Arsip Blog

UKM Asean rumuskan 3 rekomendasi

Pertemuan pembina UKM Asean merumuskan tiqa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pertemuan tingkat menteri Asean Economic Council.  Ketiga poin penting yang dihasilkan dalam pertemuan di Gedung Smesco UKM Jakarta tersebut terdiri dari Asean policy index, access to finance, dan access fo technology.

Ketiga usulan ini arahnya pada perjanjian kerja sama komunitas Asean untuk UKM. Rumusan itu akan diteruskan untuk menjadi ketetapan pada pertemuan tingkat menteri. Tentang indek kebijakan ter-hadap UKM, akan dimonitor oleh setiap negara anggota Asean, khususnya perkembangan UKM yang akan ditindaklanjuti dengan studi agar ketika memasuki Asean Community 2015, semua sudah siap.

Adapun poin kedua tentang akses pembiayaan, setiap negara juga direkomendasi agar mengembangkan lembaga keuangan yang diperlukan UKM sebagai andalan permodalan, termasuk mendorong kegiatan ekspor. Pada konteks pembiayaan, pemerintahan seluruh anggota Asean diimbau agar tidak memberlakukan sistem birokasi yang pada akhirnya menyulitkan pelaku sektor riil tersebut meningkatkan usahanya. Seluruh pembina UKM dari kawasan Asean meyakini, setelah pertemuan tingkat menteri, setiap keputusan bisa dijalankan dengan baik. Instruksi tersebut akan dilakukan oleh menteri perekonomian masing-masing anggota Asean. Untuk mengakses pembiayaan, tidak ditetapkan besaran bunganya, karena kebijakan moneter disetiap negara berbeda-beda. Namun, pemerintah diharapkan memfasilitasi akses UKM ke lembaga keuangan perbankan.

Poin ketiga rekomendasi, yakni untuk akses teknologi dinilai sangat penting karena dalam Asean Community 2015, setiap pelaku UKM akan disinergikan dengan multi-perusahaan. Dengan demikian, kendala pemasaran yang selama ini menjadi salah satu faktor kesulitan UKM untuk mengembangkan kapasitas usahanya, bisa terjawab karena dibantu dengan teknologi informasi.

Iklan

BI Bikin Rating Kredit UMKM

Wacana rating kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan digulirkan Bank Indonesia (BI). Rating kredit UMKM ini diperlukan agar bank dalam memberikan kredit mengetahui UMKM itu ke saat ini seperti apa, dan juga agar bank juga yakin ke depannya UMKM ini seperti apa.

Rating kredit UMKM ini juga  bertujuan untuk mempercepat proses kredit dan menurunkan biaya transaksi UMKM dalam berhubungan dengan bank. Wacana pemberlakuan rating kredit untuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong intermediasi sehingga nanti bank tidak ragu lagi untuk membiayai sektor ini.

Pembiayaan UMKM Perlu Diiringi Pendampingan

Program pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bersifat subsidi harus satu paket dengan pendampingan usaha secara berkelanjutan untuk menciptakan kemandirian pelaku usahanya, sehingga dana yang digulirkan terus berkembang.

Beberapa program pembiayaan UKM yang bersifat subsidi seperti program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) dan kredit usaha rakyat (KUR) yang bersubsidi penjaminan, belum diiringi dengan kegiatan pendampingan bagi UKM penerima dana tersebut.

Pemberian pendampingan bagi UKM seharusnya menjadi satu paket dengan program pembiayaan agar dana yang digulirkan tidak habis di tengah jalan akibat pembiaran terhadap keberlangsungan usaha UKM.

Pemerintah tidak pernah menganggarkan dana rutin yang khusus dialokasikan untuk program pendampingan bagi UMKM, dan kalaupun ada itu baru sebatas proyek yang bersifat insidental tanpa ada kelanjutannya.