Kepung Wall Street, Merevolusi Ketimpangan Dunia

Revolusi Amerika jilid II tampaknya telah mulai di sulut. Wall Street yang berada di kawasan Manhattan, New York, mulai diguncang demonstrasi besar2an. Wall Street merupakan pusat perdagangan terbesar di dunia, tempat sebagian besar uang di dunia berputar.

Protes warga amerika tersebut disebabkan makin tamak dan congkaknya orang kaya yang jumlahnya kurang dari 1% penduduk dunia. mereka telah menghisap darah kehidupan sebagian besar warga dunia yang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Gerakan OccupyWallStreet telah mengorganisir gerakan mengepung Wall Street yang telah berlangsung lebih dari satu bulan. dan hingga kini gerakan tersebut telah menular ke hampir 1.000 kota di seluruh dunia.

Tampaknya kesabaran masyarakat sudah mulai habis atas ketimpangan dunia. dan warga Amerika memulai membenahinya melalui revolusi di Wall Street.

Iklan

2012, UMKM bakal kena pajak hingga 2%

Pajak baru bagi pelaku usaha kecil mikro, kecil dan menengah (UMKM) ditargetkan berlaku awal 2012 menyusul kesepakatan Ditjen Pajak dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Peraturan baru itu mengisyaratkan pelaku usaha dengan omzet hingga Rp300 juta per tahun akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari penjualan. Sementara pelaku usaha dengan omzet antara Rp300 juta hingga Rp4,8 miliar akan dikenakan sebesar 2%.

Penerapan ketentuan ini  masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) mengenai pajak UMKM. Karena pajak penghasilan UMKM merupakan pajak tahunan, maka diharapkan bisa  mulai berlaku 1 Januari 2012.

Pemerintah membidik pelaku usaha UMKM untuk membayar pajak lantaran pelaku usaha tersebut menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Meskipun persentase pajaknya kecil, namun jika diakumulasikan akan cukup besar, karena UMKM menyumbang lebih dari 50% terhadap perekonomian nasional.

Namun demikian, ada banyak pe-er yang perlu diselesaikan pemerintah bila ingin ketentuan pajak bagi UMKM ini bisa sukes.

  • sosialisasi harus dilakukan dengan masif, cepat, dan mampu menjangkau semua UMKM yang tersebar di seantero negeri
  • kemudahan dalam pembuatan laporan pajak. prosedurnya juga harus sederhana, tidak berbelit.
  • ada reward bagi UMKM yang mau bayar pajak. hal ini untuk mendorong agar orang jadi tahu, bahwa bayar pajak UMKM dan yang tidak bayar, ada bedanya.
  • melibatkan stakeholder UMKM, agar faktor pajak tidak menjadi penghambat bisnis UMKM.

5 Trik Simpel Mengoptimalkan Bisnis Anda

Kristen Fischer, penulis buku ‘Creatively Self-Employed’, menjabarkan lima cara untuk mengoptimalkan bisnis sesuai dengan business plan yang telah dibuat.

1. Finansial
Setelah mengumpulkan data-data mengenai modal yang dimiliki dan budget yang akan dikeluarkan, Anda harus memperkirakan berapa untung dan rugi yang akan terjadi. Informasi modal, pengeluaran hingga proyek yang akan dilaksanakan memiliki estimasi secara kasar. Akan lebih baik lagi jika Anda memiliki sistem akuntansi yang baik untuk operasi harian dari usaha yang berjalan.

2. Web
Hampir semua bisnis saat ini sudah menggunakan web untuk kelancaran aktivitas. Bahaslah tujuan membuat situs perusahaan dengan para rekan kerja atau ahlinya. Apa yang ingin Anda sampaikan, uang yang harus dikeluarkan untuk membuatnya, hingga sistem pembayaran via online adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh diri sendiri. Dengan menetapkan tujuan yang detail, pemasaran pun akan terbantu.

3. Strategi Tim
Dalam sebuah bisnis, diperlukan kerja tim yang terkoordinasi dengan baik. Tiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing terhadap pekerjaannya. Masukkan pula target dalam kurun waktu tertentu di tiap departemen agar terlihat aspek mana saja yang sudah berjalan lancar, perlu dikembangkan ataupun perlu perbaikan. Dengan memberikan kesadaran tinggi kepada para staf akan peranan mereka, maka semakin jelas pula rencana untuk mengembangkan perusahaan.

4. Promosi Produk
Ketahuilah dengan baik kelebihan dari produk Anda. Dengan begitu promosi yang dilakukan akan tepat sasaran. Hal yang perlu diperhatikan adalah target pasar, keuntungan yang diberikan produk, hingga kompetisi pasar. Jabarkan dengan detail untuk menentukan cara promosi yang tak hanya benar, namun juga tepat sasaran.

5. Riset market
Lakukan perbandingan dengan produk kompetitor, mulai dari taraf lokal; area, kota, negara hingga internasional. Pelajari apa saja kelebihan yang diberikan sekaligus kekurangannya. Jika ada kompetitor langsung yang menguasai daerah yang sama, tonjolkan kelebihan produk/jasa dengan mempelajari lebih lanjut kecenderungan pembeli. Dengan melakukan hal ini, strategi yang telah dibuat menjadi efektif sesuai rencana awal.

Spirit Baru Satgasda KKMB Jatim

Bulan puasa tahun 2011 memberikan warna baru bagi perjalanan BDS-P/KKMB Jawa Timur. Hal tersebut tercermin dari munculnya beberapa dinamika dan langkah baru dalam mendukung peran BDS-P/KKMB Jawa Timur. Dinamika tersebut antara lain terlihat dari perubahan struktur penanggungjawab SATGASDA KKMB Jawa Timur yang sebelumnya di nakhkodai oleh Bpk. Sony Wibisono yang telah memasuki masa pensiun di gantikan oleh pejabat baru Bpk. Sarwanto.

Selain diberi wewenang sebagai ketua harian Satgasda KKMB Jawa Timur, Bpk. Sarwanto juga menjabat sebagai Deputi Pemimpin Bank Indonesia Bidang Perbankan dan Ekonomi Moneter. Posisi tersebut menjadi strategis karena wilayah tanggungjawab ketua satgasda secara definitif juga langsung berhubungan dengan pihak perbankan.

Sebagai pejabat baru, Pak Sarwanto tampak sekali sangat paham terhadap BDS-KKMB. Pengalaman dia yang panjang di berbagai daerah (salah satunya sebagai PBI Kendari) memberi bekal yang cukup untuk bisa menggerakkan roda Satgasda KKMB di Jatim. Sifat beliau yang terbuka, berselera humor cukup tinggi, dan mau mendengarkan, semoga bisa menjadi pintu efektif bagi partisipasi semua pihak dalam memajukan peran bDS-KKMB untuk pemberdayaan KUMKM di Jawa Timur.

Dinamika lain yang lahir adalah perpindahan kantor satgasda KKMB Jawa Timur dari Lt. 5 Gedung Bank Indonesia ke Gedung ex Musium Mpu Tantular yang terletak di tengah kota. Perpindahan tersebut menjadi strategis karena lokasi yang cukup mudah di jangkau dan juga dapat membawa spirit baru bahwa tanggung jawab KKMB tidak hanya di pundak Bank Indonesia namun juga berada di seluruh pihak yang berhubungan dan terkait dengan pengembangan ekonomi kemasyarakatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, diharapkan segala aktivitas KKMB Jawa Timur dapat terlaksana secara efektif dan memberikan dampak lebih besar terhadap perkembangan perekonomian masyarakat khususnya di Jawa Timur.

Seiring dengan pergantian pejabat teras di Satgasda KKMB Jawa Timur serta perpindahan kantor baru, disampaikan juga beberapa program awal yang diharapkan dapat menjadi spirit baru bari perjalanan KKMB Jawa Timur. Penjelasan tim satgasda tentang beberapa program yang akan dijalankan juga cukup menarik. mereka mulai “terbuka” untuk share berbagai aktivitas yg akan dilaksanakan oleh Satgasda.ini tentu juga merupakan “babak baru” cara mengelola satgasda di Jatim. Beberapa program yang diinformasikan antara lain :

–       – pelatihan BDS-KKMB untuk penanganan sertifikasi tanah.

–       – pilot proyek penyediaan jasa pembukuan bagi UMKM oleh BDS-KKMB

Dengan munculnya babak baru pengelolaan satgasda KKMB Jawa Timur, tentunya tetap ada catatan kritis yang perlu menjadi perhatian Pengurus satgasda KKMB, diantaranya adalah kompetensi BDS-P/KKMB dan pola hubungan bank dengan KKMB yang sampai hari ini masih seperti tom dan jerry. Saling membutuhkan namun belum bisa berkorelasi dan berhubungan dengan baik. Dua catatan tersebut hendaknya menjadi PR utama yang harus terselesaikan oleh ketua harian  Satgasda KKMB Jawa Timur di era baru kepemimpinannya.

Selamat datang pak Sarwanto.

Selamat bergabung di komunitas BDS-KKMB Jatim.

Semoga kehadiran bapak bisa memberi “warna baru” bagi kami semua.

 

GENAP-UMKM DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 20/2008

Membaca tulisan Pak Tika Noorjaya tentang GENAP-UMKM di Majalah KARSA Edisi Hari Koperasi 2011, saya tergelitik untuk mencoba memahaminya dalam perspektif Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sebagai perangkat hukum, UU nomor 20 thn 2008 adalah rujukan mutakhir bagi semua aktivitas pemberdayaan UMKM di tanah air saat ini.  Hal tersebut juga terkait dengan ekspektasi bahwa GENAP-UMKM diharapkan menjadi gerakan nyata. Tidak hanya bergulat di wacana.

RESTUKU

Agenda Restrukturisasi Tatanan Usaha agar Kondusif dan Unggul, dapat dilihat di: Pasal 7 tentang Penumbuhan Iklim Usaha. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana;  c. informasi usaha; d.
kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.

Pasal 16 tentang Pengembangan Usaha menugaskan pemerintah Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan

d. desain dan teknologi. Pasal ini juga mendorong Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha.

Di pasal 17-20 dijelaskan lebih rinci tentang pengembangan usaha di
bidang-bidang tersebut. Contohnya pasal 18 tentang pemasaran, dijelaskan
sebagai berikut: Pengembangan dalam bidang pemasaran, dilakukan dengan cara: a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; b. menyebarluaskan informasi pasar; c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil; e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Terkait dengan dukungan kelembagaan bagi UMKM, pasal 15 menjelaskan bahwa aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha,
konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai
lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam penjelasan pasal 15 disebutkan bahwa:

  • Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya
    kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya.
  • Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.
  • Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha” (bussines development services-providers) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  • Yang dimaksud dengan ”konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

PARDU

Pembiayaan Andalan untuk Revitalisasi Dunia Usaha dengan jelas dijabarkan di dalam UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 22 menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

  1. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan
    lembaga keuangan bukan bank;
  2. pengembangan lembaga modal ventura;
  3. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
  4. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil
    melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan  syariah; dan
  5. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan,  Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

  1. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan
    lembaga keuangan bukan bank;
  2. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan
    lembaga penjamin kredit; dan
  3. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi
    persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses
Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:

  1. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  2. meningkatkan  pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit
    atau pinjaman; dan
  3. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta
    manajerial usaha.

SUPER

Sinergi untuk Penguatan UMKM tercantum dalam bab IX  pasal 38.

  • Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian
    pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  • Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro,
    Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara  nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan  program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap  pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk
    penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah.

TANTANGAN HARI INI

Sejak diundangkan tahun 2008, belum ada satu pun  peraturan pemerintah yang dibuat untuk menindaklanjuti Undanng-Undang nomor 20  tahun 2008 tentang UMKM. Ini sungguh ironi, mengingat klaim pemerintah selama
ini bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Artinya, UU tersebut mandul, dan  tak pernah diaplikasikan karena tidak ada PP-nya. Akhirnya, rangkaian kalimat  indah di UU tersebut hanya sekedar retorika sementara, tanpa pernah dirasakan  manfaatnya oleh UMKM.

Salah satu yang membutuhkan peraturan yang mendesak  adalah pengelolaan dana rakyat oleh LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir)  Menegkop. Dibutuhkan adanya instrumen pengawasan yang kuat dan tegas guna  memastikan LPDB tetap fokus membantu KUMKM yang usahanya layak, namun belum  bankable. Jangan sampai LPDB membiayai koperasi yang besar dan mapan. Juga tentu  tidak pada tempatnya bila LPDB menyalurkan dananya melalui instrumen perbankan.  Pengawasan yang kuat dan tegas tersebut juga dibutuhkan agar LPDB tidak menjadi  instrumen kepentingan politis kelompok tertentu untuk kepentingan jangka pendek  dan pragmatis.

Yang tidak kalah penting, perlu segera adanya PP  yang mengatur memposisikan UMKM sebagai subyek pembangunan. Sudah sekian lama
UMKM hanya sekedar obyek, tanpa daya. Tidak ada usaha serius untuk
memfasilitasi terbentuknya forum atau asosiasi yang mewadahi kepentingan UMKM.  Kalau toh pernah ada Fornas UKM maupun Forda UKM (yang sekarang juga mati  suri), itu atas jerih payah lembaga donor.

Agar semua pihak segera ”bangun” dari tidur  panjang, dibutuhkan ”kelompok penekan”. Dibutuhkan ”Watch Dog” yang kompeten  dan konsisten dalam pemberdayaan UMKM. Pertanyaannya, mampukah GENAP-UMKM
menjalankan peran tersebut?.

Memaknai Pendampingan

Sepenggal pemikiran menarik dari  Cak Aslichan, sahabat saya, tentang pendampingan.

1) Pendampingan mengandung pengertian kesetaraan, kesejajaran, antara pendamping dan yang didampingi. Hal ini mengandung implikasi adanya proses tawar menawar dan negosiasi dalam penentuan harga, take and give dalam pendapat, informasi dan pengalaman…

2) Pendekatan yang dilakukan untuk melakukan pendampingan antara lain bisa dg: A) Problem Solving, menemukenali masalah dan mencari alternatif solusinya, B) Appreciative Inquiry, merumuskan positioning kondisi saat ini, mencari tahu/menetapkan visi yang diharapkan, serta merumuskan tahapan proses menuju visi tsb.

3) Aspek mendasar pendampingan dari sekedar sharing knowledge dan skills adalah ‘membangun kesadaran’ dan attitude untuk berubah menjadi lebih baik.

4) Karena itu pendampingan juga mengajak kpd kebaikan, kemaslahatan dan dpt mjd rahmat, sehingga pendamping dpt dikategorikan jg sbg ‘dai’ dan pekerjaannya menjadi ibadah dan jihadnya, bila diniatkannya untuk itu..

Pemerintah Siapkan 5 Kebijakan Bagi KUMKM

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengusung 5 langkah kebijakan bagi pemberdayaan secara optimal koperasi dan usaha mikor, kecil dan menengah hingga 2014 yang terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang.

Lima langkah kebijakan untuk pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) tersebut masing-masing meningkatkan iklim usaha kondusif bagi KUMKM, mengembangkan produk pemasaran KUMKM, Mengembangkan produk dan pemasaran bagi KUMKM, peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia KUMKM, serta perkuatan kelembagaan koperasi.

Arah kebijakan penguatan kelembagaan koperasi ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai dengan nilai dan jati diri koperasi. Alur pikir kerangka pemberdayaan KUMKM dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang pemberdayaan pelaku KUMKM.
Namun pada tahap pertama kerangka kerja itu dilaksanakan hingga 2014. Tema yang diusung hingga 2014 adalah bangkitkan daya saing KUMKM. Kemudian visi pengembangannya adalah KUMKM sehat dan kuat sesuai dengan key development milestones atau tonggak utama pembangunan.

Adapun target utama dalam key development milestones melalui peranan KUMKM mencakup peningkatan nilai ekspor hingga 20%. Kemudian peningkatan koperasi berkualitas sebesar 2% per tahun, sistem informasi KUMKM secara online.

Selanjutnya mendistribusikan dana kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp20 triliun per tahun, menciptakan 1.000 sarjana wirausaha baru per tahun, menetapkan 3 koperasi skala besar pada setiap provinsi dan menyelesaikan pengembangan 100 program obe village one product (OVOP).

2nd Indonesia Seaweed Forum

ASPPERLI (Asosiasi Petani dan Pengelola Rumput Laut Indoneisa) bekerjasama dengan beberapa pihak
akan menyelenggarakan the 2nd Indonesia Seaweed forum tanggal 1-4 Desember 2011 di Makassar.
kegiatan ini merupakan event internasional yang ditangani oleh BDS  Kospermindo.
MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan The 2nd Indonesia Seaweed Forum, adalah agenda kegiatan tiga tahunan, yang merupakan pertemuan bertaraf internasional, dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :
1. Media sosialisasi dan komunikasi antara produsen, pengelola dan seluruh pemangku kepentingan
2. Mewujudkan rantai perdagangan yang terbuka, transparan dan berkelanjutan
3. Media presentasi hasil innovasi dan temuan ilmiah sebagai produk bahan makanan, kesehatan kecantikan, industri dan energi
4. Mendorong pemerintah untuk ikut aktif dalam merumuskan pola kebijakan dan kerjasama antara Negara dalam program
pengembangan industry rumput laut
5. Sekaligus mempromosikan wahana pariwisata Indonesia dimata dunia.

PROGRAM

Pelaksanaan The 2nd Indonesia Seaweed Forum,
meliputi; Forum Ilmiah Internasional, Forum Bisnis international, Pameran,
Gerakan Makan Rumput Laut Indonesia “Sehat Berserat”, kunjungan lapangan (Lelang
komoditi Rumput Laut) serta rangkaikan kegiatan antara lain :

Forum Ilmiah Internasional
:
Topik-topik dalam forum ilmiah yang disajikan dalam presentasi oral
dan poster, meliputi : biologi dan keragaman jenis (diversity); ekologi dan
perubahan iklim global, metabolite sekunder, farmakologi; hidrokoloid dan
teknologi ekstrak; pengolahan; budidaya dan paska panen; pemanfaatan dalam
industri makanan, kesehatan, kosmetik, pendukung industri lainnya; energi dan
topik terkait.

Pameran, forum Bisnis,
Gemari Sehat :
Pameran : atas berbagai produk mulai bahan baku, produk
antara (setengah jadi) sampai dengan produk jadi berbasis dan/atau menggunakan
rumput laut dan produk olahan rumput laut (makanan, farmasi, kesehatan,
kosmetika, kertas, dll.

Forum Bisnis Internasional
: topik – topik mengenai pola kemitraan pelaku budidaya, dan industri
pengolahan serta eksportir; kolaborasi strategis para pelaku usaha dengan
pemangku kepentingan lainnya; penguatan peran lembaga koperasi dan lembaga
keuangan bank dan non-bank; kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri
rumput laut nasional; presentasi produk; temu bisnis.

Gerakan Makan Rumput Laut
Indonesia “Sehat Berserat” (GEMARI SEHAT) : gerakan bersama menkomsumsi
dan mensosialisasikan rumput laut dan produk olahannya sebagai makanan kesehatan
dan beserat tinggi.

Festival Budaya Pesisir
dengan rangkaian kegiatan : Napak tilas Raja-Raja Pesisir, Ekspedisi
Rumput Laut nusantara, Pengangkatan Duta Rumput Laut Indonesia, Pemilihan “Putri
Rumput Laut”, Perlombaan cerdas cermat dan pidato tentang rumput laut

Program & Abstrak serta Direktori Konferensi akan
disediakan untuk seluruh peserta di meja pendaftaran pada tanggal 1 Desember
2011, semua peserta wajib menggunakan kartu tanda pengenal (id card) yang telah
disediakan oleh panitia pelaksana.

Informasi lebih rinci bisa dibaca di: www.isf.or.id

Rektor UNS: UMKM Jadi Program Unggulan

Dalam peresmian Pusat Studi dan Pendampingan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PSP-KUMKM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNS Surakarta, Selasai (28/6), Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof Dr Ravik Karsidi MSi mengatakan, pihaknya akan mendampingi dan menjadikan PSP-KUMKM tumbuh menjadi lebih baik lagi dan juga setuju dengan cara berfikir itu.

“UNS lebih berkomitmen untuk melaunching UMKM di bawah lembaga penelitian dan pengembangan pusat studi dan pendampingan UMKM,” ujarnya.

Ditambahkan, “Kami mendirikan pusat ini agar lebih baik lagi dan BDS (Bisnis Developmnet Services) sebagai pusat studi pendampingan kami.”

Menurutnya, 80% UMKM sebagai lembaga pemberdayaan / pendampingan UMKM ini begitu sangat penting dan kami mempunyai 33 ribu mahasiswa yang terdiri dari 10 fakultas termasuk pasca sarjana, dan 1.800 dosen.

“3 program unggulan di UNS yakni di UMKM, Budaya Jawa, dan Bioversitas,” tutupnya dalam sambutan.

Menteri Koperasi Resmikan PSP-KUMKM UNS

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dr Syarief Hasan MM MBA, Selasa (28/6), meresmikan Pusat Studi dan Pendampingan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PSP-KUMKM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNS Surakarta.

Tujuan pendirian PSP-KUMKM UNS di antaranya guna mewujudkan KUMKM yang maju, mandiri, profesional dan mampu bersinergi dengan pelaku kepentingan (usaha) yang lain. Juga dalam rangka perbaikan mutu manajemen dan produk, menciptakan iklim bisnis yang kondusif, mengembangkan kemitraan serta memperluas pasar.

Fokus kegiatan jenis usaha da usaha koperasi, usah mikro, usaha kecil, usaha menengah dan BDS (Bisnis Developmnet Services). Sedang manfat bagi KUMKM yakni untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan manjemen, perluasan promosi dan pemasaran produk, informasi pasar dan hasil penelitian (inovasi) perluasan jejaring kemitraan bisnis serta dukungan kebijakan.

Manfaat PSP-KUMKM bagi BDS itu dalam peningkatan mutu SDM, peningkatan mutu layanan BDS, peningkatan citra BDS, perluasan jejaring kemitraan kerja dan kebangaan profesi.