Arsip Blog

11 Kategori Bagi Para Pejuang UMKM

Saat acara peresmian PSP-KUMKM UNS Surakarta juni 2011 lalu, Pak Rektor UNS dihadapan pak Menteri Koperasi & UKM dengan gamblang menyebutkan keinginannya yang akan menjadikan kampus UNS sebagai KAMPUS UKM. Bila hal ini bisa terwujud, maka UNS akan menjadi kampus pertama dan satu2nya di Indonesia yang concern dalam mendukung pemberdayaan UKM.

Tampaknya pak Rektor tidak main-main. hanya dalam hitungan bulan,  UNS langsung gelar event nasional dg tajuk 1st UNS MSME Summit and Award 2012.  kegiatan yang akan berlangsung tanggal 17-19 feb 2012 di kampus Kentingan Solo, dimeriahkan dengan berbagai agenda kegiatan yang menarik. Ada 5 sesi dialog yang dihelat,  dengan menampilkan narasumber dari berbagai bidang, baik  pemerintah, swasta, maupun para UKM dan pendamping/BDS itu sendiri.

Terkait dengan Award, UNS berkeinginan memberi apresiasi kepada berbagai pihak yang selama ini telah dengan tekun bekerja bagi kemajuan UKM. Ada 11 kategori yang dibuat, dengan mengacu kepada berbagai aspek kinerja.  ke-11 kategori tersebut adalah:

  1. Pemerintah Propinsi pengembangan UMKM terbaik
  2. Pemerintah Kabupaten/Kota pengembangan UMKM terbaik
  3. Pelaksana Klinik Bisnis Tingkat Provinsi terbaik
  4. Pelaksana Klinik Bisnis Tingkat Kabupaten/Kota terbaik
  5. Pengelola BDS terbaik
  6. Perguruan tinggi pengembangan UMKM terbaik
  7. LSM pengembang UMKM terbaik
  8. BUMN pelaksana PKBL/CSR terbaik
  9.  CSR Swasta terbaik
  10. Swasta Jasa Keuangan peduli pengembangan UMKM terbaik
  11. Perorangan peduli pengembangan UMKM

Kita termasuk bangsa yang tidak terampil mengucap terimakasih. tidak terbiasa beri apresiasi atas keberhasilan kawan/rekan lain. UNS telah mengawalinya melalui acara Summit and Award ini. Mari kita dukung agar kebiasaan baik ini berlangsung dengan sukses. Dan bisa berlanjut di tahun2 mendatang.

 

Iklan

Award Bagi BDS Berprestasi

Jika tak ada aral melintang, Insya Allah beberapa kawan kita akan menerima penghargaan di acara 1st UNS MSME Summit and Award 2012 tgl 18 feb nanti di Solo.

Apa yang membuat UNS mau beri penghargaan kepada rekan2 BDS yang notabene masih banyak diragukan kinerjanya oleh berbagai pihak?
Tak bisa dipungkiri, masih ada kelemahan dan kekurangan terhadap kinerja kawan2 BDS dalam mendampingi UKM. Namun, juga tak bisa dipungkiri, sebagian kawan yang lain telah mampu membuat prestasi yang patut diberi apresiasi yang setimpal.

Bila setiap hari yang kita terima adalah cacian, hujatan. maka yang ada di otak kita adalah masalah, kesulitan. Bila yang kita dapati adalah sebuah empati, kebersamaan, maka yang muncul di otak kita adalah harapan, kesempatan.

Itulah yang ada di pikiran pak Rektor UNS, yang juga seorang pendamping UKM kawakan. Beliau paham betul betapa berharganya sebuah perhatian bagi para BDS/pendamping yang telah bekerja dengan sungguh2 di lapangan memajukan UKM. Sehingga mulai tahun ini UNS akan beri Award bagi kawan2 BDS yang berprestasi.

Mari kita sambut dengan suka cita inisiatif dari UNS ini, yang mendapat dukungan penuh dari Kementerian Koperasi & UKM. Pak Menteri Insya Allah akan hadir langsung membuka acara tersebut. Kawan2 BDS seluruh Indonesia melalui DPN ABDSI telah diundang oleh panitia untuk menghadiri rangkaian acara tersebut. Tentu ini sebuah kehormatan bagi kita semua.

Bagi yang bisa hadir, silahkan registrasi dulu melalui email panitia: psp_kumkm@yahoo.com. bagi yang tidak bisa hadir, mohon didoakan agar panitia mampu menyelenggarakan acara tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga berlangsung lancar dan sukses.

Terakhir. Event ini berkait langsung dengan publikasi BDS/pendampingan. kita, sebagai orang2 yang mengaku bekerja sebagai pendamping/BDS, apa yang bisa kita bantu untuk acara di UNS ini?
apakah kita akan datang dengan tangan kosong belaka?
ataukah kita mau bantu pasang meja, dirikan tenda, fotocopy-kan materi, dsb dsb?
juga, ide2/pikiran kreatif apa yang bisa kita sumbangkan agar beban panitia menjadi lebih ringan?

kita punya asosiasi. barangkali asosiasi kita bisa lakukan sesuatu yang bermanfaat.
masih ada beberapa hari untuk berpikir dan berbuat.

Intermediator Teknologi Ristek

Salah satu bidang yg dibutuhkan UKM untuk. Mengembangkan usahanya adalah adanya
dukungan teknologi. Dan ternyata selama ini mereka tidak memiliki cukup akses ke
sumber2 teknologi. Untuk itu Ristek mencoba mengisi kekosongan tersebut dg memfasilitasi adanya
intermediator teknologi.

Saat ini telah ada 30 intermediator inovasi dan telah mengikuti berbagai
pelatihan baik di Indonesia maupun di Jerman selama beberapa bulan.  Dan selama 2 tahun kedepan  mereka dikontrak oleh Ristek untuk bekerja membantu UKM di beberapa propinsi. Oleh Ristek para
sarjana baru tersebut ditempatkan di Balitbangda.

Minggu lalu di Solo saya telah bertemu dengan intermediator mas eko dan mbak
galuh yg ditempatkan di balitbangda jateng. Hari ini saya beruntung bertemu dg
mbak riris, mas aria dan mas rifan Di kantor Kadin Surabaya. Mereka ditempatkan
di balitbangda Jawa Timur.

Walaupun baru memulai terjun di penguatan UKM, namun mereka tampak cukup
memiliki kepercayaan diri. Dukungan ristek dan Business Innovation Center
membuat mereka punya bekal lumayan untuk terjun ke lapangan.

Di Jawa Tengah, balitbangda akan undang BDS se jateng tgl 26 jan ini untuk
bertemu para intermediator tersebut. Artinya, akan dibangun sinergi antara
balitbangda-intermediator-BDS.

Dan, penting untuk diketahui, pada dasarnya para intermediator ini adalah BDS
juga seperti kawan2 yg lain. Mereka mengambil spesialisasi di bidang inovasi-
teknologi.

Berita lengkap tentang kegiatan mereka bisa dibaca di: http://www.ristek.go.id/file/upload/Pengumuman/2011/pelatihan_intermediator_teknologi/pelatihan_intermediator_teknologi.html. juga baca pula di: http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/cid/1/id/9439

 

Selamat datang anak2 muda.
Anda cukup punya nyali untuk bertarung di rimba UKM.
Semoga waktu 2 tahun yg anda miliki, cukup menjadikan anda sebagai pendekar
tangguh sebagai konsultan/pendamping bidang teknologi.

Klinik UKM Jatim, Dari 4 Menjadi 10+2

LAYANAN KLINIK UKM JAWA TIMUR

Layanan Klinik UKM

Tidak terasa, tanggal 13 maret 2012 nanti Klinik UKM Jawa Timur akan berumur 4 tahun. sebuah usia yang masih muda bagi sebuah lembaga baru tentunya. Namun demikian, kiprah Klinik UKM Jatim ini sudah melampaui batas wilayah propinsi. Indikatornya jelas, diantaranya setiap bulan selalu menerima tamu dari berbagai pelosok negeri untuk studi banding, melihat secara langsung,   dan belajar bagaimana Klinik UKM bekerja dan melayani masyarakat.

Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur sebagai pengelola Klinik UKM tersebut juga kecipratan banyak berkah. sudah tidak terhitung lagi banyaknya undangan kepada pejabat dinas untuk ceramah di berbagai daerah menceritakan kisah sukses Klinik UKM. Dan, berkat kesuksesan dalam mengelola Klinik UKM ini pula (dan tentunya juga didukung oleh sukses yang lain, termasuk dukungan politik pak Gubernur), maka Pak Braman Setyo selaku kepala Dinas memperoleh promosi luarbiasa dengan ditarik ke Kementerian Koperasi & UKM sebagai salah satu Deputi Menteri. Ini peristiwa langka di jaman reformasi.

Kisah gerak maju Klinik UKM Jawa Timur tidak terlepas dari dukungan penuh Gubernur Jawa Timur Pak De Karwo terhadap Dinas Koperasi & UKM yang terhitung sangat luarbiasa. terjadi peningkatan alokasi anggaran yang signifikan guna mendorong munculnya berbagai aktivitas pelayanan kepada UMKM melalui Klinik UKM. Artinya, dukungan kebijakan yang total dari pimpinan daerah menjadi syarat mutlak bagi adanya program pemberdayaan yang berpihak kepada rakyat.

JUMLAH PELAYANAN MENINGKAT

Pada awal berdiri, Klinik UKM Jatim menyediakan 4 jenis layanan, yakni: konsultasi bisnis, informasi bisnis, advokasi, dan short course. dari keempat layanan tersebut, yang berjalan dengan baik dan berkembang dengan cepat adalah layanan Short Course. Dengan dukungan dana dari APBD, Klinik UKM mampu menyelenggarakan 24 short course dalam satu tahun.

Sampai dengan akhir tahun 2011, layanan klinik UKM meningkat tajam menjadi 10. yakni: konsultasi bisnis, informasi bisnis, advokasi dan pendampingan, short course, akses pembiayaan, akses pemasaran, pusat pustaka entrepreneur, mobile clinic, layanan IT-Entrepreneur, TV-UKM Online. dari berbagai layanan tersebut, sebagian diantaranya dilaksanakan atas kerjasama dengan pihak lain. Misalnya IT-Entrepreneur, hasil kerjasama dengan ITS Surabaya. Sedangkan Mobile clinic adalah hasil kerjasama dengan PT TELKOM.

Di tahun 2012 ini, Dinaskop & UKM Jatim berencana menambah 2 layanan baru, yakni layanan HKI dan layanan pajak. Bila tambahan layanan baru ini bisa terwujud, maka dalam usianya yang ke-4, klinik UKM Jatim telah mampu meningkatkan jumlah layanannya menjadi 400%.

 

SAATNYA MENENGOK KE BELAKANG

Tentu, kita wajib mensyukuri atas capaian Klinik UKM tersebut. Namun demikian, kiranya perlu pula kita “menengok ke belakang” sejenak untuk melakukan evaluasi. Hal ini diperlukan agar ke depan Klinik UKM Jatim semakin baik dan semakin berkualitas dalam melayani UKM.

Mungkin sudah ada kegiatan evaluasi di internal Dinas Koperasi & UKM Jatim terhadap jalannya Klinik UKM selama 4 tahun terakhir ini. Namun karena tidak tersedia dokumen yang dipublikasikan tentang hal tersebut, maka yang mungkin kita lakukan adalah memberi masukan dan saran tentang apa saja yang perlu dievaluasi dan apa usul saran untuk perbaikannya.

  • JUMLAH LAYANAN. Dari 4 menjadi 12, tentu sebuah capaian yang bagus. Namun demikian, apakah kebijakan menambah jumlah layanan secara ini sudah diimbangi dengan penyiapan daya dukungnya? contoh sukses mempertahankan layanan di Klinik UKM bisa di lihat untuk jenis layanan short course. secara konstan setiap tahun mampu selenggarakan 24 latihan, dengan jenis pelatihan yang beragam. contoh kegagalan bisa dilihat dalam pengelolaan mobile clinic. Artinya, sebaiknya untuk jenis layanan yang diminati oleh masyarakat, bisa lebih ditingkatkan kualitas dan volumenya. sedangkan untuk layanan yang tidak berjalan dengan baik, bisa saja di hentikan. Dan ini bukan hal tabu. Lebih baik di stop, daripada membebani pengelola klinik.
  • MANAJEMEN PENGELOLA KLINIK. Selama 4 tahun, relatif tidak tampak perubahan drastis di dalam manajemen yang mengelola Klinik UKM Jatim. pertanyaannya, manajemen yang sekarang telah bekerja hampir 4 tahun ini sudah berhasil, biasa saja, ataukah gagal dalam menjalankan tugasnya? perlu dievaluasi dengan menggunakan ukuran2 kinerja yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Momentum Penggantian Kepala Subdin UKM di Dinaskop & UKM Jatim di awal februari ini bisa menjadi titik masuk yang tepat. Semoga Ibu Kasubdin yang baru mampu dengan jernih melihat dan memperbaiki berbagai kelemahan dalam pengelolaan Klinik UKM Jatim
  • PERAN KORWIL ABDSI JATIM. Kiranya perlu ditata kembali dimana letak dan peran Korwil dalam pengelolaan Klinik UKM. Jangan terus menerus dibiarkan dalam situasi abu-abu seperti saat ini. Perlu dilihat ulang apakah SK Pengelola Klinik oleh ABDSI di tahun 2008 lalu masih efektif berjalan. Dibutuhkan nyali untuk lakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
  • PERAN STAKEHOLDERS. saya belum melihat adanya forum ini di Klinik UKM Jatim. UKM diperankan sebagai obyek murni dalam implementasi program klinik. Berbagai asosiasi UKM belum diperankan secara optimal sebagai partner sejajar. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinaskop & UKM Jatim. Perlu ada perubahan paradigma mendasar dalam pola penanganan UKM, khususnya terkait dengan Klinik UKM Jatim
  • KEBERLANJUTAN. Jelas, Klinik UKM berada dalam ranah Goverment Services. Artinya, semua layanan KLINIK terhadap UKM adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap UKM. dan semuanya disediakan secara gratis. Namun demikian, apakah hal ini bisa berlangsung secara terus menerus? bagaimana kalau gubernur baru nantinya berubah pikiran dan tidak anggap lagi UKM sebagai program yang menarik?. hal ini perlu dipikirkan. dan Jawa Timur beruntung telah memiliki Perda nomor 6 tahun 2011 tentang pemberdayaan UMKM. Ini bisa jadi alat pengendali agar program2 pemberdayaan UKM di Jawa Timur, khususnya melalui klinik UKM, bisa terus berlanjut dan semakin menguat.
  • SINERGI VERTIKAL HORISONTAL. Upaya Dinaskop & UKM Jatim mendorong tumbuhnya Klinik UKM di kabupaten-kota patut diacungi jempol. namun namun upaya tersebut tidak mudah. walau sudah dipancing dengan berbagai insentif, tidak semua daerah meresponnya dengan baik. Salah satu daerah yang bisa diacungi adalah Kabupaten Banyuwangi. Pak Bupati merespon dengan sungguh2 ajakan dari Dinaskop & UKM tersebut. Salah satunya adalah dengan menyediakan mobil klinik melalui dana APBD setempat. Upaya mendorong pemerintah kabupaten-kota lainnya di Jawa Timur untuk menyediakan klinik UKM harus terus menerus dilakukan. tidak boleh bosan. selain itu, diperlukan sinerti horisontal antara klinik UKM dengan berbagai lembaga sejenis, khususnya BDS-P. hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih bidang garap (jeruk makan jeruk). Jumlah BDS-P yang cukup banyak di Jawa Timur perlu diberdayakan. Klinik pasti memiliki banyak keterbatasan. dan itu bisa diatasi dengan bersinergi.

 

Tak ada yang mudah. Namun dimana ada kemauan, di situ ada jalan. dan Klinik UKM telah membuktikannya.

 

Maumere = rumput laut, kakao, mente

Saya sedang berada di Maumere bersama pak Bimo, selenggarakan pelatihan pengembangan kelembagaan petani dan kewirausahaan. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara PeacBROMO dengan LED-NTT, sebuah proyek  pengembangan ekonomi lokal dari SwissContact. pelatihan dilaksanakan tanggal 20-25 november 2009.

Peserta berasal dari petani dan fasilitator lapangan program LED-NTT di tiga sektor, yakni rumput laut, kakao, dan mente. Daerah asal mereka sebagian besar cukup jauh dari kota Maumere. bahkan, peserta yang dari Alor harus ke maumere memakai pesawat udara dan harus transit lebih dulu melalui Kupang.

Output yang diharapkan dari Pelatihan Kelompok Tani dan Kewirsusahaan secara umum adalah:

  1. Petani pada 3 sektor (Mete, Kakao dan Rumput Laut) dapat dikelompokan secara baik
  2. Kelompok Tani dan/atau assosiasi/kooperasi memiliki manajemen kelompok yang jelas dan berfungsi baik
  3. Kepengurusan kelompok tani dan/atau assosiasi/kooperasi memiliki tugas dan berfungsi dengan baik
  4. Kelompok tani dapat mengembangkan bisnis yang sederhana dan menguntungkan
  5. Kelembagaan kelompok tani memiliki struktur dan berbisnis legal
  6. Kelompok Tani memiliki usaha produktif
  7. Kelompok Tani dan/atau asosiasi/kooperasi mempunyai posisi tawar terhadap hasil comoditas
  8. Kelompok Tani memiliki kemitraan bisnis
  9. Kelompok Tani memiliki kemampuan akses pasar, modal, informasi dan teknology.

Adapun output khusus yang diharapkan adalah:

  1. Peserta dapat memahami jenis, bentuk dan kepemilikan organisasi tani
  2. Peserta dapat memahami proses pembentukan kelembagaan kelompok Tani
  3. Peserta dapat memahami jenis dan bentuk wirausaha
  4. Peserta dapat berinovasi merancang dan mengembangkan bisnis hasil pertanian primer (bahan baku) atau produk olahan bersama anggota kelompot tani lainnya dipedesaan
  5. Peserta dapat memahami proses pembentukan kooperasi dan fungsinya
  6. Peserta dapat memahami jenis dan bentuk pengelolaan keuangan keluarga secara sederhana.
  7. Peserta dapat memahami teknik pelayanan terhadap pelanggan (kepribadiaan)
  8. Peserta dapat memahami mekanisme kerjasama atau kemitraan bisnis, akses pasar, akses informasi dan akses modal.
  9. Peserta memahami manfaat dari organizáis tani yang kuat

Materi yang diberikan dalam pelatihan “Kelembagaan Kelompok Tani dan Kewirausahaan ini adalah:

  1. Manajemen Kewirausahaan: Bagiamana mengelola bisnis yang baik.
  2. Etika Bisnis :  Bagaimana membangun kepercayaan kelompok dan individu
  3. Lembaga Pelayanan Jasa: bagaimana menjadi lembaga pelayanan jasa yang baik, bagaimana jasa bisa diakses oleh petani atau pihak luar, apa model kelembagaan yang cocok, apa saja yang harus dimiliki oleh lembaga pelayanan jasa sehingga professional, dll.
  4. Kelembagaan petani : Bagaimana mengelola kelembagaan petani yang baik khususnya untuk bisnis pertanian, model kelembagaan, dll.
  5. Administrasi bisnis: Administrasi apa saja yang harus di persiapkan untuk kelompok atau bisnis yang dikelolanya.
  6. Teknik Pelayanan Terhadap Pelanggan (Keperibadian)
  7. Pembentukan Koperasi dan Syarat-Syaratnya
  8. Merintis Bisnis (SYB) & Sistimatika Pembukuan Sederhana untuk Lembaga UMKM (BDSP dan LKM)

Tempat pelatihan yang dipilih kawan2 LED-NTT sungguh indah sekali. Waliti Beach Hotel & Restaurant, terletak di tepi pantai utara kota Maumere. pantai yang bersih dan hangat, udara segar (walau tidak terlalu sejuk), dan suasana tenang, menjadikan kegiatan pelatihan berjalan dengan sangat menyenangkan. Juga, sarana dan prasarana pelatihan tersedia dengan memadai.

Ini awal yang bagus untuk membangun jaringan di wilayah Indonesia timur, khususnya wilayah NTT. Perkembangan ini merupakan lanjutan dari upaya PeacBROMO membangun cakupan area bisnisnya ke wilayah Timur, setelah sebelumnya sudah berhasil masuk ke bali, lombok, dan sumbawa.

Estafet Kepemimpinan, Aksi Konkret di Hari Pemuda

Saat kita yakin bahwa masa depan negara ini ada di tangan pemuda, maka sudah seharusnya pulalah kita melakukan tindakan nyata untuk mewujudkannya.

Dan, kontribusi saya terhadap upaya mendorong munculnya peran pemuda saat ini adalah suksesi kepemimpinan di Asosiasi BDS Indonesia ke tangan yang lebih muda. tanggal 26 oktober 2009 melalui munas ABDSI di solo, saya telah menunaikan tugas sebagai ketua umum asosiasi periode 2005-2009. melalui proses persidangan panjang dan lama, akhirnya terpilihlah pengganti saya, pak Zaenal Arifin dari BDS Mitra Semarang.

Muda, energik, mobilitas tinggi, dan punya jaringan kerja yang luas, adalah modal awal yang dimiliki pak Zaenal. Saya menyerahkan tongkat kepemimpinan kepadanya dengan penuh rasa suka cita dan optimistik. saya yakin, amanat yang dipegang pak Zaenal akan ditunaikan dengan baik. hal itu didukung oleh fakta, bahwa terpilihnya pak zaenal melalui proses musyawarah mukat secara aklamasi. tidak ada voting, tidak ada “pertempuran” yang mengakibatkan luka dan dendam. Juga, dewan penasehat (Dr Noer Soetrisno) memberi dukungan penuh terhadap terpilihnya pak Zaenal ini.

Nah, tinggal saya yang harus mulai belajar dengan peran yang baru, dan tentu saja berbeda, di dalam komunitas BDS ini. ini juga sebuah tantangan, manakala kita harus lebih lapang dada, lebih banyak mendengar, lebih banyak mengamati, dan lebih banyak berada di belakang layar. Dengan kemauan keras dan tekad membaca, Insya Allah fase ini akan bisa saya lalui dengan baik.

Selamat datang pemuda. Larilah kencang, sekencang-kencangnya. Tarik Gerbong pembangunan bangsa dengan keringat dan darah. gunakan akal sehat dan kecerdasan untuk hadapi persaingan. jadilah pemenang.

Standarisasi Kompetensi BDS? bukan Itu…

Beberapa waktu lalu kementerian Koperasi & UKM mengundang belasan BDS-P dari 7 propinsi untuk mengikuti kegiatan yang dikemas dalam kegiatan peningkatan kapasitas kemampuan BDS.  Pokok pembicaraan di forum tersebut adalah perlu adanya standar layanan kompetensi bisnis yang disediakan oleh BDS-P. Kelihatannya memang sudah tepat. Namun setelah membaca detail rancangan materi yang dibahas, menurut saya telah terjadi kesalahan mendasar dalam menterjemahkan definisi dan kaitan BDS dengan UMKM.

JEBAKAN PROYEK

Pelibatan BDS-P dalam program pengembangan Sentra UKM yang dilakukan kementerian koperasi & UKM sejak tahun 2001, ternyata meninggalkan permasalahan yang tidak sederhana. Telah terjadi “penyempitan” definisi tentang BDS. Hal itu dapat dilihat dari “pengkerdilan” fungsi dan peran BDS hanya sebatas konteks proyek tersebut. Dampak nyatanya adalah “keengganan” berbagai pihak/departemen lain untuk bersinggungan dengan kata dan institusi BDS. Hal tersebut diperparah dengan tidak tuntasnya program pengembangan sentra UKM yang berhenti mendadak di tengah jalan. artinya, exit strategy peran BDS dalam proyek tersebut tidak dilaksanakan dengan baik.

  1. Sulitnya mendapatkan BDS-P yang berkualitas dan mau bekerja dengan UKM di sentra, menjadikan peluang munculnya BDS-P dadakan dengan tawaran jasa seadanya. Ini akhirnya memunculkan kesan, bahwa   BDS-P bisa mengerjakan banyak hal, asal dapat otoritas dari pihak yang membidangi pembinaan UMKM.

Dalam materi rancangan kompetensi BDS yang disiapkan menegkop sebagaimana yang ditemui di forum tersebut, terdapat kalimat “Bentuk-bentuk layanan kepada UMKM yang dibina”. Hal itu berarti hubungan antara BDS-P dengan UMKM adalah hubungan antara pembina dan yang dibina. Apakah ini sudah tepat?. Bila persepsi terhadap BDS masih seperti itu, maka relasi yang akan muncul antara BDS-P dengan UMKM pastilah bukan relasi bisnis yang transparan dan wajar. Semestinya, sedari awal peran BDS-P dalam mengembangkan UMKM didasarkan atas mekanisme pasar jasa pengembangan bisnis. Harus muncul keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Tugas pemerintah adalah mengintervensi salah satu sisi, bila memang terjadi ketidak sinkronan. Dari berbagai penelitian didapati bahwa sebagian besar UKM tidak paham akan keberadaan BDS-P.  Ini artinya ada kebutuhan akan sosialisasi yang sangat besar. Namun sayang hal ini tidak dilakukan dengan baik. ujung-ujungnya, interaksi antara BDS-P dengan UKM sangat rendah, karena memang tidak saling kenal.

JASA SPESIFIK, BUKAN SEKEDAR PENDAMPINGAN

Lalu sebenarnya jasa apa yang dibutuhkan oleh UKM dari keberadaan BDS-P?. Sebuah penelitian yang dilakukan Bappenas di Sragen Jawa Tengah berikut ini bisa menggambarkan dengan baik tentang hal tersebut.

Sektor Masalah Jasa Potensial
Industri Meubel Akses pendanaan/finance Rencana usaha, hubungan ke bank
Peralatan produksi Peralatan sewa-beli-leasing
Pengeringan kayu Fasilitas pengeringan kayu
Kurang informasi pasar tentang

harga dan pembeli

Jasa marketing
Masalah bahasa dengan para

konsumen asing

Jasa penterjemahan, jasa kontak para

Konsumen

Sektor Masalah Jasa Potensial
Tekstil (Batik) Mutu dan harga bahan baku Jasa yang handal untuk pemasokan bahan baku, pembelian curah
Modal kerja terbatas Rencana usaha, hubungan ke bank
Desain baru Jasa desain dengan komputer
Pasar terbatas Jasa perantara
‘Batik Sragen’ ditiru oleh produsen lainnya Jasa untuk hak intelektual, branding, labeling
Akses terbatas ke fasilitas telpon dan fax Jasa komunikasi

Dari tabel tersebut tampaknya nyata, bahwa setiap sektor spesifik, membutuhkan jasa yang spesifik pula.  Semisal untuk industri meubel, ternyata ada peluang bagi berkembangnya BDS-P yang menyediakan jasa penterjemahan, jasa sewa beli peralatan/leasing,  dan beberapa jasa spesifik lainnya. Juga untuk sektor tekstil/batik membutuhkan jasa pemasokan bahan baku, jasa desain, jasa komunikasi, dan jasa untuk hak intelektual, branding, dan labeling. Dengan melihat contoh realitas kebutuhan tersebut diatas, ternyata jenis jasa yang dibutuhkan oleh UKM jumlahnya sangat banyak, dan bervariasi. Selain itu, jasa tersebut bersifat spesifik untuk jenis sektor usaha tertentu pula. Melihat hal tersebut, maka rencana standarisasi kompetensi BDS patut dipertanyakan. Karena ternyata upaya tersebut tidak sinkron dengan realitas di lapangan.

BDS, sebenarnya hanyalah pintu awal untuk mendorong tumbuh kembangnya beragam jasa pengembangan bisnis yang berkualitas dan mampu meningkatkan bisnis UMKM. Dan beragam jasa tersebut bisa ditemukan dengan mudah dalam Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jadi BDS jangan diidentikkan dengan Klinik Konsultasi Bisnis, Pos Ekonomi Rakyat maupun yang lainnya. BDS jauh lebih luas dari itu, dan memiliki filosofi bisnis dan kemandirian yang lebih baik.

PERAN BARU MENEGKOP

Semestinya Menegkop tidak “terjerat” hanya melihat dan berkutat pada BDS yang dikembangkan sendiri dan juga asyik bermain dengan UMKM binaannya sendiri. Banyak agenda strategis yang berkait dengan pengembangan BDS di tanah air butuh tangan dingin Menegkop. Bila merujuk pada peraturan menteri koperasi & UKM nomor 02 /Per/M.KUKM/ I /2008 tentang pedoman pemberdayaan BDS-P untuk pengembangan KUMKM dimana salah satu pasalnya berbunyi “Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengkoordinasikan rencana dan program pemberdayaan BDS-P untuk pengembangan KUMKM secara nasional”, sudah seharusnya menegkop mengambil peran di depan dan menjadi ujung tombak dalam memajukan peran BDS. Hal tersebut juga sejalan dengan UU-UMKM yang menyebutkan bahwa menegkop menjadi koordinator program pemberdayaan UMKM. Inilah yang seharusnya disentuh dan digarap dengan serius.  Contoh konkret dan bisa jadi pelajaran penting adalah adanya kelembagaan baru bernama PI-UMKM (Pusat Inovasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang digawangi oleh Menko Perekonomian (mengapa bukan Menegkop?). Dalam strukturnya, PI-UMKM sangat membutuhkan peran BDS untuk menjadi salah satu kaki pusat inovasi di lapangan.

Krisis finansial global yang juga melanda Indonesia, semestinya juga bisa jadi momentum bagus untuk membangun peran baru BDS. Begitu banyak UMKM yang kehilangan order, kesulitan bahan baku, dan terbelit problem keuangan akibat krisis tersebut. Nah, Menegkop bisa mendorong dan memfasilitasi bertemunya kepentingan UMKM dengan peran baru BDS tersebut. Keberanian menafsirkan tupoksi di lingkungan Menegkop agar relevan dengan tuntutan UMKM terkini, adalah amanat rakyat yang harus ditunaikan.