksesan dalam mengelola Klinik UKM ini pula (dan tentunya juga didukung oleh sukses yang lain, termasuk dukungan politik pak Gubernur), maka Pak Braman Setyo selaku kepala Dinas memperoleh promosi luarbiasa dengan ditarik ke Kementerian Koperasi & UKM sebagai salah satu Deputi Menteri. Ini peristiwa langka di jaman reformasi.

Kisah gerak maju Klinik UKM Jawa Timur tidak terlepas dari dukungan penuh Gubernur Jawa Timur Pak De Karwo terhadap Dinas Koperasi & UKM yang terhitung sangat luarbiasa. terjadi peningkatan alokasi anggaran yang signifikan guna mendorong munculnya berbagai aktivitas pelayanan kepada UMKM melalui Klinik UKM. Artinya, dukungan kebijakan yang total dari pimpinan daerah menjadi syarat mutlak bagi adanya program pemberdayaan yang berpihak kepada rakyat.

JUMLAH PELAYANAN MENINGKAT

Pada awal berdiri, Klinik UKM Jatim menyediakan 4 jenis layanan, yakni: konsultasi bisnis, informasi bisnis, advokasi, dan short course. dari keempat layanan tersebut, yang berjalan dengan baik dan berkembang dengan cepat adalah layanan Short Course. Dengan dukungan dana dari APBD, Klinik UKM mampu menyelenggarakan 24 short course dalam satu tahun.

Sampai dengan akhir tahun 2011, layanan klinik UKM meningkat tajam menjadi 10. yakni: konsultasi bisnis, informasi bisnis, advokasi dan pendampingan, short course, akses pembiayaan, akses pemasaran, pusat pustaka entrepreneur, mobile clinic, layanan IT-Entrepreneur, TV-UKM Online. dari berbagai layanan tersebut, sebagian diantaranya dilaksanakan atas kerjasama dengan pihak lain. Misalnya IT-Entrepreneur, hasil kerjasama dengan ITS Surabaya. Sedangkan Mobile clinic adalah hasil kerjasama dengan PT TELKOM.

Di tahun 2012 ini, Dinaskop & UKM Jatim berencana menambah 2 layanan baru, yakni layanan HKI dan layanan pajak. Bila tambahan layanan baru ini bisa terwujud, maka dalam usianya yang ke-4, klinik UKM Jatim telah mampu meningkatkan jumlah layanannya menjadi 400%.

 

SAATNYA MENENGOK KE BELAKANG

Tentu, kita wajib mensyukuri atas capaian Klinik UKM tersebut. Namun demikian, kiranya perlu pula kita “menengok ke belakang” sejenak untuk melakukan evaluasi. Hal ini diperlukan agar ke depan Klinik UKM Jatim semakin baik dan semakin berkualitas dalam melayani UKM.

Mungkin sudah ada kegiatan evaluasi di internal Dinas Koperasi & UKM Jatim terhadap jalannya Klinik UKM selama 4 tahun terakhir ini. Namun karena tidak tersedia dokumen yang dipublikasikan tentang hal tersebut, maka yang mungkin kita lakukan adalah memberi masukan dan saran tentang apa saja yang perlu dievaluasi dan apa usul saran untuk perbaikannya.

  • JUMLAH LAYANAN. Dari 4 menjadi 12, tentu sebuah capaian yang bagus. Namun demikian, apakah kebijakan menambah jumlah layanan secara ini sudah diimbangi dengan penyiapan daya dukungnya? contoh sukses mempertahankan layanan di Klinik UKM bisa di lihat untuk jenis layanan short course. secara konstan setiap tahun mampu selenggarakan 24 latihan, dengan jenis pelatihan yang beragam. contoh kegagalan bisa dilihat dalam pengelolaan mobile clinic. Artinya, sebaiknya untuk jenis layanan yang diminati oleh masyarakat, bisa lebih ditingkatkan kualitas dan volumenya. sedangkan untuk layanan yang tidak berjalan dengan baik, bisa saja di hentikan. Dan ini bukan hal tabu. Lebih baik di stop, daripada membebani pengelola klinik.
  • MANAJEMEN PENGELOLA KLINIK. Selama 4 tahun, relatif tidak tampak perubahan drastis di dalam manajemen yang mengelola Klinik UKM Jatim. pertanyaannya, manajemen yang sekarang telah bekerja hampir 4 tahun ini sudah berhasil, biasa saja, ataukah gagal dalam menjalankan tugasnya? perlu dievaluasi dengan menggunakan ukuran2 kinerja yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Momentum Penggantian Kepala Subdin UKM di Dinaskop & UKM Jatim di awal februari ini bisa menjadi titik masuk yang tepat. Semoga Ibu Kasubdin yang baru mampu dengan jernih melihat dan memperbaiki berbagai kelemahan dalam pengelolaan Klinik UKM Jatim
  • PERAN KORWIL ABDSI JATIM. Kiranya perlu ditata kembali dimana letak dan peran Korwil dalam pengelolaan Klinik UKM. Jangan terus menerus dibiarkan dalam situasi abu-abu seperti saat ini. Perlu dilihat ulang apakah SK Pengelola Klinik oleh ABDSI di tahun 2008 lalu masih efektif berjalan. Dibutuhkan nyali untuk lakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
  • PERAN STAKEHOLDERS. saya belum melihat adanya forum ini di Klinik UKM Jatim. UKM diperankan sebagai obyek murni dalam implementasi program klinik. Berbagai asosiasi UKM belum diperankan secara optimal sebagai partner sejajar. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinaskop & UKM Jatim. Perlu ada perubahan paradigma mendasar dalam pola penanganan UKM, khususnya terkait dengan Klinik UKM Jatim
  • KEBERLANJUTAN. Jelas, Klinik UKM berada dalam ranah Goverment Services. Artinya, semua layanan KLINIK terhadap UKM adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap UKM. dan semuanya disediakan secara gratis. Namun demikian, apakah hal ini bisa berlangsung secara terus menerus? bagaimana kalau gubernur baru nantinya berubah pikiran dan tidak anggap lagi UKM sebagai program yang menarik?. hal ini perlu dipikirkan. dan Jawa Timur beruntung telah memiliki Perda nomor 6 tahun 2011 tentang pemberdayaan UMKM. Ini bisa jadi alat pengendali agar program2 pemberdayaan UKM di Jawa Timur, khususnya melalui klinik UKM, bisa terus berlanjut dan semakin menguat.
  • SINERGI VERTIKAL HORISONTAL. Upaya Dinaskop & UKM Jatim mendorong tumbuhnya Klinik UKM di kabupaten-kota patut diacungi jempol. namun namun upaya tersebut tidak mudah. walau sudah dipancing dengan berbagai insentif, tidak semua daerah meresponnya dengan baik. Salah satu daerah yang bisa diacungi adalah Kabupaten Banyuwangi. Pak Bupati merespon dengan sungguh2 ajakan dari Dinaskop & UKM tersebut. Salah satunya adalah dengan menyediakan mobil klinik melalui dana APBD setempat. Upaya mendorong pemerintah kabupaten-kota lainnya di Jawa Timur untuk menyediakan klinik UKM harus terus menerus dilakukan. tidak boleh bosan. selain itu, diperlukan sinerti horisontal antara klinik UKM dengan berbagai lembaga sejenis, khususnya BDS-P. hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih bidang garap (jeruk makan jeruk). Jumlah BDS-P yang cukup banyak di Jawa Timur perlu diberdayakan. Klinik pasti memiliki banyak keterbatasan. dan itu bisa diatasi dengan bersinergi.

 

Tak ada yang mudah. Namun dimana ada kemauan, di situ ada jalan. dan Klinik UKM telah membuktikannya.

 

Pelepasan Calon Pengusaha Sapi – Komunitas Bangun Mandiri

Wisuda KBM Sapi

Komunitas Bangun Mandiri (KBM) sebuah program yang membekali para pemuda yatim ketrampilan bisnis yang digagas oleh Mandiri Enterpreneur Center Yayasan Yatim Mandiri dengan dukungan konsultasi dari PEACBromo secara resmi telah mencetak 13 calon wirausaha peternakan sapi.

Pelepasan calon wirausaha ditandai dengan acara wisuda setelah mereka selama 10 bulan mengikuti program ini. Bertempat dibalai desa Branbowan kecamatan Ngasem Bojonegoro (22/12/2011)  sebanyak seratus undangan hadir baik dari instansi pemerintah, dinsos, NGO hingga undangan dari MCL perusahaan koorporasi ekplorasi minyak blok cepu. Para undangan menyimak acara yang dirangkai dengan presentasi bisnis dari peserta terbaik yakni Suminto dan Hamdan Habibi.

Dalam presentasinya, Suminto, peserta terbaik mengatakan, dirinya bersama anggota kelompoknya telah mendapatkan ketrampilan bisnis penggemukan sapi serta akses pemasaran baik pasar hewan local, maupun pasar Jakarta, sehingga dirinya siap untuk mengelola sapi dari invetor, ujarnya.

Hal senada dikatakan Hamdan Habibi, peserta terbaik kedua, yang telah menyiapkan kandang dengan kapasitas 20 ekor di Malo Bojonegoro, yang akan dikelola bersama rekan-rekan alumni KBM dengan system bagi hasil kepada calon investor.

Program KBM ini sendiri telah membekali pesertra ketrampilan bisnis penggemukan sapi yang meliputi pemilihan bakalan, manajemen kandang, pembuatan pakan,kesehatan hewan hingga pembuatan kompos. Peserta sendiri telah praktek secara langsung penggemukan sapi dan pemeliharaan sapi dari investor dengan total 16 ekor sapi yang keuntungannya mencapai lebih dari sepuluh juta.

Spirit Baru Satgasda KKMB Jatim

Bulan puasa tahun 2011 memberikan warna baru bagi perjalanan BDS-P/KKMB Jawa Timur. Hal tersebut tercermin dari munculnya beberapa dinamika dan langkah baru dalam mendukung peran BDS-P/KKMB Jawa Timur. Dinamika tersebut antara lain terlihat dari perubahan struktur penanggungjawab SATGASDA KKMB Jawa Timur yang sebelumnya di nakhkodai oleh Bpk. Sony Wibisono yang telah memasuki masa pensiun di gantikan oleh pejabat baru Bpk. Sarwanto.

Selain diberi wewenang sebagai ketua harian Satgasda KKMB Jawa Timur, Bpk. Sarwanto juga menjabat sebagai Deputi Pemimpin Bank Indonesia Bidang Perbankan dan Ekonomi Moneter. Posisi tersebut menjadi strategis karena wilayah tanggungjawab ketua satgasda secara definitif juga langsung berhubungan dengan pihak perbankan.

Sebagai pejabat baru, Pak Sarwanto tampak sekali sangat paham terhadap BDS-KKMB. Pengalaman dia yang panjang di berbagai daerah (salah satunya sebagai PBI Kendari) memberi bekal yang cukup untuk bisa menggerakkan roda Satgasda KKMB di Jatim. Sifat beliau yang terbuka, berselera humor cukup tinggi, dan mau mendengarkan, semoga bisa menjadi pintu efektif bagi partisipasi semua pihak dalam memajukan peran bDS-KKMB untuk pemberdayaan KUMKM di Jawa Timur.

Dinamika lain yang lahir adalah perpindahan kantor satgasda KKMB Jawa Timur dari Lt. 5 Gedung Bank Indonesia ke Gedung ex Musium Mpu Tantular yang terletak di tengah kota. Perpindahan tersebut menjadi strategis karena lokasi yang cukup mudah di jangkau dan juga dapat membawa spirit baru bahwa tanggung jawab KKMB tidak hanya di pundak Bank Indonesia namun juga berada di seluruh pihak yang berhubungan dan terkait dengan pengembangan ekonomi kemasyarakatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, diharapkan segala aktivitas KKMB Jawa Timur dapat terlaksana secara efektif dan memberikan dampak lebih besar terhadap perkembangan perekonomian masyarakat khususnya di Jawa Timur.

Seiring dengan pergantian pejabat teras di Satgasda KKMB Jawa Timur serta perpindahan kantor baru, disampaikan juga beberapa program awal yang diharapkan dapat menjadi spirit baru bari perjalanan KKMB Jawa Timur. Penjelasan tim satgasda tentang beberapa program yang akan dijalankan juga cukup menarik. mereka mulai “terbuka” untuk share berbagai aktivitas yg akan dilaksanakan oleh Satgasda.ini tentu juga merupakan “babak baru” cara mengelola satgasda di Jatim. Beberapa program yang diinformasikan antara lain :

–       – pelatihan BDS-KKMB untuk penanganan sertifikasi tanah.

–       – pilot proyek penyediaan jasa pembukuan bagi UMKM oleh BDS-KKMB

Dengan munculnya babak baru pengelolaan satgasda KKMB Jawa Timur, tentunya tetap ada catatan kritis yang perlu menjadi perhatian Pengurus satgasda KKMB, diantaranya adalah kompetensi BDS-P/KKMB dan pola hubungan bank dengan KKMB yang sampai hari ini masih seperti tom dan jerry. Saling membutuhkan namun belum bisa berkorelasi dan berhubungan dengan baik. Dua catatan tersebut hendaknya menjadi PR utama yang harus terselesaikan oleh ketua harian  Satgasda KKMB Jawa Timur di era baru kepemimpinannya.

Selamat datang pak Sarwanto.

Selamat bergabung di komunitas BDS-KKMB Jatim.

Semoga kehadiran bapak bisa memberi “warna baru” bagi kami semua.

 

GENAP-UMKM DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 20/2008

Membaca tulisan Pak Tika Noorjaya tentang GENAP-UMKM di Majalah KARSA Edisi Hari Koperasi 2011, saya tergelitik untuk mencoba memahaminya dalam perspektif Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagai perangkat hukum, UU nomor 20 thn 2008 adalah rujukan mutakhir bagi semua aktivitas pemberdayaan UMKM di tanah air saat ini.  Hal tersebut juga terkait dengan ekspektasi bahwa GENAP-UMKM diharapkan menjadi gerakan nyata. Tidak hanya bergulat di wacana.

RESTUKU

Agenda Restrukturisasi Tatanan Usaha agar Kondusif dan Unggul, dapat dilihat di: Pasal 7 tentang Penumbuhan Iklim Usaha. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana;  c. informasi usaha; d.
kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.

Pasal 16 tentang Pengembangan Usaha menugaskan pemerintah Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan

d. desain dan teknologi. Pasal ini juga mendorong Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha.

Di pasal 17-20 dijelaskan lebih rinci tentang pengembangan usaha di
bidang-bidang tersebut. Contohnya pasal 18 tentang pemasaran, dijelaskan
sebagai berikut: Pengembangan dalam bidang pemasaran, dilakukan dengan cara: a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; b. menyebarluaskan informasi pasar; c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil; e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Terkait dengan dukungan kelembagaan bagi UMKM, pasal 15 menjelaskan bahwa aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha,
konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai
lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam penjelasan pasal 15 disebutkan bahwa:

  • Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya
    kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya.
  • Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.
  • Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha” (bussines development services-providers) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  • Yang dimaksud dengan ”konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

PARDU

Pembiayaan Andalan untuk Revitalisasi Dunia Usaha dengan jelas dijabarkan di dalam UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 22 menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

  1. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan
    lembaga keuangan bukan bank;
  2. pengembangan lembaga modal ventura;
  3. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
  4. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil
    melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan  syariah; dan
  5. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan,  Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

  1. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan
    lembaga keuangan bukan bank;
  2. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan
    lembaga penjamin kredit; dan
  3. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi
    persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses
Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:

  1. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  2. meningkatkan  pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit
    atau pinjaman; dan
  3. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta
    manajerial usaha.

SUPER

Sinergi untuk Penguatan UMKM tercantum dalam bab IX  pasal 38.

  • Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian
    pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  • Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro,
    Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara  nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan  program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap  pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk
    penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah.

TANTANGAN HARI INI

Sejak diundangkan tahun 2008, belum ada satu pun  peraturan pemerintah yang dibuat untuk menindaklanjuti Undanng-Undang nomor 20  tahun 2008 tentang UMKM. Ini sungguh ironi, mengingat klaim pemerintah selama
ini bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Artinya, UU tersebut mandul, dan  tak pernah diaplikasikan karena tidak ada PP-nya. Akhirnya, rangkaian kalimat  indah di UU tersebut hanya sekedar retorika sementara, tanpa pernah dirasakan  manfaatnya oleh UMKM.

Salah satu yang membutuhkan peraturan yang mendesak  adalah pengelolaan dana rakyat oleh LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir)  Menegkop. Dibutuhkan adanya instrumen pengawasan yang kuat dan tegas guna  memastikan LPDB tetap fokus membantu KUMKM yang usahanya layak, namun belum  bankable. Jangan sampai LPDB membiayai koperasi yang besar dan mapan. Juga tentu  tidak pada tempatnya bila LPDB menyalurkan dananya melalui instrumen perbankan.  Pengawasan yang kuat dan tegas tersebut juga dibutuhkan agar LPDB tidak menjadi  instrumen kepentingan politis kelompok tertentu untuk kepentingan jangka pendek  dan pragmatis.

Yang tidak kalah penting, perlu segera adanya PP  yang mengatur memposisikan UMKM sebagai subyek pembangunan. Sudah sekian lama
UMKM hanya sekedar obyek, tanpa daya. Tidak ada usaha serius untuk
memfasilitasi terbentuknya forum atau asosiasi yang mewadahi kepentingan UMKM.  Kalau toh pernah ada Fornas UKM maupun Forda UKM (yang sekarang juga mati  suri), itu atas jerih payah lembaga donor.

Agar semua pihak segera ”bangun” dari tidur  panjang, dibutuhkan ”kelompok penekan”. Dibutuhkan ”Watch Dog” yang kompeten  dan konsisten dalam pemberdayaan UMKM. Pertanyaannya, mampukah GENAP-UMKM
menjalankan peran tersebut?.

Memaknai Pendampingan

Sepenggal pemikiran menarik dari  Cak Aslichan, sahabat saya, tentang pendampingan.

1) Pendampingan mengandung pengertian kesetaraan, kesejajaran, antara pendamping dan yang didampingi. Hal ini mengandung implikasi adanya proses tawar menawar dan negosiasi dalam penentuan harga, take and give dalam pendapat, informasi dan pengalaman…

2) Pendekatan yang dilakukan untuk melakukan pendampingan antara lain bisa dg: A) Problem Solving, menemukenali masalah dan mencari alternatif solusinya, B) Appreciative Inquiry, merumuskan positioning kondisi saat ini, mencari tahu/menetapkan visi yang diharapkan, serta merumuskan tahapan proses menuju visi tsb.

3) Aspek mendasar pendampingan dari sekedar sharing knowledge dan skills adalah ‘membangun kesadaran’ dan attitude untuk berubah menjadi lebih baik.

4) Karena itu pendampingan juga mengajak kpd kebaikan, kemaslahatan dan dpt mjd rahmat, sehingga pendamping dpt dikategorikan jg sbg ‘dai’ dan pekerjaannya menjadi ibadah dan jihadnya, bila diniatkannya untuk itu..

Rektor UNS: UMKM Jadi Program Unggulan

Dalam peresmian Pusat Studi dan Pendampingan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PSP-KUMKM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNS Surakarta, Selasai (28/6), Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof Dr Ravik Karsidi MSi mengatakan, pihaknya akan mendampingi dan menjadikan PSP-KUMKM tumbuh menjadi lebih baik lagi dan juga setuju dengan cara berfikir itu.

“UNS lebih berkomitmen untuk melaunching UMKM di bawah lembaga penelitian dan pengembangan pusat studi dan pendampingan UMKM,” ujarnya.

Ditambahkan, “Kami mendirikan pusat ini agar lebih baik lagi dan BDS (Bisnis Developmnet Services) sebagai pusat studi pendampingan kami.”

Menurutnya, 80% UMKM sebagai lembaga pemberdayaan / pendampingan UMKM ini begitu sangat penting dan kami mempunyai 33 ribu mahasiswa yang terdiri dari 10 fakultas termasuk pasca sarjana, dan 1.800 dosen.

“3 program unggulan di UNS yakni di UMKM, Budaya Jawa, dan Bioversitas,” tutupnya dalam sambutan.

Menteri Koperasi Resmikan PSP-KUMKM UNS

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dr Syarief Hasan MM MBA, Selasa (28/6), meresmikan Pusat Studi dan Pendampingan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PSP-KUMKM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNS Surakarta.

Tujuan pendirian PSP-KUMKM UNS di antaranya guna mewujudkan KUMKM yang maju, mandiri, profesional dan mampu bersinergi dengan pelaku kepentingan (usaha) yang lain. Juga dalam rangka perbaikan mutu manajemen dan produk, menciptakan iklim bisnis yang kondusif, mengembangkan kemitraan serta memperluas pasar.

Fokus kegiatan jenis usaha da usaha koperasi, usah mikro, usaha kecil, usaha menengah dan BDS (Bisnis Developmnet Services). Sedang manfat bagi KUMKM yakni untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan manjemen, perluasan promosi dan pemasaran produk, informasi pasar dan hasil penelitian (inovasi) perluasan jejaring kemitraan bisnis serta dukungan kebijakan.

Manfaat PSP-KUMKM bagi BDS itu dalam peningkatan mutu SDM, peningkatan mutu layanan BDS, peningkatan citra BDS, perluasan jejaring kemitraan kerja dan kebangaan profesi.