Arsip Blog

satu banding seratus – Ide Liar Prof Totok

Prof Totok Mardikanto, ketua PSP-KUMKM LPPM UNS dalam sebuah kesempatan ngobrol ringan dengan saya sempat lontarkan ide guyon tapi menurut saya hal yang serius.

Beliau berasumsi, jika setiap 100 UMKM membutuhkan 1 konsultan pendamping/BDS, maka dengan jumlah UMKM di Indonesia saat ini yang lebih dari 50 juta, maka dibutuhkan 500 ribu konsultan baru.

ini penyerapan tenaga kerja terdidik yang luarbiasa besarnya. apalagi mereka akan bekerja di tempat2 strategis, yakni di jantung ekonomi rakyat.

Satu banding seratus…… bagaimana menurut anda??

Iklan

Memperkuat PSP-KUMKM Sebagai MESO BDS

Sedari awal, saya bersama pak Zabadi dan prof Ravik menyepakati untuk membangun sebuah BDS Resource-Center yang berbasis di Solo. inilah BDS Resource-Center pertama dan satu-satunya di Indonesia. dan keberadannya menjadi pendukung strategis bagi terwujudnya UNS sebagai kampus UKM. sekaligus sebagai MESO BDS yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas BDS di Indonesia.

 

Melalui mekanisme di internal UNS Surakarta, akhirnya muncullah nama PSP-KUMKM yang diresmikan oleh pak Menteri bulan Juni 2011 lalu. PSP-KUMKM adalah bentuk baru/penjelmaan BDS LPPM UNS. dengan struktur yang lebih lengkap, dan tugas dan peran yang lebih luas. hampir semua pengelola BDS LPPM UNS diboyong ke PSP-KUMKM.

 

dalam umurnya yang belum genap 6 bulan, lembaga ini telah mendapat kepercayaan luarbiasa.

pertama, dipercaya oleh kementerian koperasi untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi 400 BDS dari seluruh Indonesia di tahun 2012 ini. direncanakan start bulan maret 2012.

kedua, melalui upaya pak Rektor, memperoleh hibah dari Mendikbud berupa gedung 4 lantai untuk kantor dan kegiatan operasional PSP-KUMKM. gedung ini akan dibangun dan bisa ditempati di tahun 2012 ini juga.

ketiga, dipercaya oleh BNI untuk membangun model pengembangan usaha mikro berbasis dukungan pembiayaan. setiap konsultan/BDS akan memperoleh kredit rp 100 juta dari BNI untuk disalurkan ke usaha mikro binaan konsultan tersebut.

keempat, dipercaya oleh HIPMI untuk selenggarakan secara bersama-sama selenggarakan pameran CSR/PKBL di bulan februari nanti.

 

Dan, PSP-KUMKM segera unjuk gigi dengan selenggarakan 1st UNS MSME SUMMIT and AWARD 2012 tanggal 16-19 februari di solo.

 

melihat itu semua, apakah kawan2 BDS akan tetap duduk manis sebagai penonton?

bila ya, anda pasti rugi besar. anda tidak memperoleh manfaat dari keberadaan PSP-KUMKM.

 

Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat PSP-KUMKM ini?

usulan saya:

– memperkuat BDS library di PSP-KUMKM. Koleksi berbagai dokumen penting terkait BDS dan UKM yang anda miliki, bisa di share ke PSP-KUMKM. lebih baik dalam bentuk softcopy, agar tidak muncul biaya yang besar dan memberatkan.

– bergabung di Consultant Pool PSP-KUMKM. mari kita tunjukkan bahwa BDS memiliki sumberdaya manusia yang hebat dan pilihan.

– Menjadi pendiri MASYARAKAT UMKM / UMKM Community. sebuah forum dunia datar beranggotakan orang/lembaga yang perduli terhadap pemberdayaan UMKM, yang concern mewujudkan dirinya sebagai KOMUNITAS BERBAGI.

– Training provider. anda bisa bergabung dg PSP-KUMKM dengan bekerjasama menyelenggarakan training tertentu yang anda kuasai dan memang dibutuhkan oleh UMKM.

– Sharing Good Practices. saya yakin anda punya pengalaman segudang dalam memberdayakan UMKM. dan itu semua adalah harta yang tak terhingga.

anda bisa menambahkan daftar usulan tersebut dengan berbagai ide segar lainnya.

 

selamat menghadapi tantangan….

 

Komunike Pemberdayaan UMKM ABDSI

Dipenghujung acara Rapimnas dan Rakornas ABDSI akhir julli 2010 di Jakarta, telah dikeluarkan komunike pemberdayaan UMKM ABDSI.

Rapimnas/Rakornas ABDSI 2010

Rapimnas/Rakornas ABDSI 2010

Peserta Rapimnas dan Rakornas ABDSI berkomitmen mendukung pemberdayaan UMKM nasional, dengan:

A. Mendorong terciptanya bisnis yang berkeadilan bagi UMKM

B. Mendorong peningkatan realisasi KUR (Kredit Usaha Rakyat).

  1. ABDSI akan menyiapkan 200 tenaga pendamping untuk melakukan upaya: a) Menyiapkan UMKM agar memiliki kesiapan dalam memanfaatkan KUR; b) Mendidik UMKM agar memiliki kelayakan usaha dan mampu mengelola dana KUR; c) Mendampingi UMKM agar memiliki kemampuan dalam mengelola, sehingga usahanya maju dan berkembang
  2. Meningkatkan sosialisasi KUR dengan cara yang lebih tepat. Salah satunya adalah meng-clear-kan istilah ”KREDIT TANPA AGUNAN” yang menimbulkan pertentangan antara perbankan dan UMKM.

C. Mendukung upaya penumbuhan wirausaha baru, dengan:

  • Menyiapkan tenaga mentoring dan pendamping
  • Membangun database model-model bisnis aplikatif
  • Mendorong terciptanya chaneling bisnis yang lebih baik

D. Mengusulkan kepada pemerintah agar segera menyusun peraturan operasionalisasi Undang Undang Nomor 20/2008, agar peran BDS/Lembaga Layanan Pengembangan Usaha dalam memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah bisa terlaksana dengan baik, berkualitas,  berkelanjutan, dan terkoordinasi.

Standarisasi Kompetensi BDS? bukan Itu…

Beberapa waktu lalu kementerian Koperasi & UKM mengundang belasan BDS-P dari 7 propinsi untuk mengikuti kegiatan yang dikemas dalam kegiatan peningkatan kapasitas kemampuan BDS.  Pokok pembicaraan di forum tersebut adalah perlu adanya standar layanan kompetensi bisnis yang disediakan oleh BDS-P. Kelihatannya memang sudah tepat. Namun setelah membaca detail rancangan materi yang dibahas, menurut saya telah terjadi kesalahan mendasar dalam menterjemahkan definisi dan kaitan BDS dengan UMKM.

JEBAKAN PROYEK

Pelibatan BDS-P dalam program pengembangan Sentra UKM yang dilakukan kementerian koperasi & UKM sejak tahun 2001, ternyata meninggalkan permasalahan yang tidak sederhana. Telah terjadi “penyempitan” definisi tentang BDS. Hal itu dapat dilihat dari “pengkerdilan” fungsi dan peran BDS hanya sebatas konteks proyek tersebut. Dampak nyatanya adalah “keengganan” berbagai pihak/departemen lain untuk bersinggungan dengan kata dan institusi BDS. Hal tersebut diperparah dengan tidak tuntasnya program pengembangan sentra UKM yang berhenti mendadak di tengah jalan. artinya, exit strategy peran BDS dalam proyek tersebut tidak dilaksanakan dengan baik.

  1. Sulitnya mendapatkan BDS-P yang berkualitas dan mau bekerja dengan UKM di sentra, menjadikan peluang munculnya BDS-P dadakan dengan tawaran jasa seadanya. Ini akhirnya memunculkan kesan, bahwa   BDS-P bisa mengerjakan banyak hal, asal dapat otoritas dari pihak yang membidangi pembinaan UMKM.

Dalam materi rancangan kompetensi BDS yang disiapkan menegkop sebagaimana yang ditemui di forum tersebut, terdapat kalimat “Bentuk-bentuk layanan kepada UMKM yang dibina”. Hal itu berarti hubungan antara BDS-P dengan UMKM adalah hubungan antara pembina dan yang dibina. Apakah ini sudah tepat?. Bila persepsi terhadap BDS masih seperti itu, maka relasi yang akan muncul antara BDS-P dengan UMKM pastilah bukan relasi bisnis yang transparan dan wajar. Semestinya, sedari awal peran BDS-P dalam mengembangkan UMKM didasarkan atas mekanisme pasar jasa pengembangan bisnis. Harus muncul keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Tugas pemerintah adalah mengintervensi salah satu sisi, bila memang terjadi ketidak sinkronan. Dari berbagai penelitian didapati bahwa sebagian besar UKM tidak paham akan keberadaan BDS-P.  Ini artinya ada kebutuhan akan sosialisasi yang sangat besar. Namun sayang hal ini tidak dilakukan dengan baik. ujung-ujungnya, interaksi antara BDS-P dengan UKM sangat rendah, karena memang tidak saling kenal.

JASA SPESIFIK, BUKAN SEKEDAR PENDAMPINGAN

Lalu sebenarnya jasa apa yang dibutuhkan oleh UKM dari keberadaan BDS-P?. Sebuah penelitian yang dilakukan Bappenas di Sragen Jawa Tengah berikut ini bisa menggambarkan dengan baik tentang hal tersebut.

Sektor Masalah Jasa Potensial
Industri Meubel Akses pendanaan/finance Rencana usaha, hubungan ke bank
Peralatan produksi Peralatan sewa-beli-leasing
Pengeringan kayu Fasilitas pengeringan kayu
Kurang informasi pasar tentang

harga dan pembeli

Jasa marketing
Masalah bahasa dengan para

konsumen asing

Jasa penterjemahan, jasa kontak para

Konsumen

Sektor Masalah Jasa Potensial
Tekstil (Batik) Mutu dan harga bahan baku Jasa yang handal untuk pemasokan bahan baku, pembelian curah
Modal kerja terbatas Rencana usaha, hubungan ke bank
Desain baru Jasa desain dengan komputer
Pasar terbatas Jasa perantara
‘Batik Sragen’ ditiru oleh produsen lainnya Jasa untuk hak intelektual, branding, labeling
Akses terbatas ke fasilitas telpon dan fax Jasa komunikasi

Dari tabel tersebut tampaknya nyata, bahwa setiap sektor spesifik, membutuhkan jasa yang spesifik pula.  Semisal untuk industri meubel, ternyata ada peluang bagi berkembangnya BDS-P yang menyediakan jasa penterjemahan, jasa sewa beli peralatan/leasing,  dan beberapa jasa spesifik lainnya. Juga untuk sektor tekstil/batik membutuhkan jasa pemasokan bahan baku, jasa desain, jasa komunikasi, dan jasa untuk hak intelektual, branding, dan labeling. Dengan melihat contoh realitas kebutuhan tersebut diatas, ternyata jenis jasa yang dibutuhkan oleh UKM jumlahnya sangat banyak, dan bervariasi. Selain itu, jasa tersebut bersifat spesifik untuk jenis sektor usaha tertentu pula. Melihat hal tersebut, maka rencana standarisasi kompetensi BDS patut dipertanyakan. Karena ternyata upaya tersebut tidak sinkron dengan realitas di lapangan.

BDS, sebenarnya hanyalah pintu awal untuk mendorong tumbuh kembangnya beragam jasa pengembangan bisnis yang berkualitas dan mampu meningkatkan bisnis UMKM. Dan beragam jasa tersebut bisa ditemukan dengan mudah dalam Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jadi BDS jangan diidentikkan dengan Klinik Konsultasi Bisnis, Pos Ekonomi Rakyat maupun yang lainnya. BDS jauh lebih luas dari itu, dan memiliki filosofi bisnis dan kemandirian yang lebih baik.

PERAN BARU MENEGKOP

Semestinya Menegkop tidak “terjerat” hanya melihat dan berkutat pada BDS yang dikembangkan sendiri dan juga asyik bermain dengan UMKM binaannya sendiri. Banyak agenda strategis yang berkait dengan pengembangan BDS di tanah air butuh tangan dingin Menegkop. Bila merujuk pada peraturan menteri koperasi & UKM nomor 02 /Per/M.KUKM/ I /2008 tentang pedoman pemberdayaan BDS-P untuk pengembangan KUMKM dimana salah satu pasalnya berbunyi “Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengkoordinasikan rencana dan program pemberdayaan BDS-P untuk pengembangan KUMKM secara nasional”, sudah seharusnya menegkop mengambil peran di depan dan menjadi ujung tombak dalam memajukan peran BDS. Hal tersebut juga sejalan dengan UU-UMKM yang menyebutkan bahwa menegkop menjadi koordinator program pemberdayaan UMKM. Inilah yang seharusnya disentuh dan digarap dengan serius.  Contoh konkret dan bisa jadi pelajaran penting adalah adanya kelembagaan baru bernama PI-UMKM (Pusat Inovasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang digawangi oleh Menko Perekonomian (mengapa bukan Menegkop?). Dalam strukturnya, PI-UMKM sangat membutuhkan peran BDS untuk menjadi salah satu kaki pusat inovasi di lapangan.

Krisis finansial global yang juga melanda Indonesia, semestinya juga bisa jadi momentum bagus untuk membangun peran baru BDS. Begitu banyak UMKM yang kehilangan order, kesulitan bahan baku, dan terbelit problem keuangan akibat krisis tersebut. Nah, Menegkop bisa mendorong dan memfasilitasi bertemunya kepentingan UMKM dengan peran baru BDS tersebut. Keberanian menafsirkan tupoksi di lingkungan Menegkop agar relevan dengan tuntutan UMKM terkini, adalah amanat rakyat yang harus ditunaikan.