Arsip Blog

11 Kategori Bagi Para Pejuang UMKM

Saat acara peresmian PSP-KUMKM UNS Surakarta juni 2011 lalu, Pak Rektor UNS dihadapan pak Menteri Koperasi & UKM dengan gamblang menyebutkan keinginannya yang akan menjadikan kampus UNS sebagai KAMPUS UKM. Bila hal ini bisa terwujud, maka UNS akan menjadi kampus pertama dan satu2nya di Indonesia yang concern dalam mendukung pemberdayaan UKM.

Tampaknya pak Rektor tidak main-main. hanya dalam hitungan bulan,  UNS langsung gelar event nasional dg tajuk 1st UNS MSME Summit and Award 2012.  kegiatan yang akan berlangsung tanggal 17-19 feb 2012 di kampus Kentingan Solo, dimeriahkan dengan berbagai agenda kegiatan yang menarik. Ada 5 sesi dialog yang dihelat,  dengan menampilkan narasumber dari berbagai bidang, baik  pemerintah, swasta, maupun para UKM dan pendamping/BDS itu sendiri.

Terkait dengan Award, UNS berkeinginan memberi apresiasi kepada berbagai pihak yang selama ini telah dengan tekun bekerja bagi kemajuan UKM. Ada 11 kategori yang dibuat, dengan mengacu kepada berbagai aspek kinerja.  ke-11 kategori tersebut adalah:

  1. Pemerintah Propinsi pengembangan UMKM terbaik
  2. Pemerintah Kabupaten/Kota pengembangan UMKM terbaik
  3. Pelaksana Klinik Bisnis Tingkat Provinsi terbaik
  4. Pelaksana Klinik Bisnis Tingkat Kabupaten/Kota terbaik
  5. Pengelola BDS terbaik
  6. Perguruan tinggi pengembangan UMKM terbaik
  7. LSM pengembang UMKM terbaik
  8. BUMN pelaksana PKBL/CSR terbaik
  9.  CSR Swasta terbaik
  10. Swasta Jasa Keuangan peduli pengembangan UMKM terbaik
  11. Perorangan peduli pengembangan UMKM

Kita termasuk bangsa yang tidak terampil mengucap terimakasih. tidak terbiasa beri apresiasi atas keberhasilan kawan/rekan lain. UNS telah mengawalinya melalui acara Summit and Award ini. Mari kita dukung agar kebiasaan baik ini berlangsung dengan sukses. Dan bisa berlanjut di tahun2 mendatang.

 

Iklan

Klinik UKM Jatim, Dari 4 Menjadi 10+2

LAYANAN KLINIK UKM JAWA TIMUR

Layanan Klinik UKM

Tidak terasa, tanggal 13 maret 2012 nanti Klinik UKM Jawa Timur akan berumur 4 tahun. sebuah usia yang masih muda bagi sebuah lembaga baru tentunya. Namun demikian, kiprah Klinik UKM Jatim ini sudah melampaui batas wilayah propinsi. Indikatornya jelas, diantaranya setiap bulan selalu menerima tamu dari berbagai pelosok negeri untuk studi banding, melihat secara langsung,   dan belajar bagaimana Klinik UKM bekerja dan melayani masyarakat.

Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur sebagai pengelola Klinik UKM tersebut juga kecipratan banyak berkah. sudah tidak terhitung lagi banyaknya undangan kepada pejabat dinas untuk ceramah di berbagai daerah menceritakan kisah sukses Klinik UKM. Dan, berkat kesuksesan dalam mengelola Klinik UKM ini pula (dan tentunya juga didukung oleh sukses yang lain, termasuk dukungan politik pak Gubernur), maka Pak Braman Setyo selaku kepala Dinas memperoleh promosi luarbiasa dengan ditarik ke Kementerian Koperasi & UKM sebagai salah satu Deputi Menteri. Ini peristiwa langka di jaman reformasi.

Kisah gerak maju Klinik UKM Jawa Timur tidak terlepas dari dukungan penuh Gubernur Jawa Timur Pak De Karwo terhadap Dinas Koperasi & UKM yang terhitung sangat luarbiasa. terjadi peningkatan alokasi anggaran yang signifikan guna mendorong munculnya berbagai aktivitas pelayanan kepada UMKM melalui Klinik UKM. Artinya, dukungan kebijakan yang total dari pimpinan daerah menjadi syarat mutlak bagi adanya program pemberdayaan yang berpihak kepada rakyat.

JUMLAH PELAYANAN MENINGKAT

Pada awal berdiri, Klinik UKM Jatim menyediakan 4 jenis layanan, yakni: konsultasi bisnis, informasi bisnis, advokasi, dan short course. dari keempat layanan tersebut, yang berjalan dengan baik dan berkembang dengan cepat adalah layanan Short Course. Dengan dukungan dana dari APBD, Klinik UKM mampu menyelenggarakan 24 short course dalam satu tahun.

Sampai dengan akhir tahun 2011, layanan klinik UKM meningkat tajam menjadi 10. yakni: konsultasi bisnis, informasi bisnis, advokasi dan pendampingan, short course, akses pembiayaan, akses pemasaran, pusat pustaka entrepreneur, mobile clinic, layanan IT-Entrepreneur, TV-UKM Online. dari berbagai layanan tersebut, sebagian diantaranya dilaksanakan atas kerjasama dengan pihak lain. Misalnya IT-Entrepreneur, hasil kerjasama dengan ITS Surabaya. Sedangkan Mobile clinic adalah hasil kerjasama dengan PT TELKOM.

Di tahun 2012 ini, Dinaskop & UKM Jatim berencana menambah 2 layanan baru, yakni layanan HKI dan layanan pajak. Bila tambahan layanan baru ini bisa terwujud, maka dalam usianya yang ke-4, klinik UKM Jatim telah mampu meningkatkan jumlah layanannya menjadi 400%.

 

SAATNYA MENENGOK KE BELAKANG

Tentu, kita wajib mensyukuri atas capaian Klinik UKM tersebut. Namun demikian, kiranya perlu pula kita “menengok ke belakang” sejenak untuk melakukan evaluasi. Hal ini diperlukan agar ke depan Klinik UKM Jatim semakin baik dan semakin berkualitas dalam melayani UKM.

Mungkin sudah ada kegiatan evaluasi di internal Dinas Koperasi & UKM Jatim terhadap jalannya Klinik UKM selama 4 tahun terakhir ini. Namun karena tidak tersedia dokumen yang dipublikasikan tentang hal tersebut, maka yang mungkin kita lakukan adalah memberi masukan dan saran tentang apa saja yang perlu dievaluasi dan apa usul saran untuk perbaikannya.

  • JUMLAH LAYANAN. Dari 4 menjadi 12, tentu sebuah capaian yang bagus. Namun demikian, apakah kebijakan menambah jumlah layanan secara ini sudah diimbangi dengan penyiapan daya dukungnya? contoh sukses mempertahankan layanan di Klinik UKM bisa di lihat untuk jenis layanan short course. secara konstan setiap tahun mampu selenggarakan 24 latihan, dengan jenis pelatihan yang beragam. contoh kegagalan bisa dilihat dalam pengelolaan mobile clinic. Artinya, sebaiknya untuk jenis layanan yang diminati oleh masyarakat, bisa lebih ditingkatkan kualitas dan volumenya. sedangkan untuk layanan yang tidak berjalan dengan baik, bisa saja di hentikan. Dan ini bukan hal tabu. Lebih baik di stop, daripada membebani pengelola klinik.
  • MANAJEMEN PENGELOLA KLINIK. Selama 4 tahun, relatif tidak tampak perubahan drastis di dalam manajemen yang mengelola Klinik UKM Jatim. pertanyaannya, manajemen yang sekarang telah bekerja hampir 4 tahun ini sudah berhasil, biasa saja, ataukah gagal dalam menjalankan tugasnya? perlu dievaluasi dengan menggunakan ukuran2 kinerja yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Momentum Penggantian Kepala Subdin UKM di Dinaskop & UKM Jatim di awal februari ini bisa menjadi titik masuk yang tepat. Semoga Ibu Kasubdin yang baru mampu dengan jernih melihat dan memperbaiki berbagai kelemahan dalam pengelolaan Klinik UKM Jatim
  • PERAN KORWIL ABDSI JATIM. Kiranya perlu ditata kembali dimana letak dan peran Korwil dalam pengelolaan Klinik UKM. Jangan terus menerus dibiarkan dalam situasi abu-abu seperti saat ini. Perlu dilihat ulang apakah SK Pengelola Klinik oleh ABDSI di tahun 2008 lalu masih efektif berjalan. Dibutuhkan nyali untuk lakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
  • PERAN STAKEHOLDERS. saya belum melihat adanya forum ini di Klinik UKM Jatim. UKM diperankan sebagai obyek murni dalam implementasi program klinik. Berbagai asosiasi UKM belum diperankan secara optimal sebagai partner sejajar. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinaskop & UKM Jatim. Perlu ada perubahan paradigma mendasar dalam pola penanganan UKM, khususnya terkait dengan Klinik UKM Jatim
  • KEBERLANJUTAN. Jelas, Klinik UKM berada dalam ranah Goverment Services. Artinya, semua layanan KLINIK terhadap UKM adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap UKM. dan semuanya disediakan secara gratis. Namun demikian, apakah hal ini bisa berlangsung secara terus menerus? bagaimana kalau gubernur baru nantinya berubah pikiran dan tidak anggap lagi UKM sebagai program yang menarik?. hal ini perlu dipikirkan. dan Jawa Timur beruntung telah memiliki Perda nomor 6 tahun 2011 tentang pemberdayaan UMKM. Ini bisa jadi alat pengendali agar program2 pemberdayaan UKM di Jawa Timur, khususnya melalui klinik UKM, bisa terus berlanjut dan semakin menguat.
  • SINERGI VERTIKAL HORISONTAL. Upaya Dinaskop & UKM Jatim mendorong tumbuhnya Klinik UKM di kabupaten-kota patut diacungi jempol. namun namun upaya tersebut tidak mudah. walau sudah dipancing dengan berbagai insentif, tidak semua daerah meresponnya dengan baik. Salah satu daerah yang bisa diacungi adalah Kabupaten Banyuwangi. Pak Bupati merespon dengan sungguh2 ajakan dari Dinaskop & UKM tersebut. Salah satunya adalah dengan menyediakan mobil klinik melalui dana APBD setempat. Upaya mendorong pemerintah kabupaten-kota lainnya di Jawa Timur untuk menyediakan klinik UKM harus terus menerus dilakukan. tidak boleh bosan. selain itu, diperlukan sinerti horisontal antara klinik UKM dengan berbagai lembaga sejenis, khususnya BDS-P. hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih bidang garap (jeruk makan jeruk). Jumlah BDS-P yang cukup banyak di Jawa Timur perlu diberdayakan. Klinik pasti memiliki banyak keterbatasan. dan itu bisa diatasi dengan bersinergi.

 

Tak ada yang mudah. Namun dimana ada kemauan, di situ ada jalan. dan Klinik UKM telah membuktikannya.

 

satu banding seratus – Ide Liar Prof Totok

Prof Totok Mardikanto, ketua PSP-KUMKM LPPM UNS dalam sebuah kesempatan ngobrol ringan dengan saya sempat lontarkan ide guyon tapi menurut saya hal yang serius.

Beliau berasumsi, jika setiap 100 UMKM membutuhkan 1 konsultan pendamping/BDS, maka dengan jumlah UMKM di Indonesia saat ini yang lebih dari 50 juta, maka dibutuhkan 500 ribu konsultan baru.

ini penyerapan tenaga kerja terdidik yang luarbiasa besarnya. apalagi mereka akan bekerja di tempat2 strategis, yakni di jantung ekonomi rakyat.

Satu banding seratus…… bagaimana menurut anda??

Memperkuat PSP-KUMKM Sebagai MESO BDS

Sedari awal, saya bersama pak Zabadi dan prof Ravik menyepakati untuk membangun sebuah BDS Resource-Center yang berbasis di Solo. inilah BDS Resource-Center pertama dan satu-satunya di Indonesia. dan keberadannya menjadi pendukung strategis bagi terwujudnya UNS sebagai kampus UKM. sekaligus sebagai MESO BDS yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas BDS di Indonesia.

 

Melalui mekanisme di internal UNS Surakarta, akhirnya muncullah nama PSP-KUMKM yang diresmikan oleh pak Menteri bulan Juni 2011 lalu. PSP-KUMKM adalah bentuk baru/penjelmaan BDS LPPM UNS. dengan struktur yang lebih lengkap, dan tugas dan peran yang lebih luas. hampir semua pengelola BDS LPPM UNS diboyong ke PSP-KUMKM.

 

dalam umurnya yang belum genap 6 bulan, lembaga ini telah mendapat kepercayaan luarbiasa.

pertama, dipercaya oleh kementerian koperasi untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi 400 BDS dari seluruh Indonesia di tahun 2012 ini. direncanakan start bulan maret 2012.

kedua, melalui upaya pak Rektor, memperoleh hibah dari Mendikbud berupa gedung 4 lantai untuk kantor dan kegiatan operasional PSP-KUMKM. gedung ini akan dibangun dan bisa ditempati di tahun 2012 ini juga.

ketiga, dipercaya oleh BNI untuk membangun model pengembangan usaha mikro berbasis dukungan pembiayaan. setiap konsultan/BDS akan memperoleh kredit rp 100 juta dari BNI untuk disalurkan ke usaha mikro binaan konsultan tersebut.

keempat, dipercaya oleh HIPMI untuk selenggarakan secara bersama-sama selenggarakan pameran CSR/PKBL di bulan februari nanti.

 

Dan, PSP-KUMKM segera unjuk gigi dengan selenggarakan 1st UNS MSME SUMMIT and AWARD 2012 tanggal 16-19 februari di solo.

 

melihat itu semua, apakah kawan2 BDS akan tetap duduk manis sebagai penonton?

bila ya, anda pasti rugi besar. anda tidak memperoleh manfaat dari keberadaan PSP-KUMKM.

 

Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat PSP-KUMKM ini?

usulan saya:

– memperkuat BDS library di PSP-KUMKM. Koleksi berbagai dokumen penting terkait BDS dan UKM yang anda miliki, bisa di share ke PSP-KUMKM. lebih baik dalam bentuk softcopy, agar tidak muncul biaya yang besar dan memberatkan.

– bergabung di Consultant Pool PSP-KUMKM. mari kita tunjukkan bahwa BDS memiliki sumberdaya manusia yang hebat dan pilihan.

– Menjadi pendiri MASYARAKAT UMKM / UMKM Community. sebuah forum dunia datar beranggotakan orang/lembaga yang perduli terhadap pemberdayaan UMKM, yang concern mewujudkan dirinya sebagai KOMUNITAS BERBAGI.

– Training provider. anda bisa bergabung dg PSP-KUMKM dengan bekerjasama menyelenggarakan training tertentu yang anda kuasai dan memang dibutuhkan oleh UMKM.

– Sharing Good Practices. saya yakin anda punya pengalaman segudang dalam memberdayakan UMKM. dan itu semua adalah harta yang tak terhingga.

anda bisa menambahkan daftar usulan tersebut dengan berbagai ide segar lainnya.

 

selamat menghadapi tantangan….

 

Kaji Ulang Aturan Pajak Penghasilan UKM

Pemerintah melalui kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM sudah menyepakati besaran tarif pajak penghasilan (PPh) untuk koperasi dan  UMKM sebesar 0,5%-2% dari omset tahunan.

Pelaku usaha beromset di bawah Rp300juta pertahun akan dikenai pajak sebesar Rp0,5% per tahun, sedangkan usaha beromset di atas Rp300 juta-4,8 miliar  dikenai PPh 2%.

Pelaku usaha kecil menengah (UKM) meminta pemerintah mengkaji ulang regulasi pajak penghasilan (PPh) yang akan diterapkan pada pelaku UKM.  Besaran pajak yang harus dibayarkan pelaku usaha tersebut dianggap masih terlalu besar, untuk itu ketentutan besarannya direvisi menjadi lebih kecil.

UKM Asean rumuskan 3 rekomendasi

Pertemuan pembina UKM Asean merumuskan tiqa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pertemuan tingkat menteri Asean Economic Council.  Ketiga poin penting yang dihasilkan dalam pertemuan di Gedung Smesco UKM Jakarta tersebut terdiri dari Asean policy index, access to finance, dan access fo technology.

Ketiga usulan ini arahnya pada perjanjian kerja sama komunitas Asean untuk UKM. Rumusan itu akan diteruskan untuk menjadi ketetapan pada pertemuan tingkat menteri. Tentang indek kebijakan ter-hadap UKM, akan dimonitor oleh setiap negara anggota Asean, khususnya perkembangan UKM yang akan ditindaklanjuti dengan studi agar ketika memasuki Asean Community 2015, semua sudah siap.

Adapun poin kedua tentang akses pembiayaan, setiap negara juga direkomendasi agar mengembangkan lembaga keuangan yang diperlukan UKM sebagai andalan permodalan, termasuk mendorong kegiatan ekspor. Pada konteks pembiayaan, pemerintahan seluruh anggota Asean diimbau agar tidak memberlakukan sistem birokasi yang pada akhirnya menyulitkan pelaku sektor riil tersebut meningkatkan usahanya. Seluruh pembina UKM dari kawasan Asean meyakini, setelah pertemuan tingkat menteri, setiap keputusan bisa dijalankan dengan baik. Instruksi tersebut akan dilakukan oleh menteri perekonomian masing-masing anggota Asean. Untuk mengakses pembiayaan, tidak ditetapkan besaran bunganya, karena kebijakan moneter disetiap negara berbeda-beda. Namun, pemerintah diharapkan memfasilitasi akses UKM ke lembaga keuangan perbankan.

Poin ketiga rekomendasi, yakni untuk akses teknologi dinilai sangat penting karena dalam Asean Community 2015, setiap pelaku UKM akan disinergikan dengan multi-perusahaan. Dengan demikian, kendala pemasaran yang selama ini menjadi salah satu faktor kesulitan UKM untuk mengembangkan kapasitas usahanya, bisa terjawab karena dibantu dengan teknologi informasi.

BI Bikin Rating Kredit UMKM

Wacana rating kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan digulirkan Bank Indonesia (BI). Rating kredit UMKM ini diperlukan agar bank dalam memberikan kredit mengetahui UMKM itu ke saat ini seperti apa, dan juga agar bank juga yakin ke depannya UMKM ini seperti apa.

Rating kredit UMKM ini juga  bertujuan untuk mempercepat proses kredit dan menurunkan biaya transaksi UMKM dalam berhubungan dengan bank. Wacana pemberlakuan rating kredit untuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong intermediasi sehingga nanti bank tidak ragu lagi untuk membiayai sektor ini.

Pembiayaan UMKM Perlu Diiringi Pendampingan

Program pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bersifat subsidi harus satu paket dengan pendampingan usaha secara berkelanjutan untuk menciptakan kemandirian pelaku usahanya, sehingga dana yang digulirkan terus berkembang.

Beberapa program pembiayaan UKM yang bersifat subsidi seperti program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) dan kredit usaha rakyat (KUR) yang bersubsidi penjaminan, belum diiringi dengan kegiatan pendampingan bagi UKM penerima dana tersebut.

Pemberian pendampingan bagi UKM seharusnya menjadi satu paket dengan program pembiayaan agar dana yang digulirkan tidak habis di tengah jalan akibat pembiaran terhadap keberlangsungan usaha UKM.

Pemerintah tidak pernah menganggarkan dana rutin yang khusus dialokasikan untuk program pendampingan bagi UMKM, dan kalaupun ada itu baru sebatas proyek yang bersifat insidental tanpa ada kelanjutannya.

Keberpihakan Jadi Kata Kunci

(Bukan UKM bila tidak dibelit masalah. mungkin jargon itu masih pas untuk menggambarkan kompleksitas masalah yang dihadapi UKM. Tulisan Elly Roosita di harian Kompas perlu kita simak, untuk lebih memahami kondisi teraktual UKM di tanah air.)

Ketika krisis ekonomi melanda negeri ini pada 2007, banyak perusahaan besar yang ambruk karena landasannya rapuh. Mereka tergantung pada bahan baku impor dan bisa menggurita karena berutang. Mereka menjadi jago kandang karena pasar domestik di proteksi oleh pemerintah. Dan, saat semua itu dicabut, ”kelimpunganlah” mereka. 

Di saat itulah kesadaran akan keberadaan dan ketangguhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh. Negeri ini terhindar dari keterpurukan lebih dalam karena topangan UMKM, selain kegiatan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Pemberdayaan UMKM menjadi jargon politik paling populer.

Pemerintah jadi ”rajin” menyapa UMKM. Setidaknya mulai dari tahun 2005 hingga kini telah diterbitkan 13 peraturan perundang-undangan terkait UMKM. Apakah berbagai peraturan perundang-undangan itu cukup membuat UMKM berdaya dan semakin kuat?

Kenyataannya, dinamika usaha kecil dan sektor informal kian meredup. Berbagai impitan semakin menjepit mereka, mulai dari harga bahan baku yang melambung, biaya yang meroket, seperti tarif listrik, transportasi, dan biaya lain, baik yang resmi maupun tak resmi.

Contohnya pelaku usaha mikro sektor perdagangan, sekadar buat menggelar dagangan pun tak lagi ada tempat. Demi alasan keindahan kota, mereka tergusur, tanpa diberi alternatif. Sementara ratusan ribu hektar lahan dikuasai dengan mudah oleh para konglomerat, baik untuk perkebunan, usaha kehutanan, pertambangan, atau properti.

Pasar UMKM pun kian terkikis oleh masuknya produk impor, baik legal maupun ilegal. UMKM di sektor garmen, misalnya, kini tak hanya menghadapi kenaikan ongkos produksi akibat kenaikan tarif dasar listrik dan dampak ikutannya, tetapi juga serbuan garmen impor yang harganya jauh lebih murah.

Di lain pihak, daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, kian merosot. Pada 2007, dari tiga jenis sektor informal, hanya upah riil buruh bangunan yang meningkat, itu pun hanya 0,75 persen dibandingkan dengan tahun 2006. Adapun upah riil petani dan pekerja sektor informal lainnya merosot. Padahal, kelompok ini konsumen utama produk usaha mikro dan kecil.

Apabila usaha besar relatif mudah memperluas pasar karena memiliki akses informasi pasar, tidak demikian halnya dengan UMKM. Keterbatasan sumber daya membuat usaha mikro dan kecil berorientasi ke pasar domestik. Jika pasar domestik tergerus, kelompok inilah yang paling merasakannya.

Pemberdayaan

Selama ini, hampir semua lembaga yang melakukan pemberdayaan UMKM berpendapat permodalan jadi masalah utama. Pemerintah pun sejak tahun 2007 menjadikan permodalan sebagai cara untuk ”menyentuh” UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR). Modal memang penting, tetapi bukan satu-satunya yang diperlukan dalam pemberdayaan UMKM.

”Sentuhan” kepada UMKM seharusnya dilandasi pemahaman yang utuh tentang sosok UMKM. Data Kementerian Urusan Koperasi dan UKM menyebutkan, tahun 2009 terdapat 51,26 juta UMKM atau 99,91 persen dari seluruh unit usaha di Indonesia, Dari jumlah UMKM itu, 98,9 persen atau 50,7 juta di antaranya usaha mikro, yang didefinisikan sebagai usaha dengan aset bersih kurang dari Rp 50 juta dan hasil penjualan kurang dari Rp 300 juta per tahun. Sisanya, sebanyak 520.200 usaha kecil dengan aset bersih Rp 50 juta-Rp 500 juta dan penjualan per tahun lebih dari Rp 300 juta-Rp 2,5 miliar, serta 39.700 usaha menengah (aset lebih dari Rp 500 juta-Rp 10 miliar, penjualan per tahun lebih dari Rp 2,5 miliar-Rp 50 miliar). Usaha besar jumlahnya hanya 4.370 unit atau 0,01 persen dari seluruh unit usaha di negeri ini.

Jika penduduk Indonesia sekitar 250 juta jiwa, lebih dari 20 persen adalah pelaku UMKM. Dan, apabila setiap keluarga rata-rata beranggotakan empat orang, sudah lebih dari 82 persen penduduk yang kehidupannya ditopang UMKM. Apakah angka-angka itu realistis?

Dari struktur aset saja, jelas tak mungkin memperhadapkan UMKM dengan usaha besar. Apalagi membiarkan berkompetisi secara ”alamiah” di arena yang sama. ”Pertarungan” tak akan seimbang, ibarat petinju kelas berat berhadapan dengan kelas bulu.

Namun, ”pertarungan” tak ”elok” itu terjadi. Di sektor perdagangan ritel, misalnya, pedagang kecil di pasar tradisional harus berhadapan dengan menjamurnya minimarket, supermarket, hingga hipermarket. Meski sudah ada aturan, seperti jam operasi, faktanya dengan berbagai dalih, ritel modern bisa beroperasi di luar jam yang telah ditetapkan.

Di sektor usaha batik, kompetisi tak seimbang juga terjadi. Di Cirebon, misalnya, pengusaha batik skala rumahan harus rela hanya menerima order dari pengusaha besar jika tak ingin gulung tikar. Ini karena pembatik di sana telah direkrut pengusaha besar sehingga usaha batik skala rumahan sulit mencari pekerja.

Di sisi pembiayaan, UMKM yang tahun 2009 menyerap 90,9 juta tenaga kerja atau 97,1 persen dari jumlah pekerja di Indonesia dan berkontribusi 55,6 persen atau Rp 2.609 triliun terhadap produk domestik bruto mendapat kucuran kredit perbankan Rp 766,9 triliun, atau 51,34 persen dari total kredit bank. Itu berarti, 0,01 persen pelaku usaha besar mendapat porsi 48,64 persen dari total kredit bank.

Alasan klasik UMKM tidak mampu mengakses dana bank adalah karena tak memenuhi persyaratan. Jika itu alasannya, sampai kapan pun tak akan terselesaikan. Soal agunan, misalnya, sebagian besar UMKM tak akan sanggup memenuhinya karena asetnya tak bakal layak diagunkan. Meski kini ada KUR yang memberi kelonggaran persyaratan, permasalahan belum selesai karena perbankan yang ditunjuk sebagai penyalur tak melakukan ”jemput bola”. Padahal, berapa banyak usaha mikro dan kecil yang ”akrab” dengan sistem perbankan.

Karakteristik UMKM sangat beragam, baik jenis usaha, lingkungan, maupun permasalahannya. Dengan demikian, hampir tak mungkin menerapkan kebijakan nasional pemberdayaan UMKM yang sentralistik, terinci sampai ke tingkat operasional, yang berlaku dari Sabang sampai Merauke.

Di tingkat nasional dibutuhkan komitmen politik, mencakup alokasi anggaran yang memadai di APBN ataupun APBD, cermin dari politik anggaran. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang menghilangkan kendala yang dihadapi UMKM, tetapi sekaligus memberi ruang gerak seluas-luasnya serta menyediakan sarana dan prasarana yang membantu UMKM memberdayakan dirinya sendiri.

Komitmen politik atau keberpihakan menjadi kata kunci jika tulus ingin memberdayakan UMKM dan membangun ekonomi kerakyatan. Keberpihakan tak hanya dalam jargon, tetapi dalam kebijakan dan implementasinya, mulai dari pusat hingga daerah.

Komunike Pemberdayaan UMKM ABDSI

Dipenghujung acara Rapimnas dan Rakornas ABDSI akhir julli 2010 di Jakarta, telah dikeluarkan komunike pemberdayaan UMKM ABDSI.

Rapimnas/Rakornas ABDSI 2010

Rapimnas/Rakornas ABDSI 2010

Peserta Rapimnas dan Rakornas ABDSI berkomitmen mendukung pemberdayaan UMKM nasional, dengan:

A. Mendorong terciptanya bisnis yang berkeadilan bagi UMKM

B. Mendorong peningkatan realisasi KUR (Kredit Usaha Rakyat).

  1. ABDSI akan menyiapkan 200 tenaga pendamping untuk melakukan upaya: a) Menyiapkan UMKM agar memiliki kesiapan dalam memanfaatkan KUR; b) Mendidik UMKM agar memiliki kelayakan usaha dan mampu mengelola dana KUR; c) Mendampingi UMKM agar memiliki kemampuan dalam mengelola, sehingga usahanya maju dan berkembang
  2. Meningkatkan sosialisasi KUR dengan cara yang lebih tepat. Salah satunya adalah meng-clear-kan istilah ”KREDIT TANPA AGUNAN” yang menimbulkan pertentangan antara perbankan dan UMKM.

C. Mendukung upaya penumbuhan wirausaha baru, dengan:

  • Menyiapkan tenaga mentoring dan pendamping
  • Membangun database model-model bisnis aplikatif
  • Mendorong terciptanya chaneling bisnis yang lebih baik

D. Mengusulkan kepada pemerintah agar segera menyusun peraturan operasionalisasi Undang Undang Nomor 20/2008, agar peran BDS/Lembaga Layanan Pengembangan Usaha dalam memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah bisa terlaksana dengan baik, berkualitas,  berkelanjutan, dan terkoordinasi.